SIDOARJO – Persoalan tunggakan pajak kendaraan bermotor di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menjadi sorotan. Lebih dari 1.000 unit kendaraan dinas, baik roda dua (R2) maupun roda empat (R4), tercatat belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Temuan tersebut mendorong Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo bersama sejumlah instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh dan pencocokan data untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo, Yudhi Iriyanto, S.Sos., M.Si., pada Jumat (20/11/2026), menjelaskan bahwa langkah evaluasi dilakukan sebagai tindak lanjut koordinasi bersama UPT Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo dan Polresta Sidoarjo. Koordinasi tersebut bertujuan mengoptimalkan penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan operasional milik pemerintah daerah.
Menurut Yudhi, kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas pada prinsipnya menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna aset. Namun, mekanisme pembiayaan antara kendaraan roda dua dan roda empat memiliki perbedaan, terutama berkaitan dengan dukungan anggaran pemerintah daerah.
“Sesuai ketentuan, kewajiban pajak kendaraan dinas melekat pada masing-masing pengguna aset. Untuk kendaraan roda dua dibebankan kepada individu pemegang kendaraan, sedangkan roda empat difasilitasi APBD namun tidak ter-cover seluruhnya karena adanya penurunan transfer ke daerah lebih dari Rp400 miliar tahun ini,” terang Yudhi.
Penurunan dana transfer ke daerah tersebut turut memengaruhi kemampuan pemerintah kabupaten dalam mengalokasikan anggaran pembayaran pajak kendaraan operasional. Kondisi ini menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam evaluasi, selain ketertiban administrasi aset yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Yudhi mengungkapkan, jumlah kendaraan yang tercatat menunggak pajak telah melampaui seribu unit. Meski demikian, data tersebut masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut karena terdapat sejumlah kendaraan dengan kondisi khusus, seperti mengalami kerusakan, hilang, maupun memiliki persoalan dokumen kepemilikan.
“Tercatat lebih dari 1.000 kendaraan dinas menunggak pajak. Melalui forum BPPD memetakan berbagai kendala di lapangan, termasuk kendaraan rusak yang belum dikembalikan secara administratif ke pengguna barang untuk kemudian dikonsolidasikan dan dievaluasi secara menyeluruh,” terangnya.
Persoalan administrasi menjadi perhatian penting karena kendaraan yang sudah tidak dapat digunakan belum tentu tercatat sesuai kondisi sebenarnya dalam sistem pengelolaan aset daerah. Akibatnya, kendaraan tersebut masih dapat muncul dalam daftar kewajiban perpajakan meskipun secara operasional tidak lagi dimanfaatkan.
Secara terpisah, Kepala Bidang Pajak Daerah I BPPD Kabupaten Sidoarjo, Surendro Nurbawono, S.STP., MHP., menjelaskan bahwa data tunggakan kendaraan dinas belum dapat dinyatakan final sebelum melalui proses validasi internal dan pencocokan bersama instansi berwenang.
Menurut Surendro, salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan hilangnya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Karena dokumen tersebut berada dalam kewenangan kepolisian, penyelesaian administrasinya memerlukan koordinasi lanjutan agar data kendaraan yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi dan status hukumnya.
“Karena kewenangan untuk BPKB kan polisi,berarti data yang ada di Pemda tadi belum valid ya Pak ya, bisa belum valid memang.Makanya besok ini ada desk lagi dan kepala OPD dipanggil. Jadi di situ dipaparkan,” ujar Rendro.
Proses verifikasi tersebut akan melibatkan tim gabungan yang terdiri atas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), khususnya bidang aset, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Bapenda Provinsi Jawa Timur, serta BPPD Kabupaten Sidoarjo.
Sejumlah kepala OPD juga akan dilibatkan untuk memberikan penjelasan mengenai kendaraan dinas yang berada dalam penguasaan masing-masing instansi. Melalui pembahasan bersama tersebut, tim diharapkan dapat mengidentifikasi kendaraan yang masih aktif digunakan, mengalami kerusakan, hilang, maupun terkendala kelengkapan administrasi.
Surendro menegaskan bahwa angka lebih dari 1.000 kendaraan yang menunggak pajak masih merupakan data awal. Jumlah pasti kendaraan roda dua dan roda empat yang memiliki tunggakan baru dapat dipastikan setelah seluruh tahapan pemeriksaan dan pencocokan data diselesaikan.
Verifikasi ini juga diperlukan untuk membedakan persoalan keterlambatan pembayaran pajak dengan kendala administrasi pengelolaan barang milik daerah. Dengan demikian, tindak lanjut terhadap masing-masing kendaraan dapat disesuaikan dengan kondisi serta ketentuan yang berlaku.
Selain berkaitan dengan kewajiban perpajakan, evaluasi kendaraan dinas menjadi bagian penting dalam memperkuat tertib administrasi aset pemerintah daerah. Keakuratan data diperlukan agar perencanaan anggaran, pengelolaan kendaraan operasional, dan penyelesaian kewajiban pajak dapat dilakukan secara lebih terukur.
Di sisi lain, upaya peningkatan kepatuhan pajak kendaraan dinas juga berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah melalui penerimaan opsen PKB dan BBNKB. Karena itu, koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan kepolisian menjadi bagian penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemukan.
BPPD Kabupaten Sidoarjo kini menunggu hasil verifikasi tim gabungan bersama OPD terkait untuk memperoleh angka tunggakan yang lebih akurat. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar penanganan kewajiban pajak sekaligus pembenahan administrasi kendaraan dinas agar pengelolaan aset Pemkab Sidoarjo semakin tertib dan akuntabel. (her)
