Jember – Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam pemanfaatan APBD Tahun Anggaran 2027, terutama untuk memperkuat pelayanan dasar dan mempercepat penanganan kemiskinan.
Hal itu disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawait seusai mengikuti Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Jember dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2027, Senin (5/10/2026), di ruang rapat paripurna DPRD Jember.
Bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu mengatakan, jawaban pemerintah daerah menunjukkan adanya kesamaan pandangan antara legislatif dan eksekutif dalam melihat arah pembangunan Jember.
“Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa hampir keseluruhannya kita mempunyai pandangan yang sama antara legislatif dan eksekutif,” kata Gus Fawait.
Menurutnya, kesamaan pandangan tersebut menjadi modal penting untuk menjaga komunikasi antara Pemkab dan DPRD sekaligus memastikan stabilitas pemerintahan.
Dengan kondisi itu, Pemkab Jember berharap optimalisasi APBD 2027 dapat diarahkan untuk mendorong pertumbuhan, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.
Namun demikian, Pemkab Jember masih menunggu sejumlah kebijakan dan arahan dari pemerintah pusat, terutama berkaitan dengan pengelolaan tenaga PPPK.
Gus Fawait menegaskan, Pemkab Jember berkomitmen membantu PPPK maupun PPPK paruh waktu. Bahkan, menurutnya, Jember tidak memutus kontrak tenaga PPPK maupun PPPK paruh waktu meski kebijakan tersebut memiliki konsekuensi terhadap ruang fiskal daerah.
Jika nantinya pembiayaan PPPK paruh waktu menjadi tanggungan pemerintah pusat, kata dia, kondisi tersebut akan membuka ruang fiskal baru bagi Pemkab Jember.
Ruang fiskal tersebut selanjutnya akan diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat.
“Pelayanan dasar Kabupaten Jember itu apa saja? Di antaranya kesehatan, kita sudah punya UHC, kemudian juga Home Care,” ujarnya.
Selain Home Care, Pemkab Jember juga menyiapkan layanan Mobil Cinta yang rencananya mulai berjalan Kamis mendatang. Program tersebut akan memberikan layanan antar pasien kurang mampu dari rumah sakit menuju rumah masing-masing secara gratis.
Di bidang pendidikan, Pemkab Jember juga akan terus mendorong pemerintah pusat agar membantu revitalisasi sekolah, khususnya sekolah yang mengalami kerusakan berat.
Gus Fawait menyebut pihaknya tengah berupaya memetakan kondisi sekolah di Jember agar pengajuan bantuan kepada pemerintah pusat dapat lebih tepat sasaran.
Tak hanya infrastruktur pendidikan, Pemkab Jember juga menyiapkan pendekatan lain untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah melalui program kejar paket.
Program tersebut rencananya akan dikolaborasikan dengan kelompok-kelompok pengajian lintas agama.
“Ini tidak bisa kita lakukan secara biasa-biasa saja. Kita harus lakukan sebuah kebijakan yang out of the box, menggandeng semua pihak termasuk kelompok-kelompok pengajian,” jelasnya.
Dengan pola tersebut, warga yang putus sekolah di tingkat SD, SMP maupun SMA diharapkan tetap bisa mengikuti pendidikan melalui program kejar paket tanpa meninggalkan aktivitas pengajian.
Sementara di sektor administrasi kependudukan, Gus Fawait mengatakan pelayanan Home Care kini mulai dikolaborasikan dengan layanan administrasi kependudukan.
Petugas tidak hanya memeriksa kondisi kesehatan warga, tetapi juga dapat mengecek persoalan dokumen kependudukan seperti KTP. Jika ditemukan persoalan, petugas Dispenduk dapat langsung melakukan tindak lanjut.
Pendekatan serupa juga diterapkan dalam pendataan rumah tidak layak huni. Pemkab Jember menggunakan standar Kementerian Perumahan agar proses verifikasi dan pendataan lebih terukur.
Gus Fawait menyebut, tahun ini terdapat target sekitar 2.000 rumah untuk mendapatkan penanganan. Sementara berdasarkan data Pemkab, masih terdapat sekitar 7.000 hingga 12.000 rumah tidak layak huni yang membutuhkan intervensi.
Namun, penanganan kemiskinan menurut Gus Fawait tidak cukup hanya dengan memperbaiki tempat tinggal. Intervensi juga akan disesuaikan dengan kondisi dan usia warga penerima manfaat.
Melalui proses verifikasi dan validasi, termasuk kolaborasi dengan ASN untuk kelompok desil 1 serta mahasiswa melalui KKN kolaboratif untuk desil 2, Pemkab Jember berupaya memetakan warga miskin berdasarkan usia produktif dan tidak produktif.
Bagi warga yang sudah tidak produktif, intervensi dapat berupa bantuan sosial dan bantuan pangan.
Sedangkan bagi warga usia produktif, pemerintah akan mendorong program yang bersifat pemberdayaan ekonomi.
Salah satunya melalui program SMK Go Global yang akan disosialisasikan Pemkab Jember bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
Program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu di jenjang SMK, Madrasah Aliyah maupun SLTA sederajat.
Mereka akan mendapatkan pelatihan dan diarahkan untuk memperoleh kesempatan bekerja di sektor produktif melalui jalur yang legal dan mendapat pendampingan pemerintah.
Gus Fawait mengatakan, program tersebut rencananya akan dimulai dengan penjajakan penempatan tenaga kerja ke Malaysia. Pemkab Jember juga telah menjalin komunikasi terkait peluang penempatan tenaga kerja ke Yunani dan negara-negara Eropa.
“Bukan cuma rumahnya saja yang kita perbaiki, kalau usia produktif kita akan beri pelatihan,” tegasnya.
Menurutnya, pola tersebut diharapkan membuat penanganan kemiskinan tidak berhenti pada bantuan, tetapi juga membuka jalan bagi warga usia produktif untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi.( ADV )