Surabaya – Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 4 Desember 2024, Generasi Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) menggelar seminar bertema “Upaya Pencegahan Pungutan Liar dan Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak atas Tanah, Dikaitkan dengan Upaya Penyelamatan Aset Daerah dan Dampaknya terhadap Situasi Politik dan Keamanan Nasional.” Acara berlangsung di Ballroom Hotel Suites Surabaya dengan dihadiri sejumlah tokoh penting dari berbagai bidang.
Seminar ini dibuka oleh Ketua DPW GNPK Jawa Timur, Rizky Putra Yudhapradana, yang menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam memberantas korupsi. Dalam sambutannya, Rizky menyampaikan bahwa korupsi tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menghancurkan nilai-nilai moral masyarakat.
“Korupsi meruntuhkan kepercayaan publik dan memperlambat pembangunan yang adil serta merata. Oleh karena itu, perjuangan melawan korupsi harus menjadi tanggung jawab bersama. Seminar ini diharapkan mampu melahirkan ide-ide baru, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta berbagi pengalaman dan strategi untuk memberantas korupsi,” ujar Rizky.
Pentingnya Pencegahan dan Edukasi Antikorupsi
Ketua GNPK Mojokerto Raya, RM Bramastyo Kusumo Negoro, juga menyampaikan pandangannya kepada awak media. Ia menyoroti bahwa pencegahan merupakan langkah utama dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Sebagai Ketua GNPK Mojokerto Raya, saya berharap kita dapat mengurangi angka korupsi, terutama di daerah Mojokerto. Pencegahan harus menjadi prioritas. Kami terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada kepala daerah, dinas terkait, hingga kepala desa, agar program-program pemerintah dapat berjalan tanpa tersangkut kasus korupsi,” jelas Bramastyo.
Bramastyo juga menekankan pentingnya pemberantasan pungutan liar (pungli) yang sering menjadi penyakit masyarakat, terutama di dunia pendidikan. “Kami mengundang narasumber dari Sekretariat Satgas Saber Pungli serta Asisten Penasehat Presiden untuk memberikan wawasan terkait pencegahan korupsi. Harapan kami, seminar ini mampu memberikan dampak nyata dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi,” tambahnya.
Kehadiran Narasumber dan Tokoh Penting
Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber dan tamu undangan, termasuk Asisten Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Dr. H. Adiwarman, SH, MH, MBA; Sekretaris Satgas Saber Pungli RI, Irjen Pol. Andri Wibowo, S.I.K, MH, MSi; serta Kepala Badan Nasional Jawa Timur, Lampri, A. Ptnh, SH, MH. Selain itu, perwakilan dari Kejaksaan Tinggi, Kapolda Jawa Timur, dan Pangdam V/Brawijaya turut hadir untuk memberikan dukungan terhadap agenda antikorupsi ini.
Irjen Pol. Andri Wibowo dalam sesi diskusinya memaparkan peran strategis Satgas Saber Pungli dalam memberantas praktik pungutan liar di berbagai sektor. “Pungli adalah salah satu bentuk korupsi yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, kami terus mengedukasi masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik ini serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait,” jelasnya.
Sementara itu, Dr. Adiwarman menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah sebagai bagian dari upaya menyelamatkan aset daerah. Menurutnya, aset daerah yang dikelola dengan baik dapat mendorong stabilitas politik dan keamanan nasional.
Komitmen Bersama Melawan Korupsi
Seminar ini juga menjadi momentum untuk menggalang komitmen bersama antara masyarakat sipil dan pemerintah dalam memberantas korupsi. Rizky Putra Yudhapradana menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari hal-hal kecil, seperti pendidikan antikorupsi di lingkungan keluarga dan tempat kerja.
“Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan secara kolektif. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, dimulai dari pendidikan, rumah tangga, hingga dunia kerja,” tegas Rizky.
Di sisi lain, Lampri, A. Ptnh, SH, MH, menambahkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam memberantas korupsi adalah mengubah pola pikir masyarakat. “Budaya antikorupsi harus ditanamkan sejak dini. Tidak hanya dalam bentuk aturan, tetapi juga melalui teladan nyata dari para pemimpin,” ujarnya.
Harapan untuk Masa Depan
Seminar yang berlangsung selama satu hari ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memahami pentingnya pencegahan korupsi. Para peserta, yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat umum, mendapatkan berbagai materi edukasi terkait strategi pemberantasan korupsi dan implementasi perlindungan hukum.
“Dengan adanya kegiatan seperti ini, kita dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum dalam menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi,” ujar Bramastyo.
Sebagai penutup, seluruh pihak yang hadir sepakat bahwa Hari Antikorupsi Sedunia bukan sekadar peringatan, melainkan momentum untuk memperkuat langkah nyata dalam melawan korupsi. GNPK berharap acara serupa dapat terus dilaksanakan di masa depan, dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat demi menciptakan perubahan yang signifikan.
Seminar ini menjadi bukti bahwa komitmen melawan korupsi masih menjadi prioritas utama berbagai pihak. Dengan kerja sama yang solid dan semangat antikorupsi, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berintegritas.