Jakarta – Wakil Presiden ke-13 Indonesia, KH Ma’ruf Amin, mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI) masa khidmah 2025–2030. Pengunduran diri tersebut sebenarnya telah diajukan melalui surat pada 23 Desember 2025, tetapi baru ditindaklanjuti secara organisasi menjelang akhir November 2026.
Kepastian itu disampaikan Ketua MUI Bidang Informasi, Komunikasi, dan Digital, KH Masduki Baidlowi, pada Selasa (17/11/2026). Menurutnya, Ma’ruf telah menyampaikan keputusan secara tertulis, sehingga proses yang berlangsung sekarang bukan lagi mengenai rencana pengunduran diri, melainkan penyelesaian pergantian kepemimpinan Dewan Pertimbangan.
Masduki menjelaskan bahwa Ma’ruf ingin mengurangi aktivitas dalam struktur organisasi dan memiliki lebih banyak waktu untuk berhubungan langsung dengan masyarakat. Keputusan tersebut tetap dipertahankan meskipun sejumlah pengurus MUI telah berupaya memintanya mempertimbangkan kembali.
Dalam surat yang disampaikan pada Desember 2025, Ma’ruf mengaitkan keputusannya dengan usia dan panjangnya masa pengabdian di MUI. Ia juga memandang perlunya memberikan kesempatan kepada tokoh lain untuk melanjutkan tanggung jawab organisasi.
Keputusan tersebut memiliki latar belakang panjang dalam perjalanan Ma’ruf bersama MUI. Sebelum menjadi Ketua Dewan Pertimbangan, ia pernah terlibat dalam Komisi Fatwa dan menduduki jabatan Ketua Umum MUI.
Ma’ruf kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan untuk masa khidmah 2025–2030 melalui Musyawarah Nasional XI MUI pada November 2025. Dalam forum yang sama, KH Anwar Iskandar kembali dipercaya sebagai Ketua Umum MUI.
Tidak lama setelah kepengurusan baru terbentuk, Ma’ruf mengajukan surat pengunduran diri. Surat tersebut menyatakan bahwa permohonannya berlaku sejak tanggal ditandatangani, meskipun pembahasan administratif dan organisasi membutuhkan waktu lebih panjang.
Pada Desember 2025, Masduki telah mengonfirmasi bahwa pengunduran diri itu akan dibahas bersama Dewan Pimpinan dan Dewan Pertimbangan MUI. Dengan demikian, perkembangan November 2026 merupakan kelanjutan dari proses yang telah berlangsung sejak akhir tahun sebelumnya.
Perbedaan antara tanggal pengajuan surat dan waktu tindak lanjut organisasi menjadi penting untuk menjelaskan kronologi secara tepat. Pengunduran diri Ma’ruf bukan keputusan mendadak yang baru muncul pada November, melainkan keputusan lama yang pelaksanaan pergantian kepemimpinannya sedang diselesaikan.
Dalam perkembangan terbaru, MUI telah membahas calon pengganti Ma’ruf. Nama KH Afifuddin Muhajir disepakati dalam pembahasan pimpinan sebagai calon Ketua Dewan Pertimbangan berikutnya.
Afifuddin saat ini merupakan salah satu Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Posisi tersebut membuatnya telah berada dalam struktur lembaga yang akan dipimpinnya apabila proses penetapan selesai.
Namun, Masduki menegaskan bahwa penunjukan Afifuddin masih membutuhkan persetujuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Hal itu berkaitan dengan kedudukan Afifuddin sebagai salah satu pimpinan di lingkungan PBNU.
MUI telah mengirimkan surat permohonan persetujuan kepada PBNU. Karena itu, kesepakatan mengenai calon pengganti belum dapat disamakan dengan pengumuman penetapan ketua definitif.
Persoalan pergantian pimpinan ini juga berkaitan dengan keberlanjutan fungsi Dewan Pertimbangan. Dalam struktur MUI, Dewan Pertimbangan merupakan unsur tersendiri yang berbeda dari Dewan Pimpinan Harian, meskipun keduanya berada dalam satu kelembagaan.
Kepemimpinan Dewan Pertimbangan memiliki arti penting dalam menjaga kesinambungan pandangan dan pengalaman para ulama senior, terutama ketika organisasi menghadapi persoalan keagamaan dan kemasyarakatan yang membutuhkan pertimbangan lintas unsur.
Pergantian ketua juga harus mempertimbangkan keterwakilan dan hubungan kelembagaan dengan organisasi-organisasi Islam yang menjadi bagian dari MUI. Hal ini menjelaskan mengapa komunikasi dengan PBNU menjadi salah satu tahapan sebelum penetapan pengganti.
Selain mundur dari jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Ma’ruf sebelumnya juga menyampaikan pengunduran diri dari Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Masduki menjelaskan keputusan tersebut sebagai bagian dari keinginan Ma’ruf untuk menjalani pengabdian tanpa keterikatan struktural yang terlalu banyak.
Meski melepaskan jabatan organisasi, pengunduran diri itu tidak berarti Ma’ruf menghentikan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatannya. Penjelasan MUI justru menegaskan keinginannya untuk lebih banyak mencurahkan waktu bagi aktivitas bersama masyarakat.
Sampai Jumat (20/11/2026), informasi yang telah diumumkan MUI menunjukkan bahwa pembahasan pengganti telah mengerucut kepada Afifuddin Muhajir. Namun, belum terdapat pengumuman resmi yang memastikan selesainya seluruh tahapan persetujuan dan penetapan.
Kelanjutan proses tersebut akan menentukan kepemimpinan Dewan Pertimbangan MUI untuk sisa masa khidmah 2025–2030, sekaligus menjadi tahap pergantian kepemimpinan setelah panjangnya pengabdian Ma’ruf Amin dalam organisasi ulama tersebut.
