Semarang – Poster bertuliskan “Semarang Menolak Tenggelam” yang membentang di tengah lapangan bukan menjadi tembok pemisah antara mahasiswa dan pemerintah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin justru menjadikannya pintu dialog. Saat menyampaikan Orasi Kebangsaan dalam Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) UIN Walisongo Semarang, Selasa (18/8/2026), ia mengajak mahasiswa membedah persoalan banjir rob dan penurunan muka tanah hingga menemukan jalan keluarnya.
Peristiwa itu terjadi di Lapangan Kampus 3 UIN Walisongo Semarang ketika Taj Yasin hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Di tengah orasi, belasan mahasiswa mengangkat poster berisi kritik terhadap ancaman tenggelamnya kawasan pesisir Semarang. Taj Yasin kemudian menghentikan penyampaiannya dan meminta salah seorang mahasiswa pembawa poster maju untuk menjelaskan dasar kritik tersebut di hadapan peserta PBAK.
“Sini, ada adik-adik yang di belakang coba yang bawa spanduk ke sini satu. Maju satu. Ada yang ingin menyampaikan?” kata Taj Yasin.
Kesempatan itu dimanfaatkan Jolang Teja Manah, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo angkatan 2024. Ia menyampaikan bahwa aksi tersebut lahir dari kegelisahan mahasiswa terhadap penurunan permukaan tanah serta banjir rob yang terus mengancam permukiman dan aktivitas warga di sepanjang pesisir Semarang.
Jolang mengatakan, berdasarkan kajian mahasiswa FISIP, penurunan muka tanah menjadi salah satu persoalan serius yang perlu ditangani secara menyeluruh. Pengambilan air tanah serta pertumbuhan kawasan industri dinilai menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian dalam merumuskan kebijakan perlindungan wilayah pesisir.
Ia secara khusus mengangkat persoalan Mangkang Wetan. Menurutnya, rob di kawasan itu bukan hanya merendam tempat tinggal, tetapi juga memengaruhi sumber penghidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri.
“Bisa teman-teman bayangkan, ada mata pencaharian warga Mangkang Wetan dan beberapa pemukiman itu jadi laut gara-gara dihimpit oleh KIW dan KIK,” ujarnya.
Menanggapi kritik tersebut, Taj Yasin memilih menggali lebih jauh data dan kajian yang dimiliki mahasiswa. Ia menjelaskan bahwa penanganan rob di pesisir Semarang sudah dilakukan secara bertahap, termasuk di kawasan Kaligawe. Wilayah yang sebelumnya sering terendam disebut telah mengalami pengurangan genangan setelah sejumlah langkah penanganan dilakukan.
Meski demikian, ia mengakui persoalan rob belum sepenuhnya selesai. Tekanan genangan kini juga menjadi perhatian di kawasan timur, khususnya wilayah perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten Demak.
“Dulu tiap tahun rob, bukan hanya tiap tahun, tiap masa-masa rob. Sekarang teralih ke timur. Artinya apa? Di situlah penanganan kita,” katanya.
Salah satu upaya yang tengah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah pembangunan Hybrid Sea Wall. Konsep perlindungan pesisir itu telah diterapkan di sejumlah daerah, seperti Jepara, Demak, dan Pemalang. Menurut Taj Yasin, metode yang digunakan pemerintah juga tidak terlepas dari masukan akademisi dan perguruan tinggi.
“Dari kampus memberikan masukan kepada kita. Undip memberikan metodenya. Ada yang namanya Hybrid Sea Wall,” ujarnya.
Namun, luasnya kawasan pesisir Jawa Tengah membuat penanganan rob membutuhkan dana yang sangat besar. Pemerintah provinsi, menurut Taj Yasin, tidak memiliki kapasitas fiskal untuk membiayai seluruh pekerjaan tersebut secara mandiri.
“Kami di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mungkin menangani ini sendiri karena anggarannya tidak lagi berbicara satu, 10, 100 miliar, tetapi ini sudah di angka triliun,” kata Taj Yasin.
Karena itu, koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan. Salah satu proyek yang diharapkan dapat memperkuat perlindungan pesisir adalah Giant Sea Wall yang dicanangkan Presiden. Semarang disebut menjadi salah satu kawasan prioritas dalam rencana tersebut.
Penanganan pesisir Semarang, kata Taj Yasin, juga tidak bisa dibatasi berdasarkan garis administrasi. Kondisi di Kota Semarang berkaitan erat dengan wilayah pesisir Demak, Jepara hingga Kendal, sehingga kebijakannya memerlukan pendekatan regional.
“Kalau kita bicara Semarang sebenarnya bukan hanya Semarang, tetapi kita juga bicara tentang Demak, kita bicara tentang Jepara, kita bicara tentang Kendal,” katanya saat ditemui seusai acara.
Pemerintah pusat dan daerah disebut telah melakukan survei serta pemetaan untuk menentukan kawasan yang membutuhkan intervensi. Perguruan tinggi turut dilibatkan untuk memperkuat dasar ilmiah dalam perencanaan pembangunan.
“Giant Sea Wall yang diprogramkan oleh Bapak Presiden, salah satu yang menjadi prioritas adalah Semarang,” ujarnya.
Rencana pelaksanaan proyek yang sebelumnya diharapkan dapat dimulai pada 2026 mengalami penyesuaian. Pembangunan Giant Sea Wall kini diproyeksikan mulai pada 2027.
Selain membangun perlindungan fisik di kawasan pantai, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan langkah untuk menjawab persoalan kebutuhan air bersih masyarakat pesisir. Salah satu program yang disiapkan adalah desalinasi, yakni pengolahan air laut menjadi air yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Kita tangani, kita sediakan air bersihnya. Ada yang namanya desalinasi,” katanya.
Program tersebut direncanakan menyasar sejumlah wilayah pesisir Jawa Tengah, antara lain Brebes, Demak, Jepara, dan Rembang. Langkah itu dinilai penting karena persoalan pesisir tidak hanya menyangkut ancaman genangan, tetapi juga berkaitan dengan ketersediaan sumber air bersih bagi warga.
Di hadapan mahasiswa, Taj Yasin kemudian mengajak perguruan tinggi mengambil peran lebih jauh. Penelitian dan kritik, menurutnya, akan semakin bermanfaat apabila dilanjutkan dengan rekomendasi teknis yang dapat dipertimbangkan pemerintah dalam menyusun kebijakan.
“Kalau panjenengan hanya meneliti banjirnya saja, enggak punya solusi. Yuk, ke kantor daerah saya. Kita ciptakan, kita petakan mana saja, metodenya bagaimana, pembangunannya bagaimana,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik mahasiswa. Namun, ia berharap kritik tersebut juga dibarengi tawaran penyelesaian agar pemerintah, akademisi, dan mahasiswa dapat mencari jalan keluar secara bersama-sama.
“Boleh kritik. Tapi kalau ditanya solusinya apa, kami sudah memulai,” ujarnya.
Taj Yasin sekaligus menyampaikan apresiasi kepada perguruan tinggi yang selama ini terlibat memberikan kajian untuk mendukung penanganan persoalan pesisir Jawa Tengah.
“Terima kasih juga kampus-kampus yang memberikan masukan kepada kita. Yuk, kita tangani sedikit-sedikit,” katanya.
Dialog kemudian ditutup setelah Jolang menyampaikan pandangannya dan berpamitan kepada Taj Yasin. Mahasiswa tersebut mencium tangan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebelum kembali ke tempatnya. Momen itu membuat poster kritik “Semarang Menolak Tenggelam” tidak berhenti menjadi simbol protes, tetapi berkembang menjadi percakapan terbuka mengenai akar persoalan, kebutuhan anggaran, proyek perlindungan pesisir hingga peluang kerja sama antara kampus dan pemerintah.
Pertemuan dalam PBAK UIN Walisongo itu sekaligus menegaskan bahwa ancaman rob dan penurunan muka tanah membutuhkan kerja lintas sektor. Pemerintah membawa kebijakan dan sumber daya, sedangkan kampus dapat menyumbangkan kajian serta inovasi. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu melahirkan langkah yang lebih terukur untuk menjaga kawasan pesisir Semarang dan wilayah sekitarnya dari tekanan perubahan lingkungan.