Masa penjajahan Jepang di Mojokerto menyisakan kisah getir tentang daya tahan rakyat menghadapi tekanan militeristik. Antara tahun 1942 hingga 1945, perubahan sistem politik, sosial, dan ekonomi terasa hingga ke pelosok kota. Istilah asing seperti Sidan dan Si Ku Cho menjadi bagian dari keseharian rakyat yang tengah bertahan dalam keterbatasan.
Ketika Belanda angkat kaki, Jepang datang dengan janji Asia Timur Raya. Namun, bagi warga Mojokerto, yang datang adalah aturan baru yang lebih keras. Administrasi lokal dirombak. Para pejabat diberi sebutan Jepang seperti Si Ku Cho (kepala daerah), namun substansi kekuasaan tetap sama: rakyat tetap berada di bawah, menanggung pajak dan tekanan hidup.
“Perubahan nama tidak mengubah nasib rakyat,” ungkap sejarawan lokal Abdul Rohman. “Romusha dan krisis pangan menjadi cerita harian.”
Ratusan pria muda Mojokerto dikerahkan sebagai romusha—pekerja paksa untuk proyek militer Jepang. Banyak yang tak pernah kembali. Di rumah, keluarga mereka bertahan dengan sisa tenaga. Beras makin langka. Jagung dan singkong menjadi makanan pokok pengganti. Harga kebutuhan melonjak di pasar yang dijaga ketat aparat Jepang.
Di bidang pendidikan, suasana juga berubah. Lagu kebangsaan Jepang dikumandangkan setiap pagi. Bahasa Jepang diajarkan, sementara propaganda kekaisaran merasuki pelajaran. Sekolah-sekolah menjadi ruang baris-berbaris, bukan lagi tempat belajar bebas.
Namun di balik tekanan, Mojokerto tetap menjadi tempat konsolidasi diam-diam. Masjid, langgar, dan ruang keluarga menjadi tempat menyebarkan semangat kemerdekaan. Generasi tua menjaga nilai, sementara pemuda berlatih militer lewat organisasi bentukan Jepang, sembari menyimpan harapan akan Indonesia merdeka.
Saat Jepang menyerah pada Sekutu [Agustus 1945], rakyat Mojokerto menyambutnya dengan kelelahan, tapi juga dengan kesiapan. Mereka telah melewati badai. Dari masa kelam itu, mereka membawa kekuatan: untuk bangkit, membangun, dan menyambut kemerdekaan dengan tekad yang baru.