Langkah berani diambil oleh Kabupaten Kutai Timur sejak dimekarkan dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Wilayah ini tak hanya membangun dari nol, tapi juga memetakan ulang dirinya demi satu tujuan utama: pemerataan pelayanan publik hingga pelosok.
Pada awalnya, Kutai Timur hanya memiliki lima kecamatan saat resmi berdiri pada 1999: Sangatta, Muara Bengkal, Muara Ancalong, Muara Wahau, dan Sangkulirang. Namun dalam waktu singkat, tepatnya tahun 2000, dilakukan penambahan 13 kecamatan baru. Beberapa di antaranya adalah Busang, Telen, Kongbeng, Bengalon, Kaliorang, dan Sandaran.
“Ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan daerah. Kami memprioritaskan jarak pelayanan publik agar lebih dekat dengan masyarakat,” ungkap seorang pejabat daerah dalam laporan [Kabupaten Kutai Timur Smart City].
Langkah ini tak berhenti di situ. Pada tahun 2005, Kutai Timur kembali melakukan ekspansi administratif dengan menambah 7 kecamatan baru, seperti Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Long Mesangat. Hasilnya, hingga kini Kutai Timur memiliki total 20 kecamatan, dilengkapi dengan 139 desa definitif dan 11 desa persiapan.
Pendekatan ini dilakukan sebagai jawaban atas tantangan geografis di Kutai Timur, yang memiliki wilayah luas dengan akses yang cukup sulit dijangkau. Pembentukan kecamatan dan desa baru dianggap sebagai solusi efektif untuk menjembatani jarak layanan pemerintahan dengan kebutuhan warga di lapangan.
Selain itu, kehadiran desa persiapan juga membuka ruang bagi pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan pemerintahan tingkat kecil yang lebih aktif dan dekat, inisiatif-inisiatif pembangunan menjadi lebih responsif dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.
Kini, struktur administrasi di Kutai Timur bukan hanya simbol pemekaran, tetapi bukti nyata bahwa desentralisasi bisa menjadi alat transformasi jika dikelola dengan visi jangka panjang.
Mereka yang tinggal di pedalaman Kutai Timur kini tak lagi merasa jauh dari pusat pemerintahan. Layanan pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar, perlahan hadir di depan mata. Langkah ini menjadi contoh bagaimana administrasi yang inklusif bisa menjawab tantangan wilayah yang ekstrem sekaligus memperkuat identitas lokal.