Deforestasi di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sistem politik dan ekonomi yang korup. Hutan, yang seharusnya menjadi kekayaan alam yang harus dijaga, sering kali dipandang sebagai sumber daya yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi.
Sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto, konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang mencakup lebih dari setengah luas hutan Indonesia diberikan kepada sanak saudara dan pendukung politiknya. Praktik kronisme ini memungkinkan para pengusaha kehutanan untuk mengoperasikan bisnis mereka tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kelestarian hutan.
Deforestasi di Indonesia telah berlangsung selama beberapa dekade, dimulai dari masa pemerintahan Presiden Soeharto yang memberikan konsesi hutan secara besar-besaran kepada perusahaan-perusahaan yang sebagian besar dimiliki oleh keluarga dan kroni politiknya. Hal ini menyebabkan eksploitasi hutan alam untuk industri kayu, perkebunan kelapa sawit, dan pembukaan lahan yang meluas.
Meskipun terjadi perubahan politik setelah Reformasi 1998, di bawah pemerintahan BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan kehutanan masih dipengaruhi oleh warisan masa lalu, dengan konsesi hutan yang tetap diberikan kepada korporasi dan konversi hutan alam terus berlanjut.
Pada era SBY, pembalakan liar dan konversi lahan untuk perkebunan sawit dan tanaman industri semakin meningkat, sementara di masa Joko Widodo, meskipun ada sejumlah kebijakan untuk mengurangi deforestasi, seperti moratorium izin baru dan pengakuan hutan adat, laju kerusakan hutan tetap tinggi.
Deforestasi di Indonesia terus dipicu oleh sektor-sektor besar seperti perkebunan sawit, kertas, dan pertambangan, ditambah dengan pembalakan liar dan pengelolaan hutan yang buruk, korupsi, serta kebijakan yang seringkali tidak konsisten.
Meskipun ada upaya positif untuk melestarikan hutan, deforestasi masih menjadi masalah besar yang memerlukan perubahan drastis dan komitmen kuat dari seluruh pihak.
Dalam konteks ini, deforestasi di Indonesia bukan sekadar soal pembukaan hutan, tetapi juga soal kebijakan yang tidak berkelanjutan dan sebuah sistem yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi dan politik daripada keberlanjutan sumber daya alam.
Hingga kini, permasalahan ini masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia untuk memastikan masa depan hutan yang lebih lestari.