Semarang – Akuntansi bukan sekadar soal angka dan laporan keuangan. Di balik setiap neraca, ada tanggung jawab moral dan akuntabilitas publik yang harus dijaga. Pesan inilah yang ditekankan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat mengisi Kuliah Kerja Lapangan (KKL) mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) di Gedung Grhadika Bhakti Praja, Selasa (3/2/2026).
Di hadapan ratusan mahasiswa Akuntansi Undip angkatan 2023, Sumarno menegaskan adanya perbedaan mendasar antara akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan. Menurutnya, dua disiplin tersebut memiliki orientasi dan ukuran kinerja yang sangat berbeda, meskipun sama-sama berbicara tentang pengelolaan keuangan.
“Akuntansi komersial itu sederhananya mengukur kinerja keuangan melalui laporan laba-rugi. Sementara akuntansi pemerintahan adalah soal pertanggungjawaban akuntabilitas. Ukurannya bukan laba, tetapi capaian kinerja yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD,” ujar Sumarno.
Kegiatan KKL ini diikuti ratusan mahasiswa yang dipimpin langsung oleh Ketua Program Studi Akuntansi Undip, Totok Dewayanto. Para mahasiswa hadir di Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk memperoleh gambaran nyata dan komprehensif mengenai tata kelola keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam pemaparannya, Sumarno menekankan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama pengelolaan keuangan negara. Ia menggambarkan neraca keuangan pemerintah sebagai “wajah” institusi publik yang harus mencerminkan keterbukaan, keseimbangan, dan kejujuran kepada masyarakat.
“Belajar akuntansi itu bukan sekadar angka, tapi soal mindset. Transparan dan akuntabel. Mudah-mudahan adik-adik bisa menjadi virus-virus kebaikan yang menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.
Usai kegiatan, Sumarno menyampaikan harapannya agar KKL mahasiswa Akuntansi Undip mampu membuka perspektif baru mengenai pengelolaan keuangan sektor publik. Ia menilai, selama ini mahasiswa lebih banyak mendapatkan porsi pembelajaran akuntansi komersial di ruang kelas, sementara pemahaman akuntansi pemerintahan masih terbatas secara praktis.
“Dengan datang langsung ke sini, mahasiswa bisa memahami realitas pengelolaan APBD. Mereka juga bisa lebih kritis menyaring informasi yang beredar di media sosial mana yang hoaks dan mana yang faktual, sekaligus ikut menyosialisasikan pemahaman yang benar kepada masyarakat,” katanya.
Ia pun membuka ruang seluas-luasnya bagi perguruan tinggi lain untuk melakukan pembelajaran langsung di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, proses belajar tidak cukup hanya melalui teori, tetapi juga melalui interaksi nyata dengan praktik birokrasi dan pengambilan kebijakan.
Dalam sesi dialog, mahasiswa tampak antusias mengajukan berbagai pertanyaan kritis. Halim, mahasiswa asal Bekasi, menanyakan mekanisme pengelolaan anggaran dan realisasi APBD. Zakiya Nur Azizi menggali persoalan pengelolaan aset tetap pemerintah, sementara Evan mempertanyakan sistem pengelolaan pajak oleh pemerintah daerah.
Perwakilan mahasiswa, Muhammad Dhiya Ulfikri, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan sambutan Pemprov Jawa Tengah. Ia mengaku mendapatkan pemahaman baru mengenai tata kelola keuangan sektor publik setelah mendengarkan paparan langsung dari Sekda Jawa Tengah.
“Pak Sekda menjelaskan secara detail dan memberi gambaran nyata tentang sistem keuangan pemerintahan. Ini menjadi bekal penting bagi kami untuk beberapa tahun ke depan,” ujar mahasiswa yang aktif di Badan Audit Kemahasiswaan Akuntansi 2023 tersebut.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Jawa Tengah berharap lahir generasi akuntan muda yang tidak hanya piawai menghitung angka, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian publik, dan pemahaman mendalam tentang akuntabilitas keuangan negara.