Samarinda – Upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda Kalimantan Timur kembali menjadi fokus utama DPRD Kaltim. Melalui penguatan program GratisPol, Pemerintah Provinsi (Pemprov) berkomitmen membebaskan mahasiswa dari ancaman putus kuliah akibat kendala biaya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan pentingnya keberadaan GratisPol sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kelompok ekonomi lemah di bidang pendidikan.
“Kita ingin memastikan melalui program GratisPol ini tidak ada mahasiswa asal Kaltim yang putus kuliah hanya karena persoalan biaya,” kata Ekti di Gedung DPD Gerindra Kaltim, Sabtu (7/6/2025).
GratisPol akan menanggung penuh Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi dalam wilayah Kalimantan Timur. Sedangkan bagi mereka yang menempuh pendidikan di luar provinsi, bantuan akan dialokasikan melalui mekanisme beasiswa masing-masing kampus.
“Pemprov bakal kasih biaya penuh UKT mahasiswa yang kuliah di wilayah provinsi Kaltim. Kalau kuliah di luar provinsi, akan diberikan bantuan melalui skema beasiswa masing-masing kampus,” jelas Ekti.
Langkah ini diambil berdasarkan evaluasi program tahun-tahun sebelumnya yang menemukan masih banyak mahasiswa kesulitan membayar UKT, khususnya di kampus negeri. Komisi IV DPRD Kaltim, bersama mitra pemerintah, terus memperbaiki pola distribusi bantuan agar lebih merata dan tepat sasaran.
Menurut Ekti, keberadaan GratisPol juga diharapkan dapat meningkatkan semangat mahasiswa dalam menempuh pendidikan, sekaligus menekan angka putus kuliah akibat tekanan ekonomi keluarga.
Program ini pun mendapat sambutan positif dari kalangan civitas akademika. Banyak pihak berharap, program ini bisa dijalankan secara berkelanjutan dan mampu meningkatkan mutu serta daya saing pendidikan di Kaltim.
DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan GratisPol melalui penguatan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran, agar setiap rupiah yang dialokasikan memberi dampak maksimal bagi dunia pendidikan di daerah. (ADV).