Purwakarta – Penanganan laporan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Kabupaten Purwakarta kembali menjadi sorotan. Komunitas Madani Purwakarta (KMP) berencana melayangkan surat lanjutan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta guna meminta kejelasan perkembangan laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan DBHP sepanjang tahun anggaran 2016 hingga 2025.
Langkah tersebut ditempuh setelah KMP sebelumnya menyerahkan sejumlah dokumen pendukung, kajian hukum, analisis forensik awal, serta petunjuk pemeriksaan kepada pihak Kejaksaan. Organisasi masyarakat tersebut ingin memastikan seluruh informasi yang telah disampaikan mendapatkan penanganan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
KMP menyebutkan bahwa Kejari Purwakarta sebelumnya telah memberikan tanggapan melalui surat Nomor B-3419/M.2.14.2/Dek.1/10/2026 tertanggal 6 Oktober 2026. Dalam surat tersebut, menurut KMP, pihak Kejaksaan menyampaikan bahwa laporan yang diajukan telah ditindaklanjuti melalui proses penelitian.
Namun, KMP menilai masih diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan penelitian tersebut, termasuk apakah terdapat hasil yang dapat menjadi dasar untuk melanjutkan penanganan laporan ke tahap penyelidikan.
Ketua KMP, Ir. Zaenal Abidin, MP., menyampaikan bahwa pihaknya tidak bermaksud mendesak aparat penegak hukum untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa melalui mekanisme pembuktian yang sah.
“KMP tidak meminta Kejaksaan menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa pembuktian. Kami meminta seluruh dokumen dan petunjuk yang telah disampaikan diuji secara profesional. Sekarang kami ingin mengetahui, sudah sejauh mana laporan ini ditindaklanjuti?”
Menurut KMP, permintaan kejelasan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah sekaligus bentuk dukungan terhadap penegakan hukum yang objektif dan akuntabel.
Dalam kajian yang telah diserahkan, KMP mengidentifikasi sejumlah hal yang dinilai perlu mendapatkan pemeriksaan lebih mendalam. Salah satunya berkaitan dengan penganggaran dan penghapusan alokasi DBHP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018.
Selain persoalan penganggaran, kajian tersebut juga menyoroti pencatatan kewajiban dalam neraca keuangan daerah, realisasi belanja infrastruktur, serta mekanisme pembayaran kepada pihak ketiga.
KMP berpandangan bahwa sejumlah ketidaksesuaian yang ditemukan dalam analisis awal tidak semestinya langsung disimpulkan sebagai persoalan administratif semata sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan transaksi yang berkaitan.
Organisasi tersebut meminta agar dasar pengambilan kebijakan, penggunaan kewenangan pejabat terkait, pencatatan keuangan, hingga aliran dana ditelusuri untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan yang memiliki konsekuensi hukum.
Meski demikian, temuan yang disampaikan KMP masih merupakan dugaan berdasarkan kajian awal. Ada atau tidaknya tindak pidana, pihak yang bertanggung jawab, serta kemungkinan kerugian keuangan negara tetap memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum yang berwenang.
Dalam analisis hukumnya, KMP juga mengemukakan adanya petunjuk yang menurut mereka perlu diuji untuk mengetahui kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum (PMH).
Kajian tersebut turut menyinggung potensi penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum serta penyalahgunaan kewenangan dalam perkara korupsi.
Namun, penyebutan kedua pasal tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan telah terjadi tindak pidana. Pemenuhan unsur hukum harus didasarkan pada fakta, alat bukti yang sah, dan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, KMP berharap dokumen dan analisis yang telah diserahkan dapat menjadi bahan pendalaman untuk menentukan apakah terdapat dasar hukum yang cukup bagi proses penanganan lebih lanjut.
Melalui surat lanjutan yang direncanakan, KMP akan meminta penjelasan tertulis mengenai status terkini laporan, hasil penelitian yang telah dilakukan, serta kemungkinan peningkatan penanganan ke tahap penyelidikan.
KMP juga ingin mengetahui bagaimana Kejari Purwakarta menindaklanjuti dokumen, petunjuk alat bukti, kajian forensik awal, dan keterangan yang sebelumnya telah diberikan oleh Ketua KMP.
Surat tersebut rencananya tidak hanya ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, tetapi juga ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Barat, serta Direktur Pengendalian Operasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Langkah penyampaian tembusan itu dimaksudkan agar permintaan informasi mengenai perkembangan laporan juga diketahui oleh jajaran Kejaksaan pada tingkat yang lebih tinggi.
Bagi KMP, keterbukaan mengenai perkembangan penanganan laporan merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum, sepanjang informasi yang disampaikan tidak mengganggu kerahasiaan pemeriksaan.
Di sisi lain, penanganan laporan dugaan penyimpangan keuangan daerah tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Setiap pihak yang disebut atau berpotensi berkaitan dengan persoalan tersebut berhak memperoleh perlakuan hukum yang adil dan kesempatan memberikan klarifikasi.
Persoalan pengelolaan DBHP sendiri memiliki kaitan dengan tata kelola keuangan daerah, termasuk mekanisme penganggaran, pencatatan kewajiban, dan pelaksanaan belanja pemerintah. Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap dugaan ketidaksesuaian perlu memperhatikan ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku pada masing-masing tahun anggaran.
KMP menegaskan akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut hingga memperoleh kejelasan mengenai proses penanganannya. Organisasi itu berharap aparat penegak hukum dapat melakukan pengujian secara menyeluruh terhadap setiap petunjuk yang telah disampaikan tanpa mengabaikan prinsip objektivitas.
Zaenal Abidin menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen KMP untuk terus mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan publik.
Hingga informasi ini disampaikan, belum terdapat keterangan lanjutan dari Kejari Purwakarta dalam bahan yang diterima mengenai hasil penelitian maupun keputusan untuk melanjutkan laporan ke tahap penyelidikan.
Dengan rencana pengiriman surat tersebut, KMP berharap memperoleh kepastian mengenai perkembangan laporan dugaan penyimpangan DBHP Purwakarta Tahun Anggaran 2016–2025. Kejelasan proses penanganan dinilai penting agar setiap dugaan dapat diuji berdasarkan fakta dan hukum, tanpa mendahului kesimpulan aparat penegak hukum.
