Samarinda – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur, Dr. Agusriansyah Ridwan, S.IP., M.Si., mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera memprioritaskan perbaikan ruas Jalan Simpang Kaliorang–Jembatan Ronggang di Kabupaten Kutai Timur.
Desakan tersebut disampaikan menyusul kondisi jalan yang dilaporkan mengalami kerusakan, mulai dari lubang hingga longsor di sejumlah titik. Kerusakan itu disebut telah memicu kecelakaan lalu lintas, bahkan mengakibatkan korban jiwa.
Agusriansyah menegaskan, pemerintah provinsi tidak boleh mengabaikan keselamatan masyarakat, terlebih ruas jalan tersebut kini menjadi bagian dari kewenangan Pemprov Kaltim.
“Pemprov Kaltim jangan buta dan tuli terhadap kondisi Jalan Simpang Kaliorang–Jembatan Ronggang. Penurunan status jalan tidak boleh berarti penurunan perhatian pemerintah terhadap masyarakat,” tegas Agusriansyah.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kaltim itu mengungkapkan, berdasarkan hasil konsultasinya dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, ruas Jalan Simpang Kaliorang–Jembatan Ronggang telah mengalami perubahan status dari jalan nasional menjadi jalan provinsi sejak 2022.
Menurutnya, perubahan status tersebut berkaitan dengan perubahan fungsi strategis akses menuju Pelabuhan Maloy lama serta kedudukan Sangkulirang yang tidak ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) maupun Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional periode 2020–2024.
Meski demikian, Agusriansyah menilai perubahan status administratif tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi perhatian pemerintah terhadap kualitas infrastruktur dan keselamatan pengguna jalan.
“Justru ketika kewenangan sudah berada di pemerintah provinsi, tanggung jawab pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan harus dilaksanakan secara serius,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ruas Simpang Kaliorang–Jembatan Ronggang memiliki peran strategis bagi mobilitas masyarakat Sangkulirang dan wilayah sekitarnya.
Selain menjadi jalur penghubung antardesa, ruas tersebut juga mendukung akses transportasi masyarakat menuju Kabupaten Berau.

Kerusakan jalan, menurut Agusriansyah, tidak hanya membahayakan keselamatan pengguna kendaraan, tetapi juga berpotensi menghambat aktivitas ekonomi, distribusi barang, serta pelayanan masyarakat.
Karena itu, ia meminta Pemprov Kaltim menempatkan penanganan jalan tersebut sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur daerah.
Agusriansyah mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam forum itu, dirinya secara khusus meminta agar kebutuhan perbaikan Jalan Simpang Kaliorang–Jembatan Ronggang mendapat perhatian dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2027.
“Dalam rapat bersama TAPD, saya telah menegaskan agar perbaikan ruas jalan tersebut menjadi skala prioritas penganggaran APBD 2027,” katanya.
Ia juga mengkritik kebijakan penganggaran infrastruktur yang dinilainya belum sepenuhnya berorientasi pada penyelesaian persoalan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Menurut Agusriansyah, pemerintah daerah seharusnya lebih dahulu memastikan jalan provinsi berada dalam kondisi layak dan aman sebelum mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di luar kewenangannya.
“Daripada sibuk membiayai jalan nonstatus atau infrastruktur di luar kewenangannya, Pemprov Kaltim harus fokus menyelesaikan infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawabnya,” tegasnya.
Agusriansyah berharap pemerintah provinsi segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi ruas tersebut, termasuk mengidentifikasi titik kerusakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.
Ia menilai penanganan jalan tidak semestinya hanya mempertimbangkan status administratif dan ketersediaan anggaran, tetapi juga tingkat kebutuhan serta risiko keselamatan masyarakat.
“Jangan sampai penurunan status jalan berakibat pada penurunan kualitas pelayanan dan keselamatan masyarakat. Kewenangan adalah tanggung jawab, bukan sekadar status administratif,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengenai rencana penanganan ruas Simpang Kaliorang–Jembatan Ronggang maupun kemungkinan pengalokasian anggarannya dalam APBD 2027.
