Jember – Di tengah suasana Lebaran yang lazim diwarnai pintu pendopo terbuka lebar, Pemerintah Kabupaten Jember justru memilih menutup ruang seremoni dan membuka jalan kesederhanaan. Tahun ini, tradisi open house Idulfitri di Pendopo Wahyawibawagraha ditiadakan sebagai bagian dari langkah penghematan energi dan anggaran di tengah tekanan ekonomi yang ikut dipengaruhi gejolak global.
Keputusan itu disampaikan Bupati Jember, Gus Fawait, saat menjelaskan arah kebijakan daerah yang menyesuaikan keadaan internasional. Menurutnya, lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah memberi efek berantai terhadap perekonomian nasional, termasuk membesarnya beban subsidi bahan bakar minyak yang harus ditanggung pemerintah pusat. Dalam situasi seperti itu, pemerintah daerah dinilai tidak bisa tinggal diam. Pemkab Jember, kata dia, perlu ikut mengambil langkah nyata untuk menekan konsumsi energi, termasuk dengan meniadakan kegiatan seremonial yang berpotensi menambah penggunaan listrik, logistik, dan biaya operasional lainnya saat Lebaran.
“Situasi global tidak bisa kita abaikan. Ketika harga minyak dunia naik, dampaknya langsung terasa pada subsidi negara. Karena itu, kita harus ikut mengendalikan penggunaan energi,” ujar Gus Fawait, Sabtu (21/3/2026).
Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak berkaitan dengan persoalan pasokan BBM di Jember. Menurut dia, ketersediaan energi di wilayahnya sampai saat ini masih aman dan belum menunjukkan tanda gangguan. Karena itu, penghentian open house bukanlah respons atas kelangkaan, melainkan bentuk kehati-hatian pemerintah daerah dalam membaca situasi yang lebih luas. Langkah ini juga ingin memberi pesan bahwa efisiensi tidak harus menunggu krisis, melainkan bisa dimulai dari kebijakan simbolik yang berdampak langsung pada belanja dan penggunaan energi.
“Silaturahmi tetap kami buka, tapi tidak dalam bentuk acara besar. Kami terima tamu secara sederhana di pondok,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa semangat Idulfitri tetap dijaga, meskipun tanpa kemasan protokoler yang biasanya menyertai kegiatan di rumah dinas kepala daerah. Gus Fawait memastikan masyarakat, tokoh, maupun kader tetap dapat bersilaturahmi, hanya saja konsepnya dibuat lebih ringkas, sederhana, dan tidak menonjolkan sisi seremoni. Model seperti ini dinilai lebih relevan dengan kondisi saat ini, ketika pemerintah daerah dituntut menunjukkan empati terhadap tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Selain penyesuaian pada agenda Lebaran, Pemkab Jember juga menyiapkan pola kerja yang lebih fleksibel bagi aparatur sipil negara melalui skema Work From Home atau WFH. Kebijakan ini dirancang untuk menekan mobilitas harian pegawai sekaligus mengurangi konsumsi bahan bakar, terutama dari penggunaan kendaraan dinas dan perjalanan rutin ke kantor. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi efisiensi yang tidak berhenti pada satu kebijakan simbolik, tetapi diterjemahkan pula ke dalam tata kelola kerja birokrasi.
“Dengan pengaturan yang tepat, pelayanan tetap berjalan maksimal. Ini bagian dari adaptasi kita dalam menghadapi situasi yang terus berkembang,” pungkasnya.
Optimisme itu bukan tanpa alasan. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menjadi rujukan bahwa sistem kerja jarak jauh tetap dapat mendukung pelayanan publik, selama diiringi pengawasan, pembagian tugas yang jelas, dan pemanfaatan teknologi. Karena itu, Pemkab Jember meyakini efisiensi energi melalui WFH tidak akan mengorbankan kepentingan warga yang membutuhkan layanan pemerintahan.
Kebijakan meniadakan open house Lebaran ini pada akhirnya bukan sekadar soal membatalkan satu agenda tahunan, melainkan cerminan cara pemerintah daerah membaca zaman. Di tengah ketidakpastian global, Jember memilih merayakan Hari Raya dengan kesederhanaan, menjaga silaturahmi tanpa kemewahan, serta menunjukkan bahwa penghematan bisa dimulai dari contoh yang paling dekat dengan kekuasaan itu sendiri.