Semarang – Kekurangan tenaga kerja di Jepang membuka “pintu” baru bagi sumber daya manusia Jawa Tengah. Peluang tersebut tak sekadar diarahkan untuk menempatkan pekerja ke luar negeri, tetapi menjadi momentum menyiapkan tenaga profesional sejak bangku pendidikan vokasi agar memiliki keterampilan, kemampuan bahasa, dan pemahaman standar kerja internasional.
Penjajakan tersebut mengemuka ketika CEO 3EEE Inc Japan, Norio Tanaka, bersama Head of the President’s Office 3EEE Inc Japan, Hideo Mori, bertemu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di ruang kerjanya, Kota Semarang, Senin (21/9/2026). Pertemuan membahas kemungkinan kerja sama dalam menyiapkan tenaga kerja sektor transportasi, terutama pengemudi, yang kompetensinya diselaraskan dengan kebutuhan industri di Jepang.
Ahmad Luthfi menilai proses menyiapkan calon pekerja sebaiknya dimulai sejak pendidikan vokasi dan kejuruan. Bekal keterampilan teknis saja dinilai belum cukup karena calon pekerja juga harus memiliki kemampuan berbahasa Jepang sesuai tingkat yang menjadi persyaratan di negara tujuan.
“Nanti dinas pendidikan sama dinas tenaga kerja didiskusikan dengan 3EEE ini,” kata Luthfi.
Menurut Luthfi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka ruang kolaborasi dengan 3EEE dalam pendidikan bahasa sekaligus peningkatan kompetensi. Skema tersebut diharapkan dapat menghasilkan calon pekerja dengan kemampuan yang sesuai standar perusahaan serta kebutuhan industri transportasi Jepang.
Penyiapan kompetensi pengemudi juga dirancang tidak berhenti pada kemampuan mengoperasikan kendaraan. Materi pelatihan dapat meliputi aspek keselamatan transportasi, eco-driving atau teknik berkendara hemat energi, pemahaman terhadap regulasi, serta pelayanan penumpang. Dengan pola tersebut, tenaga yang dipersiapkan diharapkan mampu bekerja secara profesional sekaligus memahami etika dan standar keselamatan di Jepang.
Peluang penempatan tenaga kerja itu juga terlihat dari meningkatnya jumlah pekerja migran Jawa Tengah yang bekerja di Jepang. Berdasarkan data Pemprov Jateng yang disampaikan dalam informasi tersebut, penempatan pekerja ke Jepang tercatat sebanyak 3.760 orang pada 2024 dan meningkat menjadi 5.712 orang pada 2025. Kenaikan sekitar 52 persen tersebut menunjukkan Jepang semakin menjadi salah satu tujuan pekerja asal Jawa Tengah, sekaligus memperbesar kebutuhan terhadap sistem pelatihan yang lebih terarah.
Luthfi menekankan, peningkatan jumlah pekerja perlu diimbangi kesiapan kompetensi. Dengan demikian, pekerja yang berangkat bukan hanya menjadi jawaban atas kekurangan tenaga kerja di negara tujuan, tetapi juga mempunyai keterampilan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
“Program seperti ini perlu dijalankan bersama dengan pemerintah. Kalau pemerintah tidak ikut terlibat, akan sulit menentukan aturan atau mekanismenya,” kata Mori.
Mori memandang keterlibatan pemerintah penting untuk memberikan kejelasan mekanisme kepada calon pekerja. Pemerintah juga dibutuhkan sebagai penghubung informasi mengenai visa serta berbagai ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat bekerja secara legal di Jepang.
“Karena sekarang kami memperoleh kesempatan seperti ini, ke depan kami ingin bertukar pendapat dengan berbagai pihak di pemerintahan dan bersama-sama membangun skema yang lebih baik,” ujarnya.
Pembicaraan dengan pemerintah daerah diharapkan dapat berlanjut sehingga rancangan kerja sama tidak berhenti pada kebutuhan perusahaan semata. Skema penyiapan tenaga kerja juga perlu memperhatikan pendidikan, pelatihan, persyaratan administrasi, hingga kepastian mekanisme penempatan pekerja.
“Kekurangan tenaga kerja memang merupakan kondisi yang sedang terjadi sekarang. Karena itu, pembahasan seperti ini perlu dilakukan dan diputuskan secepat mungkin,” kata Mori.
CEO 3EEE Inc Japan, Norio Tanaka, mengaitkan kebutuhan tersebut dengan perubahan demografi Jepang. Menurut paparan Tanaka, populasi Jepang yang saat ini berada pada kisaran 120 juta jiwa diperkirakan menyusut menjadi kurang dari 100 juta setelah 2040. Pada saat bersamaan, sekitar 40 persen penduduk diproyeksikan masuk kelompok lanjut usia.
Perubahan struktur penduduk tersebut dinilai dapat menjadi peluang bagi Indonesia, termasuk Jawa Tengah, untuk menyiapkan tenaga produktif dengan kemampuan yang dibutuhkan pasar kerja Jepang. Namun, peluang itu juga membawa tuntutan agar proses pendidikan dan pelatihan mampu menghasilkan pekerja yang memenuhi standar negara tujuan.
“Setelah memperoleh pengalaman di Jepang, mereka dapat membawa pulang pengetahuan maupun praktik maju dari Jepang dan memanfaatkannya untuk pembangunan Indonesia di masa depan,” kata Tanaka.
Pengalaman bekerja di Jepang, dengan demikian, dipandang tidak hanya berkaitan dengan pendapatan pekerja. Pengetahuan, budaya kerja, serta keterampilan yang diperoleh selama bekerja juga berpotensi menjadi modal ketika mereka kembali ke Indonesia dan berkontribusi di daerah asal.
Bagi Jawa Tengah, penjajakan dengan 3EEE membuka peluang membangun jalur pendidikan hingga penempatan kerja yang lebih terencana. Jika kerja sama berlanjut, pendidikan vokasi dapat menjadi titik awal menyiapkan pengemudi profesional berkemampuan bahasa Jepang, memahami keselamatan, serta memiliki wawasan kerja global. Kebutuhan tenaga kerja Jepang pun dapat menjadi ruang bagi SDM Jawa Tengah untuk meningkatkan kompetensi sekaligus membawa pulang pengalaman bagi pembangunan daerah.