Balikpapan – Warga masih menggantungkan hidup dari air tadah hujan untuk keperluan sehari-hari. Realitas ini diungkapkan oleh H. Baba, Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, saat meninjau kondisi infrastruktur dasar yang masih minim di beberapa kawasan padat penduduk di Kota Balikpapan.
Dalam pernyataannya pada Jumat (4/7/2025), H. Baba menyebut bahwa keluhan masyarakat umumnya berkisar pada kebutuhan mendesak seperti penerangan jalan, sistem drainase yang buruk, serta persoalan akut mengenai ketersediaan air bersih, terutama di wilayah Karang Joang, Damai Bahagia, Graha Indah, Balikpapan Utara, dan Landasan Ulu.
“Kami sering menerima aspirasi dari masyarakat soal penerangan dan drainase. Namun karena itu merupakan kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan, maka kami di provinsi hanya bisa mendukung lewat bantuan keuangan (bankue),” ujarnya di Gedung DPRD Kaltim.
Ia menjelaskan bahwa bantuan keuangan dari provinsi baru dapat dikucurkan setelah adanya rekomendasi resmi dari Pemerintah Kota Balikpapan, karena pelaksanaan teknis proyek tetap menjadi ranah pemkot. Kondisi ini kerap menghambat kecepatan penanganan persoalan dasar yang mendesak di tengah masyarakat.
Persoalan yang paling mendesak adalah air bersih. H. Baba menyatakan bahwa sebagian besar warga di beberapa kawasan hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber konsumsi dan kebutuhan domestik, karena belum terjangkau jaringan air bersih.
“Selama ini masyarakat mengandalkan air tadah hujan,” ungkapnya prihatin.
Menanggapi kondisi ini, DPRD Kaltim mendorong solusi jangka panjang berupa program pipanisasi dari Samarinda ke Balikpapan. Usulan ini saat ini tengah dalam tahap kajian oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.
“Nah, Dinas PU sedang melakukan kajian. Ada yang belum ada, ada yang sudah ada,” kata H. Baba, menjelaskan bahwa sebagian wilayah memang sudah tersambung dengan jaringan, namun cakupannya belum menyeluruh.
Ia menekankan bahwa penyediaan air bersih yang merata menjadi kebutuhan mendesak, terlebih Balikpapan kini memikul peran strategis sebagai kawasan penyangga utama bagi Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi harus diimbangi dengan pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai.
DPRD Kaltim mendorong adanya sinergi lebih kuat antara Pemprov, Pemkot Balikpapan, dan instansi teknis agar persoalan seperti penerangan, air bersih, dan drainase tidak terus menjadi keluhan rutin warga. Koordinasi dan eksekusi yang cepat menjadi kunci penyelesaian persoalan ini secara sistematis dan berkelanjutan. (ADV).