Jakarta – Angka 21.801 unit motor listrik bukan sekadar deret statistik, melainkan “pintu masuk” pertanyaan publik tentang transparansi anggaran negara. Di balik program Makan Bergizi Gratis (MBG), muncul cerita yang membuka sisi lain dari perencanaan kebijakan pemerintah.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Purbaya Yudhi Sadewa, memaparkan latar belakang anggaran pengadaan motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menjelaskan bahwa jumlah 21.801 unit tersebut bukan angka sembarangan, melainkan hasil perhitungan kebutuhan distribusi logistik program MBG di berbagai daerah. Penjelasan ini disampaikan dalam forum diskusi pada Kamis (10/04/2026).
Menurut Purbaya, motor listrik tersebut dirancang untuk mendukung kelancaran distribusi makanan bergizi kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau kendaraan konvensional. Program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan efektivitas pelaksanaan MBG secara nasional.
“Jumlah itu dihitung berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, bukan dibuat-buat tanpa dasar,” ujar Purbaya dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa penggunaan motor listrik juga mempertimbangkan efisiensi biaya operasional jangka panjang serta aspek ramah lingkungan. Dengan kendaraan listrik, biaya bahan bakar dapat ditekan sekaligus mendukung agenda transisi energi yang tengah didorong pemerintah.
Namun demikian, kebijakan ini tetap menuai sorotan dari berbagai pihak. Sejumlah pengamat menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran besar tersebut. Apalagi, program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan akan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk mekanisme pengawasan berlapis. Hal ini untuk memastikan bahwa program berjalan efektif tanpa menimbulkan potensi penyimpangan anggaran.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri menjadi salah satu prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Distribusi yang tepat waktu dan merata menjadi kunci keberhasilan program ini, sehingga dukungan logistik seperti kendaraan operasional dinilai krusial.
Selain itu, penggunaan motor listrik dalam skala besar juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional. Dengan meningkatnya permintaan, sektor ini berpotensi berkembang lebih cepat dan menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.
Pada akhirnya, penjelasan Purbaya membuka perspektif baru terkait pengadaan motor listrik dalam program MBG. Meski menuai kritik, kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengintegrasikan efisiensi, keberlanjutan, dan pelayanan publik dalam satu program besar.