Jakarta – Pemerintah menginstruksikan percepatan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024, baik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pusat dan daerah untuk segera menyelesaikan proses pengangkatan sesuai kesiapan masing-masing.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menetapkan percepatan pengangkatan CASN 2024.
“K/L/pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan, agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Proses pengangkatan CASN harus memenuhi beberapa persyaratan penting. Pertama, instansi harus telah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi bagi peserta yang telah mendaftar dan dinyatakan lulus. Kedua, bagi CPNS, instansi harus memperoleh persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ketiga, bagi PPPK, instansi harus mengusulkan penerbitan Nomor Induk PPPK (NI PPPK) ke BKN.
Selain itu, pengangkatan CASN juga harus memenuhi syarat lain, seperti penerbitan NIP CPNS/NI PPPK oleh PPK, adanya surat pernyataan kesediaan peserta untuk mengabdi tanpa pindah instansi, serta kesiapan anggaran yang telah dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing instansi.
Sesuai arahan Presiden, target pengangkatan CPNS harus selesai paling lambat Juni 2025, sementara pengangkatan PPPK ditargetkan selesai paling lambat Oktober 2025.
“Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah siap segera dapat melakukan penyelesaian,” tegas Rini.
Dengan percepatan ini, diharapkan proses rekrutmen CASN 2024 dapat berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor pemerintahan dapat segera terpenuhi.