Mojokerto – Suasana aksi yang semula berjalan damai berubah tegang bak bara yang tersulut angin. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mojokerto melayangkan kecaman keras terhadap dugaan tindakan represif aparat saat demonstrasi evaluasi satu tahun kepemimpinan Wali Kota Mojokerto di depan Kantor Pemerintah Kota Mojokerto.
Aksi yang digelar mahasiswa pada Rabu (11/3/2026) tersebut bertujuan menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir. Massa aksi membawa berbagai tuntutan serta simbol “rapor merah” sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat.
Situasi mulai memanas ketika terjadi ketegangan antara peserta aksi dan aparat keamanan yang berjaga di sekitar lokasi demonstrasi. Berdasarkan kronologi yang disampaikan pihak koordinator lapangan, insiden bermula saat terdapat ban yang terbakar di sekitar titik aksi. Dalam situasi tersebut, aparat disebut menendang ban yang masih menyala hingga mengenai salah satu kader HMI yang berada di barisan massa.
Ketua Umum HMI Cabang Mojokerto, Ambang Muchammad Irawan, kemudian berusaha mengambil ban tersebut dan mengembalikannya ke lokasi semula agar tidak membahayakan peserta aksi lainnya. Namun di tengah upaya tersebut, diduga terjadi tindakan pemukulan oleh oknum aparat terhadap dirinya.
“Kami hanya ingin memastikan situasi tidak semakin membahayakan massa aksi. Ketua umum mencoba mengembalikan ban yang sebelumnya ditendang aparat karena mengenai kader kami. Namun justru terjadi tindakan represif yang menyebabkan beliau terkena pukulan. Saat kami mencoba melindungi beliau, kami juga ikut terkena imbas dari tindakan aparat,” ujar koordinator lapangan aksi yang juga pengurus HMI Cabang Mojokerto.
HMI Cabang Mojokerto menilai insiden kekerasan terhadap mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi publik merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi serta kebebasan berpendapat di ruang publik. Organisasi mahasiswa tersebut menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Selain mengecam dugaan kekerasan tersebut, HMI Cabang Mojokerto juga mendesak pihak kepolisian untuk melakukan evaluasi internal terhadap proses pengamanan aksi. Mereka meminta agar dugaan tindakan represif oleh oknum aparat dapat diusut secara transparan dan akuntabel.
Menurut mereka, pengamanan aksi demonstrasi seharusnya dilakukan secara humanis dengan pendekatan persuasif. Cara tersebut dinilai lebih efektif untuk menjaga situasi tetap kondusif tanpa memicu eskalasi konflik antara aparat dan massa aksi.
Meski sempat terjadi ketegangan di lapangan, HMI Cabang Mojokerto menegaskan bahwa pihaknya akan menunggu klarifikasi dari Kapolres Mojokerto Kota terkait peristiwa yang terjadi dalam aksi tersebut.
Organisasi mahasiswa ini juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah daerah serta menyuarakan aspirasi masyarakat melalui jalur demokratis. Mereka berharap peristiwa serupa tidak terulang agar ruang kebebasan berekspresi tetap terjaga dalam kehidupan demokrasi di daerah.