Jakarta – Indonesia kembali menyatakan komitmen kuatnya dalam menerapkan kebijakan hilirisasi sumber daya mineral sekaligus mengakselerasi transisi ke energi bersih. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono pada Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025 di Jakarta.
Menurut Sugiono, melalui hilirisasi, negara tidak hanya menghasilkan komoditas mentah, tetapi juga membangun nilai tambah melalui industri, inovasi, serta peningkatan keterampilan masyarakat. Kebijakan ini diharapkan memperkuat kontribusi mineral terhadap dekarbonisasi global sambil meningkatkan kesejahteraan dalam negeri.
Sugiono menegaskan bahwa tidak cukup hanya bertindak — yang paling penting adalah bagaimana tindakan itu dilaksanakan dengan prinsip keadilan, inklusivitas, dan keberlanjutan. Untuk itu, pemerintah akan meluncurkan proyek-proyek strategis mulai 2026 sebagai bagian dari target emisi nol bersih (net zero).
Salah satu langkah konkret yang diungkapkan adalah pembangunan 80 ribu pembangkit listrik tenaga surya di desa-desa, dengan kapasitas hingga 100 gigawatt. Selain itu, pemerintah juga akan secara bertahap mengganti pembangkit fosil dengan energi gas, tenaga air, biofuel, dan biogas sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi.
Langkah-langkah ini tidak hanya menjadi respons terhadap tekanan global untuk mengurangi emisi, tetapi juga strategi nasional untuk memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat jangka panjang melalui nilai tambah di dalam negeri.
Peluang besar dari permintaan global terhadap mineral menimbulkan tanggung jawab bagi negara berkembang agar pengelolaannya dilakukan dengan bijak. Indonesia ingin memastikan bahwa hilirisasi dan transisi energi tidak menciptakan kesenjangan, tetapi justru inklusif secara sosial dan ekonomi.
Komitmen ini juga diharapkan menarik investasi berkelanjutan ke sektor energi bersih dan industri hilir, serta mendorong inovasi teknologi lokal agar Indonesia tidak hanya sebagai penyedia bahan mentah, tetapi juga pengolah dan penggerak transformasi energi.
Dengan berbagai insentif dan dukungan kebijakan, pemerintah berupaya menjaga agar proses transisi tidak membebani masyarakat, khususnya di wilayah terpencil yang akses energinya masih rendah. Langkah ini diharapkan meminimalkan dampak sosial dan menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah.
Penegasan kembali komitmen ini menjadi sinyal bahwa Indonesia serius menata masa depan energi dan industri nasional melalui model pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan.