Sidoarjo – Jabatan bukan sekadar kursi dan kehormatan, melainkan amanah yang harus meninggalkan jejak manfaat bagi masyarakat. Pesan itu ditegaskan Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn. saat melantik dan mengambil sumpah 166 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Rabu (26/8/2026), di Pendopo Delta Wibawa.
Pelantikan tersebut mencakup 10 pejabat pimpinan tinggi pratama, sekitar 150 pejabat administrator atau eselon III dan pejabat pengawas atau eselon IV, serta enam pejabat fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo. Subandi menekankan bahwa pengisian maupun pergeseran jabatan harus menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi pemerintahan, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan mutu pelayanan publik.
Menurut Subandi, pejabat yang baru dilantik tidak cukup hanya menjalankan pekerjaan administratif atau menyelesaikan rutinitas birokrasi. Setiap program dan kebijakan yang dijalankan harus mampu menjawab persoalan yang dihadapi warga serta menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas. Bukan hanya kehormatan semata, namun juga kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Ini juga harapan masyarakat kepada pemerintah yang bekerja secara nyata dan memberikan solusi atas segala persoalan,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh aparatur agar tanggung jawab jabatan tidak berhenti pada penyelesaian target pekerjaan. Pemerintah daerah, kata dia, harus hadir melalui pelayanan yang semakin berkualitas, responsif, serta mampu memberikan jalan keluar terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.
Subandi juga meminta para pejabat membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih kuat di setiap jenjang pemerintahan. Kekompakan dinilai menjadi salah satu kunci agar kebijakan yang dirancang oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diterjemahkan dan dijalankan secara efektif hingga tingkat kecamatan.
“Ukuran keberhasilan pejabat adalah dari dampak positif yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Bagi Subandi, penilaian terhadap kinerja aparatur tidak semata-mata diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan ataupun dokumen administrasi yang diselesaikan. Keberhasilan harus terlihat melalui manfaat nyata, baik dalam peningkatan kualitas pelayanan, penyelesaian persoalan masyarakat, maupun percepatan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.
Ia menjelaskan bahwa rotasi dan mutasi merupakan hal yang lazim dalam dinamika pemerintahan. Pergeseran posisi dilakukan sebagai bagian dari penyegaran sekaligus strategi memperkuat struktur organisasi agar setiap perangkat daerah dapat bekerja lebih optimal sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
“Mutasi ini untuk membangun kekuatan, percepatan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan harmonisasi dengan DPRD, serta merangkul APH di Sidoarjo,” ujarnya.
Selain memperkuat koordinasi di lingkungan internal Pemkab Sidoarjo, Subandi menilai hubungan yang harmonis dengan DPRD dan aparat penegak hukum (APH) juga perlu terus dibangun. Sinergi antarlembaga tersebut diharapkan dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin solid, terarah, dan mampu mempercepat realisasi berbagai agenda pembangunan daerah.
Kekompakan menjadi perhatian lain yang ditekankan dalam pelantikan tersebut. Subandi mengingatkan bahwa target pembangunan daerah akan sulit dicapai apabila setiap OPD maupun jajaran pemerintahan bekerja secara terpisah. Karena itu, komunikasi lintas perangkat daerah perlu diperkuat agar program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat memberikan hasil yang lebih maksimal.
Ia berharap para pejabat yang telah menerima amanah baru segera beradaptasi dengan tugas masing-masing, menjaga tanggung jawab, serta memperkuat koordinasi dalam memberikan pelayanan kepada warga. Profesionalitas dan integritas juga diharapkan menjadi landasan utama setiap pejabat dalam menjalankan kewenangannya.
“Dengan koordinasi dan kekompakan yang semakin baik, pelayanan publik diharapkan semakin cepat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sidoarjo,” harapnya.
Pelantikan 166 pejabat tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Sidoarjo memperkuat mesin birokrasi sekaligus mempercepat pelayanan dan pembangunan. Dengan penempatan pejabat pada posisi baru, pemerintah daerah berharap seluruh jajaran dapat bergerak dalam satu arah, menjaga integritas, serta menjadikan manfaat yang dirasakan masyarakat sebagai tolok ukur utama keberhasilan kinerja.