Kukar – Suasana hangat menyelimuti Balai Kecamatan Muara Muntai saat Bupati Kutai Kartanegara, dr. Aulia Rahman Basri, memimpin pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Pulau Harapan, Senin (13/10/2025). Dalam momentum tersebut, ia tak hanya meresmikan keanggotaan Akhmad Saiful Bahri sebagai BPD periode 2021–2029, tetapi juga menggugah komitmen kolektif demi kemajuan desa.
Pelantikan ini menjadi awal dari rangkaian agenda Bupati Aulia di Kecamatan Muara Muntai, yang dilanjutkan dengan silaturahmi bersama para Kepala Desa (Kades) dan Pengurus RT se-kecamatan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan ucapan selamat kepada anggota BPD yang baru dilantik dan menyatakan apresiasinya terhadap kontribusi anggota sebelumnya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi harmonis antara BPD dan pemerintah desa sebagai poros utama pembangunan yang berkelanjutan.
“Pemerintah Desa bersama BPD harus menjadi mitra strategis dalam menyusun dan mengawal program kerja yang berpihak pada masyarakat,” tegas Aulia.
Dalam kesempatan yang sama, ia memperkenalkan Visi Rancangan Awal RPJMD Kukar 2025–2029: “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau Yang Maju, Sejahtera dan Mandiri”. Ia menyebutnya sebagai fondasi Kukar Idaman Terbaik, yang diharapkan menjadi panduan seluruh pihak, termasuk aparatur desa, dalam mengembangkan potensi lokal.
Aulia mendorong setiap desa untuk memiliki produk unggulan yang selaras dengan visi ini, baik di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, maupun industri hijau. Menurutnya, kekuatan desa harus dibangun dari bawah dengan inovasi dan pemanfaatan sumber daya lokal secara maksimal.
Pada sesi silaturahmi, Bupati juga membuka ruang dialog terkait evaluasi program bantuan keuangan RT sebesar Rp50 juta yang digulirkan Pemkab. Ia mengungkapkan rencana peningkatan nilai bantuan tersebut menjadi Rp150 juta per RT dan berharap masukan konkret dari para pemangku kepentingan tingkat bawah agar pelaksanaannya semakin efektif.
Di penghujung acara, Bupati Aulia meninjau langsung lokasi longsor di Desa Batuq sebagai bentuk respons cepat terhadap bencana dan komitmen pemerintah daerah dalam penanganan darurat di wilayah pedalaman.
Langkah-langkah strategis yang digulirkan Bupati ini menandai upaya serius Pemkab Kukar dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa demi mewujudkan pemerintahan yang responsif dan pembangunan yang inklusif. (ADV).
