Samarinda – “Pengawasan bukan sekadar menilai, tapi memastikan manfaat anggaran sampai ke rakyat.” Kalimat itu ditegaskan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, saat meminta agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut serta dalam setiap fase pembangunan daerah—bukan hanya hadir saat audit administratif.
Pernyataan Rudy disampaikan usai acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur, yang digelar di Aula Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim pada Senin (30/6/2025). Ia menekankan bahwa peran BPKP sangat vital untuk menjaga agar setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat, efisien, dan sesuai hukum.
“Kita pastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan, baik itu kewenangan maupun penggunaan anggaran,” kata Rudy di hadapan media.
Menurutnya, keberadaan BPKP harus melampaui sekadar penilaian administratif. Ia berharap lembaga pengawasan ini terlibat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, agar hasil pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Timur, apalagi di tengah transformasi besar-besaran menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain itu, Rudy juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga guna mempercepat pembangunan yang inklusif. Ia menilai momentum pergantian kepemimpinan di BPKP Kaltim ini sebagai peluang memperkuat konsolidasi antara pengawas dan eksekutor kebijakan.
Dalam kesempatan yang sama, Edy Suharto secara resmi menggantikan Felix Joni Darjoko sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kaltim. Edy berjanji akan melanjutkan pengawasan strategis yang mengedepankan prinsip independensi dan integritas kelembagaan.
“Di mana pun kami ditugaskan, kami bekerja dalam arahan yang jelas. Kami mengawal program prioritas nasional Presiden, dan di daerah, kami juga mendukung program strategis Gubernur,” ujar Edy.
Ia menekankan bahwa fungsi BPKP tidak hanya sebagai lembaga pengawas, melainkan juga fasilitator tata kelola pemerintahan yang baik. Edy menyoroti pentingnya membangun budaya kepatuhan di kalangan aparatur pemerintahan agar setiap program berjalan efektif dan aset daerah terlindungi.
“Kesadaran dari semua pejabat daerah untuk mematuhi peraturan sangat penting. Jika itu dilakukan, pelaksanaan program bisa berjalan efisien dan efektif, dan keamanan aset daerah pun terjamin,” jelasnya.
Dengan penguatan sinergi ini, pemerintah provinsi berharap pengawasan internal yang ketat dapat mempercepat realisasi target pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda besar pemindahan IKN ke Kalimantan Timur.