Samarinda – Ketahanan keluarga menjadi benteng utama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan, mendorong hadirnya regulasi yang mampu memperkuat perlindungan keluarga dan generasi muda dengan tetap berlandaskan nilai agama, Pancasila, serta prinsip keadilan.
Dorongan tersebut berkaitan dengan pandangan Arif terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius melalui pendekatan yang bijaksana dan bertanggung jawab, dengan menempatkan ketahanan keluarga sebagai salah satu prioritas pembangunan masyarakat.
“Persoalan ini harus kita sikapi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Negara perlu hadir untuk memperkuat perlindungan keluarga dan memastikan generasi muda mendapatkan pendidikan moral serta agama yang baik,” ungkap Wakil ketua komisi III DPRD Samarinda tersebut.
Menurut Arif, kehadiran negara melalui kebijakan yang jelas menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga ketahanan keluarga. Regulasi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai tanggung jawab pemerintah dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi seksual, dan tindakan yang mengancam keselamatan mereka.
Selain mendorong penguatan regulasi, Arif menekankan pentingnya pendidikan moral dan agama dalam membentuk karakter generasi muda. Pendidikan tersebut dinilai perlu dimulai dari lingkungan keluarga sebelum diperkuat melalui sekolah dan kehidupan bermasyarakat.
“Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak. Karena itu, penguatan nilai agama, moral, dan tanggung jawab orang tua menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi penerus,” tuturnya.
Penguatan pendidikan karakter juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Orang tua, tenaga pendidik, tokoh agama, dan masyarakat mempunyai peran dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya menghormati sesama.
Arif turut menaruh perhatian terhadap upaya pencegahan eksploitasi seksual terhadap anak. Persoalan tersebut dinilai membutuhkan penanganan bersama melalui peningkatan pengawasan, edukasi, pendampingan keluarga, serta penguatan layanan perlindungan bagi kelompok rentan.
“Perlindungan anak harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan keluarga perlu membangun kerja sama agar anak-anak terhindar dari kekerasan maupun eksploitasi seksual,” terangnya.
Dalam pandangannya, regulasi yang kuat dapat menjadi landasan bagi pemerintah untuk menjalankan program pencegahan dan perlindungan secara lebih terarah. Namun, keberadaan aturan hukum juga perlu didukung pelaksanaan kebijakan yang efektif agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Dorongan pembentukan regulasi tersebut memiliki keterkaitan dengan agenda politik PKS di tingkat nasional. Sebelumnya, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menginstruksikan Fraksi PKS DPR RI untuk memperjuangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Penanggulangan LGBTQ.
Instruksi itu disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Nasional anggota legislatif dan kepala daerah PKS se-Indonesia yang berlangsung di Jakarta pada Senin (19/10/2026) malam.
Arahan pimpinan pusat tersebut menjadi bagian dari langkah politik PKS dalam mendorong pembahasan kebijakan mengenai isu sosial dan perlindungan keluarga. Meski demikian, setiap rancangan undang-undang tetap harus melalui mekanisme legislasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembentukan regulasi juga memerlukan kajian komprehensif dengan mempertimbangkan konstitusi, prinsip hak asasi manusia, perlindungan anak, serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.
Dalam konteks tersebut, penyusunan kebijakan perlu memastikan bahwa upaya pencegahan kekerasan dan eksploitasi seksual tidak menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Orientasi seksual maupun identitas gender tidak dapat disamakan dengan tindakan kekerasan atau eksploitasi seksual.
Di tingkat daerah, perhatian terhadap ketahanan keluarga berkaitan erat dengan program pembangunan sosial yang dijalankan pemerintah. Penguatan pendidikan karakter, peningkatan literasi pengasuhan, serta penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak menjadi beberapa langkah yang dapat dikembangkan.
Pemerintah Kota Samarinda juga memiliki peran strategis dalam membangun lingkungan sosial yang mendukung keluarga. Melalui kolaborasi antarlembaga, berbagai persoalan yang dihadapi anak dan orang tua dapat ditangani secara lebih terarah.
“Kita berharap penguatan regulasi dapat berjalan beriringan dengan pendidikan dan pembinaan keluarga. Tujuannya agar generasi muda tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan memiliki karakter yang kuat,” ujarnya.
Selain pendekatan hukum, upaya menjaga ketahanan keluarga membutuhkan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Pendampingan yang berkelanjutan dinilai penting agar anak-anak memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi tanpa merasa takut atau terabaikan.
Peran lembaga pendidikan juga tidak kalah penting. Sekolah dapat menjadi ruang untuk memperkuat pendidikan karakter, meningkatkan kesadaran mengenai perlindungan diri, serta mendorong sikap saling menghormati di antara peserta didik.
Sementara itu, keterlibatan tokoh agama, akademisi, organisasi masyarakat, dan lembaga perlindungan anak diperlukan untuk memperkaya pembahasan kebijakan. Masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu menghasilkan regulasi yang memiliki tujuan jelas dan dapat diterapkan secara efektif.
Bagi Fraksi PKS DPRD Kota Samarinda, penguatan nilai agama, Pancasila, dan ketahanan keluarga merupakan bagian dari perhatian terhadap pembangunan masyarakat. Keluarga dipandang sebagai unsur penting dalam membentuk generasi yang memiliki tanggung jawab sosial.
Dorongan Arif Kurniawan terhadap regulasi perlindungan keluarga sekaligus memperlihatkan pentingnya keterhubungan antara kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat daerah. Aturan yang disusun di tingkat pusat diharapkan dapat memberikan landasan bagi pelaksanaan program perlindungan yang lebih optimal.
Pada akhirnya, upaya memperkuat ketahanan keluarga tidak cukup hanya melalui pembentukan undang-undang. Pendidikan moral, pendampingan orang tua, perlindungan anak, serta penegakan hukum yang adil harus berjalan secara beriringan.
Melalui kerja sama pemerintah, lembaga legislatif, masyarakat, dan keluarga, perlindungan generasi muda diharapkan semakin kuat. Regulasi yang tepat, pendidikan berkelanjutan, serta penghormatan terhadap hak seluruh warga negara menjadi fondasi penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan harmonis di Samarinda.