Samarinda – Di tengah geliat pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim Ekti Imanuel menegaskan bahwa pembangunan manusia harus menjadi prioritas utama. Ia menyebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan fondasi bagi kemajuan daerah, melebihi percepatan pembangunan jalan di wilayah terluar.
“Kalau jalannya sambil berjalan aja. Tapi manusianya pintar enggak, harus dipintarkan dulu. Pintar itu juga harus sehat, makanya kesehatan juga harus diperhatikan,” ujar Ekti dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kaltim 2025–2029 di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Senin (5/5/2025) yang lalu.
Dalam forum strategis tersebut, Ekti menekankan pentingnya pendidikan dan kesehatan, khususnya untuk masyarakat di Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dinilai dari infrastruktur fisik, tapi juga dari seberapa besar SDM-nya mampu bersaing dan hidup sehat.
Ia juga menyatakan komitmen DPRD Kaltim untuk mengawal pelaksanaan visi-misi gubernur dan wakil gubernur yang dituangkan dalam RPJMD dan RKPD. Termasuk program unggulan seperti ‘GratisPol’ yang mengarah pada pendidikan dan layanan kesehatan tanpa biaya, akan dikawal hingga ke pelosok.
“Kalau dari provinsi enggak ada masalah, karena kami yang kawal RPJMD dan RKPD-nya. Nah, pemerintah kabupaten ini harus mensinkronkannya,” ujarnya menyoroti perlunya sinergi antarlembaga.
Ekti juga menyinggung laporan Bappenas mengenai rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Paser. Menurutnya, ini menjadi bukti bahwa kepala daerah harus mengubah pola pikir dan lebih memprioritaskan sektor SDM ketimbang proyek fisik semata.
“Ini soal mindset kepala daerah. Jangan hanya mau bikin ini-bikin itu, padahal yang paling penting adalah SDM. Itu yang harus connect dengan visi-misi pemerintah provinsi,” tegasnya.
Terkait kondisi fiskal, Ekti tetap optimistis kendati ada proyeksi penurunan APBD Kaltim pada tahun 2026. Ia yakin angka tersebut akan kembali normal seiring perkembangan ekonomi daerah.
“Itu baru Februari kemarin. Siapa yang bisa prediksi 10 bulan ke depan, saya yakin pasti tercapai,” ujarnya, menanggapi prediksi APBD 2026 hanya Rp18 triliun dibanding Rp20 triliun tahun sebelumnya.
Di sisi lain, Ekti meyakini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut Kepala Bapenda, Ismiati, sebagai sosok yang dipercaya mampu menggenjot penerimaan daerah.
“Itu tugas Bu Ismi, saya yakin beliau mampu meningkatkan PAD Kaltim,” pungkasnya. (ADV).