Menyeret predikat ‘nabi’ untuk Presiden Jokowi membuka diskursus serius tentang kualitas kepemimpinan nasional. Dalam tradisi Islam, gelar nabi bukan sekadar bentuk penghormatan, melainkan simbol kesempurnaan moral dan spiritual. Empat sifat pokok—sidik (jujur), amanah (terpercaya), fathonah (cerdas), dan tablig (menyampaikan)—harus terwujud menyeluruh. Setelah memimpin Indonesia selama sepuluh tahun, patut kita refleksikan, apakah Jokowi pantas disandingkan dengan simbol moral setinggi itu?
Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, Nabi dijelaskan sebagai sosok yang menerima wahyu dan menyampaikan pesan-pesan kebenaran ilahiah. Ini berarti, seorang nabi tak hanya suci secara pribadi, tapi juga sempurna dalam menyampaikan kebenaran, menjaga kepercayaan, dan memimpin dengan kebijakan yang mencerdaskan.
Jokowi, sebagai figur pemimpin yang kuat secara simbolik dan politis, semestinya tak boleh diseret ke dalam glorifikasi berlebihan. Mari kita telusuri empat sifat tersebut secara objektif dalam kerangka kepemimpinannya.
Pertama, sidik atau kejujuran.
Kejujuran Jokowi sempat menjadi sorotan positif kala ia tampil merakyat dan menjanjikan perubahan nyata dalam birokrasi dan infrastruktur. Namun, berbagai kebijakan seperti Omnibus Law, relokasi ibu kota, hingga penanganan pandemi COVID-19 memunculkan pertanyaan tentang transparansi. Banyak kebijakan strategis dinilai minim dialog publik, tergesa-gesa, atau bahkan inkonsisten. Jika kejujuran dinilai dari sejauh mana pemimpin membuka kebenaran kepada rakyat, maka rekam jejak Jokowi masih menyisakan ruang kritik yang tajam.
Kedua, amanah atau bisa dipercaya.
Amanah tidak hanya soal tak mencuri uang rakyat, tetapi juga soal konsistensi terhadap visi dan janji. Jokowi menjanjikan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, tetapi beberapa kasus kontroversial seperti penunjukan anak dan menantu dalam jabatan publik menuai kritik atas potensi konflik kepentingan. Meski ia tidak melanggar hukum secara eksplisit, aspek moral kepemimpinan teruji di sini. Banyak pihak menilai, integritas Jokowi terhadap prinsip meritokrasi masih goyah.
Ketiga, fathonah atau kecerdasan.
Jokowi terbukti memiliki naluri politik yang tajam. Ia mampu membangun citra politik yang kuat, menjaga stabilitas di tengah polarisasi, dan mendorong proyek besar seperti pembangunan infrastruktur dan transformasi digital. Namun, strategi besar seperti ibu kota baru dan ketahanan pangan masih diperdebatkan efektivitasnya. Belum ada tanda-tanda bahwa kepemimpinan Jokowi melahirkan lompatan besar dalam inovasi teknologi atau kualitas pendidikan nasional. Kecerdasannya lebih bersifat taktis ketimbang transformatif.
Keempat, tablig atau kemampuan menyampaikan pesan.
Jokowi dikenal komunikatif, namun terkadang terlalu retoris. Ia pandai memilih diksi populer, tetapi kurang dalam menyampaikan informasi secara utuh. Sejumlah keputusan penting kerap diumumkan secara mendadak atau tanpa penjelasan yang memadai. Ini menimbulkan persepsi bahwa pemerintahannya lebih fokus pada pencitraan daripada edukasi publik. Retorika ‘nabi’ sendiri, jika benar digunakan oleh simpatisan atau pendukung ekstrem, malah mencoreng substansi etika publik yang seharusnya dijaga.
Salah satu yang menyoroti fenomena ini adalah kader PSI Bali, Dedy Nur Palakka. Ia melontarkan kritik bahwa Jokowi layak disebut ‘nabi’. Glorifikasi politik seperti ini berbahaya bagi demokrasi. Namun pernyataan ini malah membuat jejak digital Dedy dikuliti, dan bahkan nama belakangnya—Palakka—diseret ke dalam narasi sejarah pengkhianatan, yang sama sekali tidak relevan. Hal ini memperlihatkan betapa mudahnya diskursus publik hari ini terjebak pada simbolisme dan politik identitas.
Dalam konteks demokrasi modern, membandingkan seorang presiden dengan nabi adalah kekeliruan yang berisiko mematikan kritik sehat. Demokrasi butuh kritik, bukan kultus individu. Dalam dunia yang terus bergerak menuju politik berbasis data dan transparansi, mitologisasi tokoh hanya akan merusak rasionalitas publik. Apalagi, konstitusi kita pun jelas memisahkan antara urusan keagamaan dan pemerintahan.
Kesimpulannya, jika Jokowi belum sepenuhnya menampilkan keempat sifat nabi secara utuh dan konsisten, maka publik berhak mempertanyakan kelayakan perbandingan tersebut. Menyebut Jokowi sebagai ‘nabi’ bukan saja tidak layak, tapi juga mengkhianati nilai objektivitas politik yang seharusnya kita jaga bersama.
Kepemimpinan harus dihargai karena kerja dan hasilnya, bukan karena pengultusan simbolik. Kita butuh pemimpin yang membumi, bukan yang dinaikkan ke awang-awang oleh loyalis. Sebab dari sejarah, kita belajar: setiap glorifikasi berlebihan terhadap kekuasaan, ujungnya adalah peminggiran rasionalitas dan lahirnya otoritarianisme yang dibungkus karisma.