SURABAYA – Sengketa bisnis bernilai Rp6,4 miliar antara PT Parahita Intiraya dan PT Rexline Engineering Indonesia memasuki babak baru. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak eksepsi yang diajukan pihak tergugat dalam putusan sela, Jumat (13/11/2026). Keputusan tersebut membuka jalan bagi pengacara Jaka Prima, S.H., M.H., M.Pd., untuk melanjutkan pembuktian gugatan dugaan wanprestasi yang diajukan kliennya.
Putusan sela dalam perkara Nomor 911/Pdt.G/2026/PN Sby itu menyatakan PN Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili sengketa antara kedua perusahaan. Meski keberatan formal tergugat ditolak, putusan tersebut belum menentukan pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran kontrak maupun tuntutan ganti rugi sebesar Rp6.429.142.760.
“MENGADILI: Menolak eksepsi Tergugat; Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini,” demikian petikan amar putusan sela sebagaimana tercantum dalam informasi perkara.
Majelis hakim juga memerintahkan para pihak melanjutkan persidangan, sedangkan penetapan biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir.
Kuasa hukum PT Parahita Intiraya, Jaka Prima, menyambut keputusan tersebut sebagai perkembangan positif dalam memperjuangkan kepentingan hukum kliennya. Bersama Uslatun Hasanah, S.H., dari Kantor Advokat Jaka Prima dan Rekan, ia menyatakan kesiapan menghadapi tahapan pembuktian.
“Kami bersyukur majelis hakim menolak eksepsi tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini. Bagi kami, keputusan tersebut merupakan langkah penting untuk melanjutkan perjuangan hukum klien. Kami menghormati proses peradilan dan siap membuktikan seluruh dalil gugatan melalui alat bukti yang sah,” ungkap Jaka Prima.
Sengketa tersebut berawal dari tiga transaksi pengadaan komponen industri dengan nilai keseluruhan Rp1.429.142.760. Berdasarkan dalil penggugat, transaksi pertama dilakukan pada 10 Desember 2025 berupa pemesanan 110 unit Rex Roller senilai Rp186.446.700.
Transaksi berikutnya berlangsung pada 8 Januari 2026 untuk pengadaan komponen Plummer Block senilai Rp556.389.720. Sementara pemesanan ketiga dilakukan pada 11 Februari 2026 berupa Plummer Block SKF dengan nilai Rp686.306.340.
Dari ketiga transaksi tersebut, PT Parahita Intiraya mengklaim telah menyerahkan pembayaran uang muka sebesar Rp714.571.380 atau 50 persen dari keseluruhan nilai pemesanan.
Namun, menurut penggugat, barang yang diperjanjikan belum diserahkan hingga melewati batas waktu pengiriman yang disepakati.
Persoalan itu kemudian ditindaklanjuti melalui dua surat somasi yang dikirimkan Kantor Advokat Jaka Prima dan Rekan kepada PT Rexline Engineering Indonesia pada 8 Juni dan 16 Juni 2026.
Pihak penggugat menyatakan upaya penyelesaian di luar pengadilan belum menghasilkan kesepakatan sehingga perkara tersebut akhirnya dibawa ke PN Surabaya.
Dalam gugatan yang diajukan, PT Parahita Intiraya menuntut pengembalian uang muka Rp714.571.380, ganti rugi materiil Rp714.571.380, serta ganti rugi immateriil Rp5 miliar.
Secara keseluruhan, tuntutan tersebut mencapai Rp6.429.142.760. Nilai ganti rugi immateriil menjadi komponen terbesar, yakni sekitar 77,8 persen dari total gugatan.
Jaka Prima menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuh pihaknya tidak semata-mata berkaitan dengan nilai kerugian yang diklaim, tetapi juga menyangkut kepastian pelaksanaan perjanjian bisnis.
“Perkara ini bukan semata-mata menyangkut angka Rp6,4 miliar, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan tanggung jawab dalam hubungan bisnis. Setiap pihak yang membuat perjanjian memiliki kewajiban untuk melaksanakan kesepakatan. Kami akan memperjuangkan hak klien secara profesional, terukur, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Selain meminta pengembalian pembayaran dan ganti rugi, tim kuasa hukum penggugat turut mengajukan permohonan sita jaminan terhadap sejumlah aset yang disebut sebagai milik tergugat.
Aset yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan meliputi kendaraan, tanah, dan bangunan di wilayah Surabaya, Lamongan, serta Tangerang Selatan.
Permohonan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kemungkinan pelaksanaan putusan apabila gugatan nantinya dikabulkan. Namun, pengabulan dan pelaksanaan sita jaminan tetap bergantung pada penilaian serta penetapan pengadilan.
Di tengah perkembangan tersebut, pihak PT Rexline Engineering Indonesia melalui kuasa hukumnya, Edi Nugroho, S.H., dari Nugroho Law Office, menyampaikan pandangan berbeda mengenai kewenangan PN Surabaya.
Edi mempertanyakan dasar pertimbangan majelis hakim dalam menolak eksepsi tergugat, terutama terkait kedudukan hukum perusahaan yang menurutnya berada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
“Apa dalil atau pertimbangan Majelis Hakim menolak Eksepsi kami padahal secara de jure PT Rexline berdomisili hukum d Lamongan sesuai Akta Perubahan terakhir,” ujar Edi Nugroho menanggapi putusan sela tersebut.
Keberatan itu berkaitan dengan persoalan kompetensi relatif pengadilan, yakni kewenangan suatu pengadilan negeri berdasarkan wilayah hukum dalam memeriksa perkara perdata.
Menurut dokumen administrasi perseroan yang menjadi dasar argumentasi pihak tergugat, PT Rexline Engineering Indonesia berkedudukan di Jalan Raya Mantup Kilometer 10, Dusun Banjarkepuh, Desa Takeranklating, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan.
Dokumen Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dengan nomor administrasi AHU-AH.01.09-0251393 tersebut memuat informasi mengenai perseroan, termasuk perubahan data direksi dan komisaris melalui Akta Nomor 12 tertanggal 26 Maret 2025.
Akta tersebut dibuat di hadapan Notaris Agus Arisut ikno, S.H., yang berkedudukan di Surabaya.
Pihak tergugat menjadikan kedudukan perusahaan di Lamongan sebagai salah satu dasar keberatan terhadap kewenangan relatif PN Surabaya.
Dalam hukum acara perdata, ketentuan mengenai kompetensi relatif antara lain diatur melalui Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
Ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur bahwa gugatan perdata diajukan kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan tergugat.
Meski demikian, penentuan pengadilan yang berwenang juga dapat dipengaruhi keadaan konkret perkara, termasuk ketentuan perjanjian mengenai pilihan domisili hukum dan aturan hukum acara yang relevan.
Karena itu, keberadaan alamat perusahaan di Lamongan tidak secara otomatis menjadikan PN Surabaya tidak berwenang memeriksa perkara. Penilaian akhirnya bergantung pada dasar hukum, dokumen, serta pertimbangan majelis hakim.
Walaupun eksepsinya ditolak, Edi memastikan pihaknya tetap melanjutkan proses persidangan untuk mempertahankan kepentingan hukum PT Rexline Engineering Indonesia.
“Kami akan tetap lanjutkan pd pembuktian dalam pokok perkara Mas,” tegas Edi Nugroho.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak tergugat akan menggunakan tahapan pemeriksaan berikutnya untuk mengajukan bantahan, dokumen, maupun alat bukti yang dianggap relevan.
Di sisi lain, Jaka Prima menilai putusan sela bukanlah akhir dari proses hukum. Ia mengakui bahwa tahapan pembuktian akan menjadi bagian penting dalam menentukan hasil sengketa.
“Ditolaknya eksepsi bukan berarti perkara telah selesai. Justru tahapan berikutnya sangat menentukan karena seluruh dalil harus dibuktikan di hadapan majelis hakim. Kami telah mempersiapkan langkah hukum untuk menghadapi pemeriksaan pokok perkara dan berharap proses persidangan dapat menghasilkan putusan yang adil serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” terangnya.
Secara hukum, penolakan eksepsi hanya menyelesaikan keberatan mengenai kewenangan pengadilan yang diajukan tergugat. Putusan tersebut belum membuktikan adanya wanprestasi ataupun menetapkan kewajiban pembayaran ganti rugi.
Dalam pemeriksaan pokok perkara, penggugat harus membuktikan hubungan kontraktual, kewajiban yang diperjanjikan, dugaan pelanggaran, serta kerugian yang diklaim timbul akibat tidak terpenuhinya perjanjian.
Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai keadaan ketika debitur dapat dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya.
Sementara Pasal 1243 KUHPerdata berkaitan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan berdasarkan persyaratan yang ditentukan hukum.
Adapun Pasal 1865 KUHPerdata menegaskan prinsip bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa untuk mendukung haknya berkewajiban membuktikan dalil tersebut.
Dengan demikian, dokumen pemesanan barang, bukti pembayaran, kesepakatan pengiriman, surat somasi, serta komunikasi antarpihak berpotensi menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan.
Pihak PT Rexline Engineering Indonesia juga memiliki hak yang sama untuk membantah dalil penggugat, menghadirkan saksi, dan mengajukan alat bukti sesuai ketentuan hukum acara perdata.
Perbedaan pandangan kedua pihak memperlihatkan bahwa sengketa ini masih memerlukan pemeriksaan mendalam, baik mengenai pelaksanaan kontrak maupun besaran kerugian yang dituntut.
Bagi dunia usaha, perkara tersebut sekaligus menjadi pengingat mengenai pentingnya kejelasan perjanjian, ketepatan pemenuhan kewajiban, serta dokumentasi transaksi dalam hubungan bisnis.
Kesepakatan mengenai pembayaran, jadwal pengiriman, spesifikasi barang, hingga mekanisme penyelesaian perselisihan merupakan unsur yang dapat menentukan posisi hukum para pihak ketika terjadi sengketa.
Kini, setelah majelis hakim PN Surabaya menolak eksepsi PT Rexline Engineering Indonesia, perhatian beralih pada pembuktian pokok perkara.
Jaka Prima bersama tim kuasa hukum PT Parahita Intiraya akan berupaya membuktikan tuntutan senilai Rp6,4 miliar, sedangkan Edi Nugroho selaku kuasa hukum tergugat bersiap mempertahankan argumentasi dan kepentingan hukum kliennya.
Putusan sela tersebut menjadi perkembangan penting bagi penggugat, tetapi belum merupakan kemenangan atas substansi gugatan. Penentuan ada atau tidaknya wanprestasi, besaran ganti rugi, serta permohonan sita jaminan masih menunggu pemeriksaan dan putusan akhir majelis hakim PN Surabaya.