Samarinda – “Kita berkontribusi terbesar bagi PDRB Kalimantan, tapi angka pengangguran dan ketimpangan sosial tetap jadi catatan memalukan.” Ungkapan tegas itu disampaikan Andi Muhammad Afif Raihan Harun, Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Timur, dalam Sidang Paripurna ke-19 yang digelar pada Selasa (17/6/2025). Ia menyampaikan kritik tajam terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2024 yang dinilai belum mencerminkan pemerataan dan efektivitas pembangunan.
Afif mengungkapkan bahwa penurunan angka kemiskinan menjadi 5,78% di Kalimantan Timur tidak mencerminkan perbaikan signifikan jika dilihat dari sisi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Data menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan meningkat dari 0,771 menjadi 0,799, sementara keparahan naik dari 0,140 ke 0,154.
“Ini bukti bahwa kemiskinan makin sulit diatasi,” ujar Afif dalam pidatonya di depan anggota dewan.
Ia juga menyoroti ketimpangan wilayah yang tercermin dari indeks gini sebesar 0,321, serta angka pengangguran terbuka yang mencapai 5,14%. Kaltim, yang seharusnya menjadi magnet investasi dan lapangan kerja, justru mencatatkan pengangguran tertinggi di Kalimantan.
“Kaltim harusnya jadi episentrum kesempatan kerja, bukan kantong pengangguran. Perlu langkah konkret, bukan hanya retorika,” lanjutnya.
Fraksi Gerindra juga menyoroti kinerja BUMD yang belum maksimal dalam menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). Beberapa BUMD bahkan masih mencatat kerugian dan tidak menyumbang keuntungan signifikan, padahal diharapkan menjadi tulang punggung kemandirian fiskal daerah.
Tak hanya itu, sektor pendidikan juga mendapat perhatian khusus. Meski anggaran telah memenuhi amanat konstitusi, Fraksi Gerindra mendorong peningkatan kualitas tenaga pendidik dan perhatian terhadap pendidikan luar biasa (PLB). Sorotan juga diarahkan pada program bantuan sosial, termasuk rumah layak huni yang dinilai belum tepat sasaran.
Afif menyoroti pula besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 yang mencapai Rp2,597 triliun, yang menunjukkan lemahnya penyerapan anggaran.
“Program tidak berjalan, belanja tidak bergerak, ekonomi pun stagnan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Fraksi Gerindra mendesak agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera membangun kolaborasi konkret dengan Otorita IKN. Tujuannya agar keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) dapat memberikan manfaat nyata bagi tenaga kerja lokal, termasuk melalui pelatihan berbasis kompetensi dan program sertifikasi kerja. (ADV).