Ada sesuatu yang menarik dari awal perjalanan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU. Bukan soal panggung besar, bukan pula gemuruh tepuk tangan muktamirin. Justru momen yang terasa paling sederhana terjadi ketika ia untuk pertama kalinya duduk di meja kerjanya di kantor PBNU, Jumat, 4 September lalu.
Setelah melewati rangkaian Muktamar ke-35 di Tambakberas yang penuh perhatian publik, Gus Kikin akhirnya kembali pada rutinitas yang jauh lebih sunyi, yakni bekerja.
Ia pun menyampaikan permintaan dukungan kepada semua pihak untuk memulai tugasnya. Kalimatnya sederhana. Namun, dari meja kerja itulah pekerjaan besar sebenarnya dimulai.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang terpilih menjadi Ketua Umum PBNU. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apa yang akan dibawa era kepemimpinan Gus Kikin bagi warga NU di akar rumput?
Sebab bagi Nahdliyin, pergantian kepemimpinan bukan hanya soal struktur organisasi. Ada harapan agar NU semakin dekat dengan persoalan sehari-hari masyarakat, sekaligus mampu menjaga tradisi dan kekuatan kultural yang selama ini menjadi ruhnya.
Dari Muktamar ke Meja Kerja, Euforia Era Kekikinan Mulai Diuji
Muktamar ke-35 NU di Tambakberas menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan organisasi. Presiden hadir untuk membuka sekaligus menutup muktamar, sebuah momen yang disebut sebagai yang pertama dalam sejarah NU.
Perhatian kemudian tertuju pada proses pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme AHWA atau Ahlul Halli wal Aqdi menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Sembilan kiai sepuh bermusyawarah sebelum akhirnya KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, pengasuh Pesantren Tebuireng, muncul sebagai sosok yang memperoleh mufakat dengan raihan suara tertinggi dari lima nama yang diajukan.
Bagi banyak warga NU, proses tersebut tentu memiliki bobot emosional tersendiri. Muktamar bukan sekadar agenda organisasi yang berlangsung di sebuah forum. Perkembangannya ikut dibicarakan di grup WhatsApp, warung kopi, pesantren, hingga pengajian.
Salah satu ungkapan yang ikut menjadi perhatian adalah “pengurus sak cukupe, NU sak lawase.” Kalimat yang disampaikan Gus Ipul tersebut terasa dekat dengan karakter NU. Struktur organisasi boleh berubah, tetapi NU sebagai tradisi dan bagian dari kehidupan masyarakat diharapkan tetap bertahan.
Namun, setiap euforia pada akhirnya akan selesai. Setelah spanduk diturunkan, forum ditutup, dan para muktamirin kembali ke daerah masing-masing, pekerjaan sesungguhnya justru dimulai.
Itulah mengapa era “Kekikinan” tidak cukup dinilai dari meriahnya muktamar atau siapa saja yang berada di sekitar Ketua Umum. Ukurannya jauh lebih sederhana: apakah warga merasakan perubahan yang positif?
Untuk saat ini, tentu masih terlalu dini memberikan penilaian final. Gus Kikin baru mulai menjalankan aktivitasnya sebagai Ketua Umum PBNU. Penyusunan kepengurusan pun masih berada pada tahap awal. Dari struktur besar yang harus dibentuk, baru satu-dua nama yang benar-benar terisi, sementara proses keseluruhan ditargetkan dapat diselesaikan sekitar satu bulan setelah muktamar.
Artinya, publik masih perlu memberikan ruang dan waktu. Tetapi memberikan waktu bukan berarti berhenti berharap. Justru sejak awal, ekspektasi warga perlu menjadi bagian dari pekerjaan rumah kepemimpinan baru.
Tantangan Terbesar Gus Kikin: Merawat Persatuan Setelah Muktamar
Jika ada satu pekerjaan yang tidak boleh dianggap ringan, barangkali itu adalah rekonsiliasi internal. Muktamar sudah menghasilkan keputusan dan kepemimpinan baru. Namun, proses menuju keputusan tersebut tentu melibatkan dinamika, perbedaan pandangan, dan pilihan yang tidak selalu sama.
Dalam organisasi sebesar NU, perbedaan tersebut merupakan sesuatu yang perlu dikelola dengan dewasa. NU bukan organisasi yang bisa begitu saja menggunakan pola “yang menang mengambil semuanya”.
Mereka yang memiliki pilihan berbeda tetap merupakan bagian dari keluarga besar Nahdliyin. Karena itu, rekonsiliasi seharusnya tidak berhenti pada foto berjabat tangan atau ucapan bahwa semuanya sudah selesai.
Yang lebih penting adalah bagaimana ruang komunikasi dibuka kembali. Kader yang sebelumnya berada di posisi berbeda tetap perlu mendapatkan tempat untuk berkontribusi. Para tokoh, kiai, cendekiawan, dan seluruh elemen organisasi perlu merasa bahwa setelah muktamar berakhir, tidak ada lagi istilah “kubu A” dan “kubu B”.
Yang ada adalah satu NU.
Ini bukan pekerjaan mudah. Kontestasi organisasi, sehalus apa pun bahasa yang digunakan untuk menggambarkannya, tetap dapat meninggalkan rasa kecewa bagi sebagian pihak. Karena itu, kepemimpinan baru membutuhkan kemampuan merangkul, bukan hanya kemampuan menyusun struktur.
Di sisi lain, PBNU juga menghadapi tantangan komunikasi publik. Pada era media sosial, informasi bergerak jauh lebih cepat daripada klarifikasi. Cerita yang belum tentu benar bisa beredar dari satu grup WhatsApp ke grup lainnya hanya dalam hitungan menit. Jika organisasi terlalu lama diam, masyarakat bisa lebih dulu mempercayai kabar yang belum terverifikasi.
Karena itu, komunikasi yang terbuka dan proporsional menjadi penting. Bukan berarti setiap isu harus diladeni. Namun, untuk persoalan yang memang berdampak pada kepercayaan warga, PBNU perlu menghadirkan informasi yang jelas, tenang, dan tidak memperkeruh suasana.
Pada titik ini, transparansi menjadi bagian penting dari membangun kembali kepercayaan.
NU Itu Bukan Cuma Gedung PBNU, Tapi Juga Kehidupan Warga
Ada satu hal yang sering terlupakan ketika orang membicarakan pergantian kepemimpinan NU. NU memiliki dua wajah yang berjalan bersamaan. Ada NU secara struktural, mulai dari PBNU, PWNU, PCNU hingga tingkat ranting. Tetapi ada pula NU secara kultural yang hidup jauh lebih luas.
NU kultural hadir dalam tahlilan, yasinan, pesantren, majelis taklim, pengajian kampung, kegiatan sosial, hingga hubungan emosional antara kiai dan masyarakat. Ketika struktur organisasi sedang melakukan transisi, kehidupan kultural itu tidak otomatis berhenti.
Ibu-ibu tetap menyiapkan konsumsi untuk pengajian. Kiai kampung tetap mengajar. Santri tetap belajar. Kegiatan sosial tetap berlangsung. Ambulans NU tetap dibutuhkan ketika ada warga yang harus mendapatkan pertolongan pada tengah malam.
Di situlah makna “NU sak lawase” terasa. NU tidak hanya berada di kantor pusat. NU tumbuh di tengah masyarakat dan bertahan karena ada jutaan orang yang menjalankan tradisinya dalam kehidupan sehari-hari.
Namun, hubungan antara struktur dan kultur tetap harus dijaga. Jangan sampai warga merasa bahwa NU adalah miliknya, tetapi PBNU terasa semakin jauh dari kehidupan mereka.
Persoalan masyarakat juga semakin kompleks. Biaya pendidikan, kebutuhan kesehatan, harga kebutuhan pokok, pemberdayaan ekonomi, akses beasiswa, hingga persoalan data kemiskinan yang dapat memengaruhi penerimaan bantuan sosial adalah masalah nyata yang membutuhkan perhatian.
Warga di desa mungkin tidak terlalu memikirkan siapa yang menjadi sekretaris jenderal atau bagaimana komposisi lengkap sebuah struktur organisasi. Mereka memiliki pertanyaan yang jauh lebih sederhana.
Ketika keluarga mereka membutuhkan bantuan, apakah ada yang datang?
Ketika anak mereka kesulitan mendapatkan akses pendidikan, apakah ada jalan keluar?
Ketika UMKM mereka membutuhkan pendampingan, apakah organisasi hadir?
Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itulah yang pada akhirnya menentukan apakah sebuah kepemimpinan benar-benar dekat dengan jamaah.
Era Kekikinan Harus Dibuktikan dengan Kerja, Bukan Sekadar Nama
Karena itu, ada beberapa langkah yang menurut saya penting dalam perjalanan awal kepemimpinan Gus Kikin.
Pertama, penyusunan kepengurusan perlu dilakukan dengan cepat sekaligus hati-hati. Target sekitar satu bulan merupakan waktu yang cukup realistis, tetapi prosesnya akan semakin kuat jika melibatkan berbagai elemen dan tidak menimbulkan kesan bahwa struktur hanya diisi oleh kelompok tertentu.
Kedua, komunikasi publik perlu diperkuat. Berbagai isu yang muncul setelah muktamar sebaiknya disikapi dengan informasi yang jernih. Tidak semua rumor perlu dibalas, tetapi hal-hal yang berpotensi mengganggu kepercayaan warga layak mendapatkan penjelasan yang proporsional.
Ketiga, program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat jangan sampai kehilangan momentum karena masa transisi organisasi.
Justru pada masa seperti inilah warga membutuhkan kepastian bahwa pelayanan sosial tetap berjalan. Ambulans tetap bergerak. Pesantren tetap mendapatkan perhatian. Program pendidikan tetap dikawal. Pemberdayaan ekonomi tetap berjalan. Dan berbagai kebutuhan masyarakat tetap menjadi bagian dari prioritas.
Era Kekikinan seharusnya tidak dipahami sebagai era seorang tokoh semata. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kepemimpinan baru mampu menyatukan kembali berbagai perbedaan, memperkuat hubungan antara struktur dan kultur, serta membawa NU semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
NU akan tetap menjadi NU. Tradisi akan terus hidup. Tahlilan, pengajian, pesantren, dan berbagai aktivitas warga akan terus berjalan.
NU saklawase. Tetapi keberlanjutan kepercayaan terhadap struktur organisasi membutuhkan kerja nyata.
Gus Kikin kini sudah duduk di meja kerjanya. Muktamar telah selesai. Kepengurusan baru sedang disusun. Babak baru pun resmi dimulai.
Sekarang tinggal bagaimana meja kerja itu menghasilkan kebijakan dan program yang benar-benar sampai ke kampung-kampung.
Sebab bagi warga NU, ukuran kepemimpinan pada akhirnya bukan seberapa meriah ia dimulai, melainkan seberapa besar manfaat yang ditinggalkannya.
PBNU sak cukupe, NU sak lawase.
Oleh: Riyawan, S.Hut
Pemerhati Sosial & Budaya