Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) pada Rabu (8/10/2025) di Istana Negara. Pelantikan ini menjadi langkah penting dalam restrukturisasi tata kelola BUMN setelah lembaga tersebut resmi berubah dari kementerian menjadi badan regulasi.
Perubahan status ini merupakan tindak lanjut dari pengesahan RUU Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN oleh DPR RI pada 2 Oktober 2025. Melalui aturan baru tersebut, fungsi BUMN kini dipisahkan antara regulator dan operator, dengan BP BUMN bertugas mengawasi dan mengatur kinerja perusahaan pelat merah tanpa intervensi langsung terhadap kepemilikan saham negara.
Dalam upacara pelantikan, Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan dan menegaskan pentingnya peran BP BUMN dalam menjaga transparansi serta efektivitas bisnis negara. “Kita harus memastikan BUMN berjalan efisien, profesional, dan berdaya saing tinggi,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Dony Oskaria bukan sosok baru di dunia korporasi maupun pemerintahan. Sebelum menjabat Kepala BP BUMN, ia merupakan Wakil Menteri BUMN dan sempat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri BUMN ketika posisi tersebut kosong. Dony juga dikenal sebagai Chief Operating Officer (COO) di lembaga investasi negara Danantara, yang berfokus pada pembiayaan strategis sektor publik dan infrastruktur.
Pria kelahiran Sumatera Barat, 26 September 1969 ini merupakan lulusan Universitas Padjadjaran jurusan Hubungan Internasional (1996) dan meraih gelar MBA dari Asian Institute of Management, Filipina, pada 2009. Kariernya cemerlang di sektor bisnis; ia pernah menjabat CEO Hospitality & Entertainment CT Corp, Komisaris Garuda Indonesia, serta Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) — holding pariwisata nasional.
Kepala Sekretariat Presiden menjelaskan bahwa pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 109 P Tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BP BUMN. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintahan Prabowo untuk memperkuat tata kelola korporasi negara agar lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi global.
Dengan latar belakang profesional dan pengalaman luas di sektor strategis, Dony diharapkan mampu memastikan transisi kelembagaan BUMN berjalan mulus. Perannya menjadi kunci dalam memisahkan fungsi kebijakan publik dan pengelolaan bisnis agar BUMN dapat lebih fokus pada penciptaan nilai ekonomi nasional.
Pelantikan Dony juga menandai babak baru pengelolaan BUMN di bawah pemerintahan Prabowo, dengan orientasi pada efisiensi, keterbukaan, dan kolaborasi lintas sektor.