Jombang – Pendidikan menjadi jembatan untuk membuka masa depan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Semangat itu terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Jombang melalui pengembangan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Jombang di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, sekaligus mempererat kerja sama dengan para pilar sosial yang selama ini menjangkau masyarakat hingga kawasan pelosok.
Komitmen tersebut mengemuka dalam agenda Peningkatan Kapasitas SDM Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sapa Pilar Sosial bersama Bupati Jombang yang berlangsung di Hotel Yusro Jombang, Selasa (22/9/2026). Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si. menyampaikan arah pengembangan Sekolah Rakyat sekaligus menekankan pentingnya kerja bersama pemerintah daerah, Kementerian Sosial, dan petugas sosial dalam memastikan anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan pendidikan.
Melalui dialog interaktif bertajuk “Sambung Roso bareng Abah Bupati Jombang”, Warsubi membahas perkembangan SRT 1 Jombang yang kini memiliki fasilitas permanen di Desa Tunggorono. Sekolah tersebut melayani peserta didik dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan sasaran utama anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah serta mereka yang menghadapi risiko putus sekolah.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program pemerintah pusat pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di Jombang, pelaksanaannya diarahkan untuk menjangkau calon peserta didik hingga wilayah pelosok desa dan kawasan pinggiran hutan. Para siswa memperoleh fasilitas pendidikan dan asrama, termasuk pemenuhan kebutuhan harian selama mengikuti kegiatan belajar.
“Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Mari kita terus jaga komitmen untuk membuka akses pendidikan dan memberikan pendampingan terbaik bagi anak-anak Jombang,” tegas Warsubi, mengutip pesan Nelson Mandela.
Warsubi menilai perluasan akses pendidikan harus berjalan beriringan dengan pendampingan sosial. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi Jombang agar memiliki kesempatan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan sekaligus memperbaiki kondisi sosial ekonomi keluarganya.
Saat ini, sebanyak 270 peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA tercatat mengikuti pendidikan di SRT 1 permanen. Jumlah tersebut ditambah 100 siswa dari Sekolah Rakyat rintisan sehingga secara keseluruhan terdapat 370 siswa yang telah mengikuti pembelajaran dan menempati fasilitas asrama. Kebutuhan pendidikan hingga kebutuhan harian, termasuk makan tiga kali sehari, ditanggung pemerintah pusat.
Proses penentuan penerima manfaat dilakukan melalui tahapan verifikasi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga. Penjangkauan calon siswa melibatkan tim lintas unsur, mulai dari Pemerintah Kabupaten Jombang, Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, hingga petugas pilar sosial yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
“Kesesuaian kriteria penerima manfaat dipastikan melalui verifikasi ketat berbasis pemeringkatan ekonomi terendah. Tim gabungan yang dipimpin Sekretaris Daerah Jombang bersama Dinas Sosial, para camat, hingga petugas pilar sosial (PKH, TKSK, Tagana) turun langsung menyisir calon siswa di kawasan pinggiran agar bantuan pendidikan dari Presiden Prabowo Subianto ini benar-benar tepat sasaran”, papar Bupati Jombang.
Keterlibatan pilar sosial menjadi salah satu bagian penting dalam proses tersebut. Pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Taruna Siaga Bencana (Tagana) memiliki jaringan hingga tingkat masyarakat sehingga dapat membantu menemukan anak-anak yang membutuhkan intervensi pendidikan maupun pendampingan sosial.
Dalam forum itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Hariadi, S.T., M.M. turut menyampaikan proses penjangkauan masyarakat dan beragam persoalan yang ditemukan petugas di lapangan melalui tema “Dari Lapangan, Menjadi Kebijakan”. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya menghubungkan temuan para petugas sosial dengan langkah penanganan yang dilakukan pemerintah.
Warsubi juga membawa tema “Jombang untuk anak-anak: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal” untuk menekankan pentingnya pemenuhan hak anak, khususnya akses pendidikan bagi mereka yang menghadapi keterbatasan ekonomi maupun hambatan geografis.
Sementara itu, Direktur Linjamsos Kementerian Sosial RI Helmy bersama Noefi Apriyaningrum menyampaikan materi tentang penguatan perlindungan sosial hingga tingkat desa melalui tema “Ketika Negara Hadir Sampai ke Pelosok”. Kehadiran unsur pemerintah pusat dalam forum tersebut sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas sosial di lapangan.
Suasana kegiatan juga diwarnai penampilan siswa SRT 1 Jombang melalui fragmen bertajuk “Mimpi yang Berani”. Para siswa membacakan puisi yang menggambarkan perubahan kehidupan dan harapan mereka setelah memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.
Pada kesempatan yang sama, Warsubi menyerahkan penghargaan kepada sejumlah sumber daya manusia pilar sosial sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan pekerjaan mereka dalam memberikan pelayanan serta pendampingan kepada masyarakat.
Melalui penguatan Sekolah Rakyat dan jaringan pilar sosial, Pemkab Jombang berharap penjangkauan anak dari keluarga kurang mampu dapat dilakukan semakin terarah. Sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Sosial, sekolah, serta petugas sosial diharapkan menjadi fondasi untuk memperluas akses pendidikan sekaligus mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Jombang.