Medan – Kolaborasi menjadi benang merah yang mengikat pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Forum yang ditutup di Kota Medan pada Kamis (2/7/2026) tersebut melahirkan sepuluh rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan perkotaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah kota di Indonesia. Sepuluh poin yang disepakati mencakup penguatan kapasitas fiskal daerah, penataan kebijakan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), penguatan tata kelola program strategis nasional, percepatan pembangunan infrastruktur, transformasi digital pemerintahan, penguatan ketahanan lingkungan, pengembangan ekonomi lokal, penataan ruang dan kerja sama antardaerah, peningkatan kepastian hukum, serta pelibatan generasi muda dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.
“Rekomendasi ini lahir dari kebutuhan riil yang dihadapi pemerintah kota. Kami berharap hasil Rakernas dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan yang semakin mendukung daerah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutur Wakil Ketua Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari.
Menurut Wali Kota Mojokerto yang akrab disapa Ning Ita tersebut, kompleksitas persoalan perkotaan saat ini tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, serta masyarakat menjadi faktor penting untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Melalui APEKSI, semangat kolaborasi harus terus diperkuat. Kota yang tangguh bukan hanya memiliki pembangunan fisik yang baik, tetapi juga mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, menjaga lingkungan, menggerakkan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Rakernas XVIII APEKSI mengusung tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat” dan berlangsung selama 28 Juni hingga 4 Juli 2026. Selama penyelenggaraan, para kepala daerah membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan kota, mulai dari penguatan kapasitas keuangan daerah, pembangunan infrastruktur, percepatan digitalisasi layanan pemerintahan, ketahanan lingkungan, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, hingga peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Selain agenda sidang utama, Rakernas juga diramaikan dengan sejumlah forum tematik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan tersebut meliputi Youth City Changers, Forum Kepala Bappeda, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi Digital, Forum Pangan, Forum Bisnis dan Investasi, Karnaval Budaya Nusantara, serta Indonesia City Expo. Seluruh hasil diskusi dari forum-forum tersebut kemudian dirumuskan dan disepakati dalam sidang pleno sebagai rekomendasi resmi organisasi.
Melalui sepuluh rekomendasi tersebut, APEKSI berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah kota diyakini menjadi modal penting dalam menciptakan kota yang tangguh, berdaya saing, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin optimal bagi masyarakat di seluruh Indonesia.