Jombang – Kondisi sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Jombang masih menghadapi tantangan infrastruktur yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jombang mulai mempersiapkan usulan rehabilitasi dan revitalisasi pasar untuk diperjuangkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Rencana tersebut disampaikan Kepala Disperindag Kabupaten Jombang, Anjik Eko Saputro, saat memberikan keterangan kepada media di ruang kerjanya, Kantor Disperindag, Jalan KH Wahid Hasyim, Jombang, Jumat (6/11/2026). Menurutnya, dari 16 pasar daerah yang berada dalam pembinaan dinas, sejumlah pasar membutuhkan pembenahan sarana dan prasarana. Namun, realisasi perbaikan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta prioritas pembangunan pemerintah daerah.
Anjik menjelaskan bahwa Disperindag memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawalan terhadap pengelolaan pasar daerah.
Tanggung jawab tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan fasilitas, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pengusulan program rehabilitasi maupun revitalisasi pasar yang dinilai memerlukan penanganan.
Menurutnya, kondisi infrastruktur pasar menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran aktivitas perdagangan masyarakat.
Fasilitas yang memadai tidak hanya memberikan kenyamanan kepada pedagang dan pembeli, tetapi juga berperan dalam menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi di pasar tradisional.
Meski demikian, kebutuhan perbaikan yang cukup besar belum dapat seluruhnya direalisasikan karena pemerintah daerah harus mempertimbangkan kemampuan fiskal dan berbagai kebutuhan pembangunan lainnya.
“Kondisi beberapa pasar memang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Kami sudah mengajukan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi maupun revitalisasi. Namun, dengan kemampuan anggaran yang ada, tentu harus dipilah berdasarkan tingkat urgensi dan skala prioritas,” jelas Anjik ditemui media ini di ruang kerjanya, Kantor Disdagrin, Jalan KH Wahid Hasyim, Jombang Kota, Jumat (6/11/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu menentukan pasar yang paling mendesak untuk mendapatkan penanganan terlebih dahulu.
Penentuan prioritas menjadi penting agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Disperindag juga harus mempertimbangkan kebutuhan perbaikan fasilitas yang berkaitan dengan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas perdagangan.
Anjik mengungkapkan bahwa sejumlah usulan perbaikan pasar mulai diarahkan untuk masuk dalam pembahasan perencanaan APBD tahun anggaran 2027.
Langkah tersebut dilakukan karena pada tahun anggaran 2026 belum tersedia alokasi yang memungkinkan pelaksanaan rehabilitasi maupun revitalisasi sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
Meski demikian, pihaknya tetap berupaya memperjuangkan program perbaikan melalui mekanisme pengajuan dan pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah.
“Untuk tahun 2027, kami menargetkan pengajuan revitalisasi maupun rehabilitasi sejumlah pasar. Saat ini masih dalam proses. Besaran anggaran dan jumlah pasar yang akan ditangani juga belum bisa dipastikan karena harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” ungkap Anjik mantak Sekcam Megaluh.
Dengan demikian, rencana revitalisasi pasar pada 2027 masih berada pada tahap pengusulan dan belum menjadi keputusan final mengenai jumlah pasar maupun besaran anggaran yang akan dialokasikan.
Kepastian pelaksanaan program tersebut bergantung pada hasil pembahasan anggaran dan penetapan prioritas pembangunan daerah.
Selain mempersiapkan rencana pembenahan infrastruktur pasar, Disperindag Jombang juga memberikan perhatian terhadap pemulihan aktivitas perdagangan setelah terjadinya kebakaran yang berdampak pada sejumlah kios pedagang.
Peristiwa tersebut menyebabkan sebagian pedagang kehilangan tempat usaha sehingga membutuhkan penanganan agar aktivitas ekonomi dapat kembali berjalan.
Sebagai langkah darurat, pemerintah daerah melakukan pembangunan tempat berdagang sementara menggunakan konstruksi semipermanen.
Fasilitas sementara tersebut disiapkan untuk membantu para pedagang yang terdampak kebakaran agar dapat kembali menjalankan kegiatan usahanya.
Penanganan pascakebakaran menjadi perhatian karena keberlangsungan usaha pedagang memiliki kaitan langsung dengan pendapatan dan kebutuhan ekonomi keluarga.
Bagi sebagian pedagang kecil, kios pasar merupakan tempat utama untuk memperoleh penghasilan sehari-hari.
Karena itu, penyediaan tempat berdagang sementara menjadi salah satu langkah untuk mengurangi dampak ekonomi akibat terhentinya aktivitas perdagangan.
Di sisi lain, Anjik turut menjelaskan perkembangan realisasi anggaran Disperindag Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2026.
Ia menyebut serapan anggaran dinas telah mencapai sekitar 80 persen dari total pagu yang berada pada kisaran Rp13 miliar hingga Rp14 miliar.
Namun, anggaran tersebut tidak seluruhnya diperuntukkan bagi pembangunan fisik maupun perbaikan fasilitas pasar.
Sebagian alokasi digunakan untuk membiayai belanja pegawai serta kebutuhan operasional rutin yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan fungsi dinas.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa kebutuhan revitalisasi pasar harus diajukan melalui perencanaan anggaran secara khusus.
Dengan cakupan pembinaan terhadap 16 pasar daerah, Disperindag perlu menyusun kebutuhan pembangunan secara terukur agar pengajuan program dapat dipertimbangkan sesuai kemampuan keuangan pemerintah kabupaten.
Selain membahas kebutuhan pembangunan, Anjik juga memberikan penjelasan mengenai pengelolaan retribusi pasar yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menegaskan bahwa pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pasar kepada pedagang sesuai mekanisme yang berlaku.
Namun, hasil pungutan tersebut tidak dikelola secara langsung dan mandiri oleh Disperindag untuk membiayai kebutuhan operasional maupun pembangunan pasar.
Seluruh penerimaan retribusi harus disetorkan melalui Bank Jatim sebelum masuk ke kas pemerintah daerah sebagai bagian dari PAD.
“Petugas pasar yang melakukan pemungutan retribusi. Setelah terkumpul, langsung disetorkan melalui Bank Jatim dan masuk ke PAD pemerintah daerah. Jadi, tidak bisa setelah menarik retribusi kemudian kami mengelolanya sendiri,” tegasnya.
Penjelasan tersebut sekaligus meluruskan pemahaman mengenai hubungan antara penerimaan retribusi pasar dan pembiayaan perbaikan fasilitas perdagangan.
Meskipun retribusi dipungut dari aktivitas pasar, penggunaannya tetap mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan tidak secara otomatis dapat digunakan langsung oleh dinas.
Kebutuhan rehabilitasi dan revitalisasi pasar harus diajukan melalui proses penganggaran tersendiri agar dapat memperoleh persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Mekanisme tersebut menjadi bagian dari tata kelola keuangan pemerintah daerah yang mengatur penerimaan dan penggunaan anggaran secara terpisah.
Di tengah kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur, keberadaan pasar tradisional tetap memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian masyarakat Kabupaten Jombang.
Pasar daerah bukan hanya menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi bagi pedagang kecil, pemasok barang, serta masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada aktivitas perdagangan.
Kondisi fasilitas yang aman, bersih, dan nyaman dapat membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih baik.
Sebaliknya, keterbatasan sarana dan prasarana berpotensi memengaruhi kenyamanan serta kelancaran kegiatan jual beli apabila tidak mendapatkan penanganan yang memadai.
Karena itu, kebutuhan pembenahan pasar menjadi salah satu persoalan yang perlu memperoleh perhatian dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah.
Rencana pengajuan rehabilitasi dan revitalisasi pasar pada 2027 diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas fasilitas perdagangan di Kabupaten Jombang.
Meski jumlah pasar yang akan ditangani dan besaran anggarannya belum dapat dipastikan, Disperindag menyatakan akan terus memperjuangkan kebutuhan tersebut melalui mekanisme perencanaan yang tersedia.
Dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan fiskal daerah, pembenahan pasar diharapkan dapat dilakukan secara bertahap demi mendukung kenyamanan pedagang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga peran pasar tradisional sebagai salah satu penggerak ekonomi lokal.
Keterangan Foto: Kepala Disperindag Kabupaten Jombang, Anjik Eko Saputro, memberikan penjelasan mengenai kebutuhan rehabilitasi dan revitalisasi pasar daerah. Foto lainnya memperlihatkan Kantor Disperindag Kabupaten Jombang di Jalan KH Wahid Hasyim, Jombang.
