Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember terus memperkuat strategi percepatan penanganan kemiskinan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membenahi sekaligus menyelaraskan data program intervensi sosial agar seluruh upaya pemerintah daerah dapat tercatat secara lebih terintegrasi.
Langkah tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja dan audiensi jajaran Pemkab Jember ke kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember, Lingga Diputra, mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum bagi Pemkab Jember untuk berkonsultasi langsung mengenai teknis penyelarasan data serta sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan dengan indikator pendataan yang digunakan BPS.
“Kami berkonsultasi dan memohon arahan serta masukan dari BPS pusat. Tujuannya agar berbagai program pengentasan kemiskinan yang tengah dijalankan Pemkab Jember dapat berjalan selaras dan terintegrasi dengan BPS,” ujar Lingga usai pertemuan.
Menurutnya, Pemkab Jember telah menjalankan berbagai program intervensi sosial. Kebijakan tersebut diarahkan pada dua fokus utama, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat miskin yang masih memiliki potensi produktif.
Sejumlah program telah berjalan di lapangan, salah satunya layanan Homecare yang menjadi bagian dari intervensi pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat.
Namun, Lingga mengakui masih terdapat sejumlah intervensi yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jember yang belum seluruhnya tercatat secara optimal dalam basis data statistik nasional.
Kondisi inilah yang menjadi salah satu pembahasan penting dalam audiensi bersama BPS pusat dan perwakilan BPS Jawa Timur.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Jember memperoleh informasi mengenai Sistem Informasi Pengelolaan Data Desa Terintegrasi (Singosari) milik BPS. Sistem tersebut dapat digunakan untuk mencatat berbagai program dan kegiatan intervensi sosial yang dilakukan pemerintah daerah sehingga dapat terakomodasi dalam sistem data yang lebih terintegrasi.
Bagi Pemkab Jember, keberadaan sistem tersebut dinilai penting untuk memastikan berbagai program yang telah digelontorkan pemerintah benar-benar terukur dalam data.
“Sebagai tindak lanjut, kami akan segera bersurat resmi ke BPS Provinsi Jawa Timur agar Pemkab Jember diberikan akses ke aplikasi tersebut,” jelas Lingga.
Dengan integrasi tersebut, Pemkab Jember berharap seluruh program intervensi yang dilaksanakan masing-masing OPD dapat terdokumentasi secara lebih akurat.
Data yang semakin lengkap nantinya diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas program sekaligus menentukan langkah intervensi berikutnya dalam upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Jember.
“Dengan integrasi ini, seluruh intervensi yang disalurkan Pemkab dapat terdata secara akurat, sehingga dampaknya benar-benar efektif menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Jember,” pungkasnya.( ADV )