Sangatta – Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, Yusri Yusuf, menyoroti lambatnya pembangunan infrastruktur listrik di beberapa wilayah terpencil, khususnya di Kecamatan Bengalon. Di daerah tersebut, sekitar 300 rumah masih hidup tanpa aliran listrik dan hanya bergantung pada genset sebagai sumber penerangan sementara.
Kondisi ini menjadi sorotan karena meskipun Kabupaten Kutai Timur telah berdiri selama 25 tahun, beberapa fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih masih sangat minim di sejumlah desa. Yusri mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketertinggalan infrastruktur di daerah pedalaman yang seharusnya sudah mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.
“Di dapil saya, masih ada 300 rumah yang belum teraliri listrik. Sudah 26 tahun Kutim berdiri, tapi masyarakat masih harus bergantung pada genset. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Yusri saat memberikan keterangan kepada media di Ruang Kerjanya, Rabu (13/11/2024).
Keterbatasan Waktu dan Dampak terhadap Kehidupan Warga
Setiap malam, warga di Kecamatan Bengalon hanya bisa menikmati aliran listrik dari genset antara pukul 6 hingga 10 malam. Durasi yang sangat terbatas ini mengganggu berbagai aktivitas warga, termasuk kegiatan belajar anak-anak dan usaha-usaha kecil yang dijalankan oleh masyarakat setempat.
“Karena terbatasnya waktu, banyak aktivitas yang terganggu. Anak-anak tidak bisa belajar dengan baik, begitu juga dengan warga yang mengandalkan listrik untuk usaha mereka. Keadaan ini sudah berlangsung cukup lama dan sangat membatasi potensi mereka,” kata Yusri.
Di samping itu, kondisi akses air bersih di daerah tersebut juga sangat memprihatinkan. Warga hanya bergantung pada embung dan sumur bor bantuan pemerintah untuk kebutuhan air sehari-hari.
“Air bersih juga menjadi masalah besar. Kami masih harus bergantung pada sumber air yang tidak selalu terjamin kualitasnya,” tambah Yusri.
Janji Instalasi Listrik yang Tak Kunjung Terwujud
Yusri menambahkan bahwa warga di Bengalon sebenarnya sudah lama menunggu aliran listrik dari PLN. Sekitar lima tahun lalu, kontraktor telah memasang instalasi listrik standar PLN di rumah-rumah warga. Instalasi tersebut memberi harapan bahwa aliran listrik akan segera terhubung. Namun, hingga saat ini, jaringan PLN yang seharusnya mengalirkan listrik ke rumah-rumah warga belum juga terpasang.
“Kontraktor sudah memasang instalasi sesuai standar PLN, hanya tinggal memasang kabel saja. Harapan warga dulu cukup tinggi, tetapi lima tahun berlalu dan listrik masih belum menyala. Kami sangat kecewa dengan lambannya proses ini,” ungkap Yusri.
Hal ini semakin memperburuk kondisi yang sudah sulit, mengingat masyarakat harus terus bergantung pada genset yang memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi.
Warga Diminta Lebih Aktif Menyampaikan Aspirasi
Menyikapi hal ini, Yusri mengimbau agar warga tidak hanya bergantung pada harapan semata, tetapi juga lebih aktif dalam menyampaikan kebutuhan mereka kepada pemerintah. Menurutnya, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan masa reses DPRD menjadi sarana yang tepat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.
“Warga masih sering bingung menyampaikan aspirasi mereka, dan merasa pesimis karena perubahan yang tidak segera terjadi. Padahal saat pileg, kami sudah memperkenalkan diri sebagai wakil mereka. Jika warga lebih aktif hadir dalam musrenbang atau reses, masalah seperti listrik ini bisa segera terangkat,” kata Yusri.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Jika warga aktif dalam proses perencanaan pembangunan, maka kebutuhan mendasar seperti penyambungan listrik dan penyediaan air bersih dapat lebih cepat ditindaklanjuti.
Bantuan Genset Sementara
Dalam upaya untuk menjawab kebutuhan mendesak, Yusri tengah mengupayakan bantuan genset sementara bagi rumah-rumah yang belum teraliri listrik. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban warga sambil menunggu penyambungan jaringan listrik PLN yang diharapkan bisa segera terwujud.
“Kami siapkan bantuan genset jika dibutuhkan sementara, sambil terus mengupayakan agar pemerintah segera merealisasikan sambungan listrik dari PLN. Ini adalah langkah sementara agar warga tidak terlalu lama bergantung pada genset yang tidak efisien,” jelasnya.
Namun, Yusri juga menekankan bahwa langkah jangka panjang yang lebih penting adalah penyelesaian masalah mendasar terkait infrastruktur dasar seperti listrik dan air bersih. Pemerintah daerah, kata Yusri, harus segera melakukan koordinasi dengan PLN untuk memastikan pemasangan jaringan listrik yang sudah tertunda lebih dari lima tahun ini dapat segera direalisasikan.
Pemerataan Infrastruktur Menjadi Prioritas
Yusri menegaskan bahwa pemerataan infrastruktur, termasuk penyediaan listrik dan air bersih, harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah. Hal ini penting agar masyarakat di daerah pedalaman seperti Kecamatan Bengalon dapat merasakan kemajuan yang sama dengan warga di pusat kota.
“Pembangunan daerah harus merata, jangan hanya terfokus di kota-kota besar. Masyarakat di desa-desa juga berhak mendapatkan fasilitas dasar yang layak, termasuk listrik dan air bersih. Kami akan terus mengupayakan agar kebutuhan ini bisa segera terwujud,” tambah Yusri.
Harapan untuk Masa Depan
Ke depan, Yusri berharap pemerintah dapat lebih fokus dan cepat dalam menyelesaikan masalah ketertinggalan infrastruktur di wilayah pedesaan. Ia yakin bahwa dengan kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, masalah-masalah mendasar seperti penyediaan listrik dan air bersih bisa segera teratasi.
“Kami berharap, tidak ada lagi desa-desa yang tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur dasar. Listrik dan air bersih harus menjadi hak dasar yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kutai Timur,” tutup Yusri.