Jember – Air yang kembali merangsek ke permukiman warga seolah mengulang cerita lama yang tak kunjung usai. Banjir kembali melanda Kabupaten Jember setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak Senin (15/12/2025) sore hingga malam. Curah hujan tinggi yang berlangsung selama berjam-jam memicu peningkatan debit Sungai Bedadung dan Kali Jompo hingga meluap dan menggenangi kawasan padat penduduk, Kamis (18/12/2025).
Fenomena ini mendapat sorotan serius dari kalangan akademisi. Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember (UNEJ), Bambang Herry Purnomo, menegaskan bahwa banjir yang terjadi tidak bisa semata-mata disalahkan pada faktor hujan. Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kian parah akibat perubahan tutupan lahan dan lemahnya pengendalian tata ruang.
“Kalau hanya hujan, seharusnya sistem lingkungan masih mampu menahan limpasan. Yang terjadi di Jember ini adalah kombinasi antara hujan ekstrem dan menurunnya daya dukung DAS,” ujar Bambang.
Ia menjelaskan, kondisi sungai-sungai utama di Jember saat ini mengalami penyempitan dan pendangkalan akibat sedimentasi. Kapasitas tampung air berkurang signifikan, sementara sistem drainase perkotaan belum berkembang seiring pesatnya pertumbuhan kawasan permukiman.
“Daya tampung Sungai Bedadung dan anak-anak sungainya terus menurun. Dengan drainase kota yang terbatas, hujan deras sedikit saja sudah cukup untuk memicu banjir,” katanya.
Data sementara mencatat sedikitnya 20 titik banjir tersebar di berbagai kecamatan. Wilayah terdampak meliputi Patrang, Kaliwates, Sumbersari, Pakusari, Kalisat, hingga Rambipuji. Kawasan permukiman padat menjadi yang paling merasakan dampaknya, seperti Perumahan Villa Indah Tegal Besar, Jalan Ciliwung Kelurahan Jember Lor, Jalan Slamet Riyadi Kelurahan Patrang, serta bantaran Sungai Bedadung di Jalan Sumatera, Kecamatan Sumbersari.
Banjir tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi. Sejumlah ruas jalan utama dan jembatan terendam air, menyebabkan kemacetan serta terhambatnya distribusi barang dan jasa. Kecamatan Rambipuji, khususnya Desa Nogosari, dilaporkan menjadi wilayah dengan dampak terparah dan jumlah warga terdampak terbanyak.
Secara geografis, Bambang menilai pola genangan banjir menunjukkan keterkaitan erat dengan koridor DAS Kali Bedadung yang melintasi pusat kota Jember. Luapan air juga terjadi di anak-anak sungai lain seperti Kali Jompo, Kali Mayang, Kali Rembangan, dan Kali Dinoyo, menandakan persoalan banjir yang saling terhubung antarwilayah.
“Ini bukan banjir lokal semata, tapi masalah struktural dalam pengelolaan DAS. Selama pendekatannya masih parsial dan sektoral, banjir akan terus berulang,” tegasnya.
Selain kerusakan DAS, Bambang juga menyoroti lemahnya penegakan tata ruang. Banyak bangunan dan permukiman berdiri terlalu dekat dengan sungai, bahkan melanggar sempadan yang seharusnya menjadi kawasan lindung. Kondisi tersebut membuat luapan air dengan cepat memasuki area hunian warga.
Ia menambahkan, penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pembangunan permukiman kerap hanya menjadi formalitas administratif. Kajian risiko hidrologi dan dampak jangka panjang sering diabaikan, sehingga pembangunan justru memperbesar potensi bencana.
“Banjir ini harus menjadi peringatan keras. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi tata ruang, menertibkan bangunan di sempadan sungai, serta memulihkan fungsi DAS secara berkelanjutan dari hulu sampai hilir,” ujarnya.
Tanpa langkah tegas dan terintegrasi, Bambang memperingatkan bahwa banjir di Jember bukan hanya akan terus berulang, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang semakin besar bagi masyarakat di masa mendatang.