Jember – Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menerjemahkan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto ke dalam program nyata di daerah, terutama untuk menekan angka kemiskinan dan memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Gus Fawait saat menjadi narasumber dalam podcast Total Politik bertajuk Indonesia Future Leader #2: Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, di studio Total Politik, Jakarta, Kamis (15/10/2026) malam.
Dalam forum tersebut, Gus Fawait menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Saya bersama Pak Prabowo ini sudah 17 tahun. Saya paham betul bagaimana Pak Prabowo,” kata Fawait.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak cukup berhenti pada kebijakan di tingkat pusat. Pemerintah daerah harus mampu menerjemahkan arah pembangunan nasional menjadi program konkret yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Home Care, layanan kesehatan gratis dengan mendatangkan tenaga medis langsung ke rumah warga, terutama masyarakat rentan yang mengalami kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.
Gus Fawait menjelaskan, program tersebut menerapkan pendekatan dokter keluarga melalui kunjungan tenaga medis secara berkala. Untuk mendukung pelaksanaannya, Pemkab Jember melibatkan sekitar 1.200 tenaga kesehatan yang tersebar di 50 puskesmas.
“Kami memiliki program Home Care, yang memberikan pelayanan kesehatan gratis. Saya kira ini menjadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia,” ujarnya.
Sebelum mengembangkan layanan Home Care, Pemkab Jember lebih dahulu memperluas jangkauan perlindungan kesehatan masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Berdasarkan data per 1 Oktober 2026, cakupan kepesertaan UHC di Kabupaten Jember mencapai 98,69 persen atau sebanyak 2.613.815 jiwa dari total 2.648.587 penduduk.
Melalui skema UHC Prioritas, warga yang memenuhi ketentuan dapat mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan program.
Bagi Gus Fawait, akses kesehatan merupakan bagian penting dari upaya mengurangi beban ekonomi keluarga. Ketika masyarakat lebih mudah memperoleh pelayanan kesehatan, kelompok rentan diharapkan tidak semakin terbebani oleh persoalan biaya dan keterbatasan akses layanan.
Tak hanya kesehatan, Pemkab Jember juga memperluas kesempatan pendidikan bagi keluarga kurang mampu melalui program beasiswa mahasiswa.
Pemerintah kabupaten menargetkan beasiswa bagi 20.000 mahasiswa asal Jember. Hingga saat ini, sebanyak 11.000 mahasiswa telah menerima beasiswa tersebut.
Program kesehatan dan pendidikan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses terhadap layanan dasar sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, Gus Fawait juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, termasuk pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Menurutnya, perubahan alokasi anggaran menuntut pemerintah daerah untuk semakin kreatif dalam mengelola keuangan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, ia mengingatkan agar upaya meningkatkan kapasitas fiskal tidak serta-merta dilakukan dengan membebani masyarakat melalui kenaikan pajak.
Pemerintah daerah, kata dia, perlu mencari sumber pendapatan secara tepat sekaligus memastikan penggunaan anggaran lebih efektif. Dengan demikian, keterbatasan fiskal tidak menjadi alasan untuk mengabaikan pelayanan publik dan program prioritas masyarakat.
Gus Fawait menilai, keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci agar program pembangunan tetap berjalan di tengah penyesuaian anggaran.
“Jadi, pembangunan jangan sampai pemerintah pusat ke barat, pemerintah daerah ke timur. Jadi, mesti seirama,” tegasnya.
Selain Gus Fawait, forum Indonesia Future Leader #2 menghadirkan sejumlah kepala daerah yang menyampaikan pandangan mengenai pelaksanaan program nasional dan tantangan fiskal di daerah.
Bupati Sidenreng Rappang, Syaharuddin Alrif, menilai program pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat, dapat membuka peluang pembangunan baru bagi daerah di tengah pengurangan TKD.
“Memang ada pengurangan, tetapi dengan adanya Sekolah Rakyat, kami bisa dapat lebih banyak juga,” katanya.
Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menyampaikan bahwa pengurangan alokasi anggaran juga dirasakan daerahnya. Ia menilai kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing daerah perlu menjadi pertimbangan dalam penerapan kebijakan efisiensi.
Masinton turut menyoroti banyaknya undangan kegiatan pemerintahan yang mengharuskan kepala daerah hadir secara langsung. Menurutnya, perjalanan menuju berbagai agenda dapat menyita waktu dan anggaran, khususnya bagi daerah dengan jarak tempuh yang jauh.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Ruseimy, menekankan pentingnya kemampuan pemerintah daerah menyesuaikan usulan program dengan kebijakan yang tersedia di pemerintah pusat. Ia menilai, pemahaman terhadap program nasional perlu diimbangi dengan kesiapan birokrasi dalam melaksanakannya.
Adapun Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan perkembangan kondisi ekonomi makro di wilayahnya serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk ketersediaan pupuk.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, juga mengingatkan bahwa hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan tidak semestinya dipandang sebagai hubungan yang saling berlawanan. Pemerintah daerah tetap dapat menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat tanpa harus menempatkan diri berseberangan dengan pemerintah pusat.
Diskusi tersebut turut menghadirkan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfiqar Ahmad Tawalla.
Melalui forum tersebut, berbagai kepala daerah berbagi pandangan mengenai cara menerjemahkan kebijakan nasional sesuai kebutuhan wilayah masing-masing, terutama ketika pemerintah daerah menghadapi penyesuaian anggaran.
Bagi Gus Fawait, tantangan fiskal harus dihadapi dengan pengelolaan anggaran yang efektif, kreativitas mencari sumber pendapatan, serta keberpihakan pada kebutuhan masyarakat. Pengentasan kemiskinan, perluasan layanan kesehatan, dan dukungan pendidikan menjadi beberapa sektor yang terus didorong Pemkab Jember dalam menerjemahkan arah pembangunan nasional ke tingkat daerah.( ADV )