Kediri – Perum Bulog Kantor Cabang Kediri mencatatkan diri sebagai unit dengan penyerapan gabah petani terbanyak di Jawa Timur, dengan total 33.600 ton setara Gabah Kering Panen (GKP) atau 16.800 ton setara beras hingga pertengahan Maret 2025. Penyerapan ini dilakukan dalam rangka menghadapi puncak panen yang diperkirakan terjadi akhir Maret hingga April 2025.
Pemimpin Bulog Cabang Kediri, Imam Mahdi, menjelaskan bahwa pihaknya setiap hari menyerap lebih dari 1.500 ton GKP dan telah menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan penyerapan berjalan optimal.
“Harapan kami kita semua dapat bersama-sama menjalankan amanat pemerintah dengan baik,” kata Imam dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Ia menepis isu yang menyebutkan Bulog Kediri menolak menyerap gabah petani. Menurutnya, kabar tersebut tidak benar dan justru menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik di lapangan.
Bulog Kediri telah membentuk 18 Tim Jemput Gabah yang bergerak langsung ke titik panen untuk mengambil hasil gabah petani dan melakukan pembayaran secara tunai. Strategi ini terbukti efektif di tengah cuaca yang tidak menentu dan hujan yang kerap mengganggu proses pasca-panen.
“Secara capaian kami juga sudah melebihi target yang diberikan dan kami akan tetap melakukan penyerapan di wilayah kerja kami,” ujarnya.
Kolaborasi Bulog dengan TNI dan pemerintah daerah juga memperkuat penyerapan. Salah satu bentuk nyata kolaborasi ini adalah penjadwalan prioritas panen. Dengan sistem tersebut, pengeringan gabah dapat dilakukan segera setelah panen, sehingga kualitas gabah tetap terjaga dan terhindar dari kerusakan akibat cuaca.
Kapasitas pengeringan yang disiapkan Bulog Kediri mencapai 450 ton per hari, mencakup wilayah Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk. Strategi ini penting mengingat puncak panen di wilayah tersebut berpotensi menghasilkan hingga 5.600 ton gabah per hari menurut data Dinas Pertanian Kediri.
Dengan capaian ini, Bulog Kediri tidak hanya menunjukkan keseriusan dalam menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi contoh konkret pelaksanaan sinergi antara lembaga negara dan petani di tingkat lokal.