Bontang — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang tahun 2025 diproyeksikan mengalami penurunan signifikan, yaitu sekitar Rp900 miliar, dari Rp3,3 triliun di tahun 2024 menjadi Rp2,4 triliun. Proyeksi penurunan yang drastis ini menjadi perhatian khusus bagi anggota DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, yang menilai perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab di balik penurunan tersebut.
Sahib mengungkapkan bahwa DPRD Kota Bontang akan meminta klarifikasi dari pihak terkait mengenai alasan di balik penurunan anggaran ini. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD perlu memastikan bahwa APBD Kota Bontang disusun dan dikelola dengan benar demi kesejahteraan masyarakat.
“Nanti pasti kita pertanyakan kenapa bisa turun. DPR kan tugasnya pengawasan, alasannya bisa turun, sementara sebelumnya Rp3,3 triliun jadi Rp2,4 triliun, sangat besar penurunannya,” ujar Sahib di Gedung DPRD Kota Bontang, Selasa (22/10/2024).
Penyebab Penurunan APBD: SiLPA Tinggi sebagai Salah Satu Faktor
Sahib mengemukakan beberapa kemungkinan penyebab di balik proyeksi penurunan APBD Kota Bontang. Salah satu faktor yang ia soroti adalah tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari anggaran tahun sebelumnya. SiLPA merupakan anggaran yang tidak terpakai di tahun berjalan dan biasanya disimpan sebagai kas daerah.
Menurut Sahib, SiLPA yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat sejumlah anggaran yang tidak terserap optimal dalam pelaksanaan program pemerintah. Hal ini, kata Sahib, bisa berdampak pada penurunan anggaran di tahun berikutnya. Ia menilai, jika SiLPA dapat dikelola dan diakumulasikan kembali secara efektif, jumlah APBD Kota Bontang bisa kembali mendekati Rp3,3 triliun.
“Kayaknya SiLPA-nya tinggi. Kalau SiLPA bisa diakumulasikan kembali, bisa menjadi Rp3,3 triliun lagi,” tambah Sahib.
SiLPA yang tinggi mencerminkan bahwa beberapa program atau proyek yang telah direncanakan tidak terlaksana sesuai target atau ada kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini menurut Sahib merupakan tanda ketidakoptimalan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah daerah agar anggaran bisa digunakan secara lebih efisien dan tepat sasaran di masa mendatang.
Pentingnya Pengelolaan SiLPA untuk Optimalisasi Anggaran
Sahib menyoroti pentingnya pengelolaan SiLPA dengan baik agar dana yang sudah dialokasikan tidak hanya tersimpan di kas daerah tanpa memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa anggaran yang tersisa dan tidak digunakan secara optimal menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan program di lapangan.
“Jangan besar-besar SiLPA-lah. Kalau SiLPA besar, artinya tidak bekerja dong. Ada yang tidak beres, mungkin program tidak dilaksanakan sesuai harapan,” tegas Sahib.
Menurutnya, SiLPA seharusnya dapat digunakan untuk membiayai program-program yang mendesak dan memberikan dampak positif langsung pada masyarakat. Sahib berharap anggaran yang merupakan hak rakyat bisa benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya tersimpan tanpa manfaat nyata.
Sahib mengajak seluruh pihak terkait untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih baik sehingga tidak ada lagi anggaran yang terbuang percuma atau tidak digunakan optimal.
“Jangan banyak-banyak SiLPA, itu hak rakyat untuk rakyat. Dibayarkanlah untuk kemaslahatan masyarakat, jangan disimpan di kas,” pungkasnya.
Dampak Penurunan APBD bagi Pembangunan Kota Bontang
Penurunan APBD Kota Bontang di tahun 2025 akan berdampak pada sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik yang sebelumnya sudah direncanakan. Dengan anggaran yang lebih kecil, pemerintah daerah perlu meninjau kembali skala prioritas program agar kebutuhan mendasar masyarakat tetap terpenuhi.
Dalam kondisi seperti ini, beberapa program yang tidak terlalu mendesak mungkin perlu ditunda atau dilakukan penghematan di sektor tertentu. Namun, Sahib menekankan bahwa sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap harus menjadi fokus utama, meskipun anggaran terbatas.
“Kalau anggaran turun, kita harus bijak dalam menentukan program mana yang menjadi prioritas. Jangan sampai karena anggaran turun, sektor penting seperti kesehatan dan pendidikan justru terabaikan,” ujarnya.
Harapan Terhadap Evaluasi dan Transparansi Anggaran
Sahib berharap agar pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, terutama terkait penyebab tingginya SiLPA. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif, ia berharap anggaran di masa mendatang bisa dikelola lebih baik sehingga tidak ada lagi SiLPA yang terlalu besar.
Selain itu, Sahib juga mengimbau agar pemerintah daerah melakukan transparansi dalam pengelolaan anggaran, termasuk dalam proses penyusunan APBD 2025. Ia menilai bahwa transparansi sangat penting agar masyarakat bisa melihat langsung bagaimana anggaran mereka digunakan dan bisa mengawasi jalannya pelaksanaan program yang didanai oleh APBD.
“Transparansi itu penting. Rakyat berhak tahu bagaimana anggaran mereka digunakan, dan itu juga mempermudah pengawasan agar program-program yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai target,” ujarnya.
Langkah-Langkah Strategis untuk Meminimalisir SiLPA di Tahun Mendatang
Menanggapi tingginya SiLPA yang diduga menjadi penyebab penurunan APBD Kota Bontang tahun 2025, Sahib memberikan beberapa usulan agar hal serupa tidak terulang di masa mendatang. Salah satu langkah strategis yang ia usulkan adalah memperkuat koordinasi antarinstansi dan melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program secara berkala.
Sahib juga menyarankan agar pemerintah daerah melakukan monitoring secara lebih ketat terhadap penggunaan anggaran di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar program yang sudah direncanakan dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan monitoring yang baik, anggaran bisa diserap lebih optimal dan SiLPA bisa ditekan seminimal mungkin.
“Kita perlu melakukan monitoring ketat agar setiap anggaran yang sudah dialokasikan bisa digunakan dengan baik dan tidak tersisa di akhir tahun. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi agar tidak ada lagi program yang terhambat karena masalah teknis atau administrasi,” jelasnya.
Selain itu, Sahib juga mengusulkan agar pemerintah lebih fleksibel dalam menyesuaikan program jika ada hambatan yang tidak terduga. Fleksibilitas dalam menjalankan program akan memungkinkan pemerintah untuk mengalihkan anggaran ke program lain yang lebih mendesak atau dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Harapan Anggota DPRD Terhadap APBD 2025
Sebagai penutup, Sahib menyampaikan harapannya agar APBD Kota Bontang tahun 2025 dapat tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat meskipun mengalami penurunan. Ia berharap agar pemerintah daerah bisa memanfaatkan anggaran yang ada dengan baik dan tidak mengurangi pelayanan yang diterima masyarakat.
“Meskipun anggaran turun, kita berharap pemerintah daerah tetap bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. APBD ini adalah hak rakyat, dan kita harus pastikan anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat,” tutupnya.