Sangatta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Joni, mengungkapkan bahwa penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2024 menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini terutama disebabkan oleh perubahan aturan dan penyesuaian harga di lapangan. Meski begitu, ia tetap optimis bahwa sekitar 95 persen dari anggaran tersebut akan terealisasi.
“Kelihatannya anggaran murni 2024 ini tidak terserap sepenuhnya karena aturan banyak berubah dan waktunya terlalu pendek. Di lapangan juga kadang ada penyesuaian harga, tapi mungkin 95 persen terealisasi,” jelas Joni saat ditemui di ruang kerjanya di Sekretariat DPRD Kutim, Selasa (16/7/2024).
Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya belum menjalankan program, seperti Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU), kini telah mulai bergerak.
“OPD yang kemarin belum jalan seperti Perkim dan PU sekarang sudah jalan dan proses pembuatan kontrak kerja, insyaallah dua minggu ke depan sudah ada progres,” tambah Joni.
Namun, Joni mencatat bahwa proses pembuatan kontrak kerja juga mengalami dilema akibat perbedaan harga di berbagai daerah.
“Dalam proses pembuatan kontrak juga agak dilema karena harus menyesuaikan harga. Kalau yang di Sandaran disesuaikan dengan harga di Sangatta, tidak bisa kerja karena tidak sesuai. Mau tidak mau harus menyelesaikan harga di sana baru bisa mengerjakan. Dulu harga patokan Sangatta semua, makanya kegiatan lambat,” ujarnya.
Khususnya untuk daerah pedalaman, Joni menekankan bahwa kesulitan terbesar adalah penyesuaian kontrak dengan harga lokal yang jauh berbeda dari Sangatta.
“Yang bikin lambat itu daerah pedalaman karena kalau kontraknya disamakan dengan harga Sangatta, jauh karena ada biaya transportasi,” jelasnya.
Meskipun demikian, Joni dan DPRD Kutim tetap berharap bahwa dengan penyesuaian ini, program-program yang direncanakan dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
“Kami optimis, meskipun ada tantangan, dengan kerja keras dan penyesuaian yang tepat, anggaran akan terserap maksimal dan program-program dapat terlaksana sesuai harapan,” tuturnya.
Langkah penyesuaian harga dan kontrak ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mempercepat realisasi program pembangunan di Kutai Timur. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari program-program yang telah direncanakan pemerintah, terutama di wilayah-wilayah pedalaman yang membutuhkan perhatian lebih.
Optimisme Joni memberikan semangat baru bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kutai Timur untuk terus bekerja sama dalam menghadapi tantangan, demi tercapainya pembangunan yang merata dan berkelanjutan.