Jakarta – “Saya tidak akan nutupi satu lubang pun,” tegas Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dengan nada getir. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatera Utara menjadi pukulan telak bagi kementerian yang dipimpinnya. Dody menyampaikan keterkejutannya atas kasus tersebut dan menegaskan komitmennya terhadap transparansi penuh dalam penanganan dugaan korupsi itu.
Dalam konferensi pers di Jakarta pada Sabtu malam, Dody menegaskan bahwa ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK dan menolak mentoleransi penyimpangan apa pun dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Ia juga mengakui bahwa kasus ini menjadi pengingat keras akan pentingnya menjaga integritas dalam pelayanan publik.
“Bagi saya ini tamparan yang sangat keras. Selama ini saya selalu ingatkan jajaran untuk bekerja dengan jujur dan berintegritas,” ujar Dody dengan nada kecewa.
Sebagai respons, Dody menyatakan akan segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap jajarannya. Mulai dari pejabat eselon I hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), seluruh struktur akan ditinjau ulang jika Presiden merestui langkah perombakan itu.
Dody juga menyampaikan apresiasinya kepada KPK dan Kejaksaan Agung atas kontribusi mereka dalam menjaga integritas pembangunan nasional, yang merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, termasuk dua pejabat Dinas PUPR Provinsi Sumut dan satu pejabat dari Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumut. Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Direktur Utama PT DNG dan Direktur PT RN, yang merupakan anak dari tersangka utama.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkap bahwa dugaan korupsi ini terkait proyek infrastruktur senilai Rp231,8 miliar, dengan indikasi penyalahgunaan kewenangan untuk memuluskan pelaksanaan proyek tersebut.
Dody, yang mengaku mendapatkan informasi detail kasus ini dari media, menghindari pernyataan lebih jauh agar tidak keliru dalam menyampaikan fakta.
“Saya takut nanti memberikan info yang salah, saya cuma baca di media. Tapi yang pasti ini jadi refleksi keras buat kami semua,” ujarnya.
Dengan janji untuk membersihkan kementeriannya dan membangun kembali kepercayaan publik, Dody berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi seluruh penyelenggara negara agar senantiasa menjunjung tinggi kejujuran dalam mengemban amanah rakyat.