Kutai Timur – Seperti embun pagi yang perlahan menghilang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) memperkuat koordinasi untuk menekan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2024.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Noviari Noor, menekankan pentingnya kerjasama dengan seluruh pihak dalam rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kemiskinan daerah di Sangatta, Senin.
Upaya dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Noviari Noor mengungkapkan bahwa pada pertengahan tahun 2024, angka kemiskinan ekstrem di Kutim telah mencapai 0,3 persen. Melalui rakor penanggulangan kemiskinan, target angka kemiskinan ekstrem diharapkan dapat tercapai pada bulan Desember.
“Kami perlu kerjasama dengan seluruh pihak untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di tahun 2024, kami targetkan 0 persen,” ucap Noviari Noor.
Bappeda Kutim bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Disnakertrans), Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim, serta pihak swasta untuk menekan angka tersebut.
Menurut Noviari, pembaruan dan validasi data masyarakat sangat penting untuk melihat angka riil di lapangan terkait kemiskinan ekstrem.
“Validasi dan verifikasi data itu penting, bisa jadi yang dikatakan miskin itu tidak miskin. Mulai awal tahun telah dijalankan Dinsos Kutim,” katanya.
Hasil rakor penanggulangan kemiskinan di Kutim akan dibawa ke tingkat provinsi untuk melaporkan dan bersama-sama menekan angka kemiskinan ekstrem di Kaltim. Noviari menyebut Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kutim, Budi Mulia, sebagai leading sector yang memverifikasi data kemiskinan ekstrem tertinggi di dua kecamatan di Kutim.
Data Kemiskinan di Kutim
Berdasarkan data, terdapat 5.000 warga miskin ekstrem di Kutim, dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Muara Ancalong (500 KK) dan Kecamatan Muara Bengkal (400 KK).
“Berdasarkan data di Kutim ada 5.000 warga miskin ekstrem, yang terbanyak berada di Kecamatan Muara Ancalong dengan 500 KK dan Kecamatan Muara Bengkal dengan 400 KK,” ujar Noviari.
Dinsos Kutim bekerja sama dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk mendata secara valid jumlah masyarakat miskin ekstrem. Harapannya, dengan langkah-langkah tersebut, angka kemiskinan ekstrem di Kutai Timur dapat ditekan hingga nol persen.