Sangkulirang – Penanganan stunting tak bisa hanya menunggu warga mengetuk pintu layanan pemerintah. Sebanyak 1.073 keluarga berisiko stunting (KRS) yang tersebar di 15 desa di Kecamatan Sangkulirang kini menjadi sasaran layanan jemput bola Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).
Layanan tersebut dilaksanakan di BPU Kantor Camat Sangkulirang, Selasa (11/8/2026), sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan stunting sekaligus mendukung program prioritas Bupati Kutai Timur. Pemerintah memilih pendekatan langsung ke masyarakat karena persoalan stunting dinilai membutuhkan intervensi lintas sektor, mulai dari pemenuhan gizi hingga perbaikan sanitasi dan kondisi tempat tinggal.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA), jumlah keluarga berisiko stunting di Sangkulirang masih cukup besar. Desa Benua Baru tercatat memiliki jumlah tertinggi dengan 237 kepala keluarga. Benua Baru Ulu berada di posisi berikutnya dengan 167 KK, disusul Perupuk sebanyak 106 KK dan Maloy mencapai 93 KK. Keluarga berisiko lainnya tersebar di desa-desa lain di Kecamatan Sangkulirang.
Pelaksana Harian Kepala DPPKB Kutim Yuriansyah T menegaskan, besarnya jumlah keluarga berisiko menunjukkan bahwa penanganan stunting tidak dapat dibebankan kepada satu perangkat daerah saja. Persoalan tersebut memiliki faktor yang saling berkaitan sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai sektor.
“Stunting atau keluarga risiko stunting tidak bisa kita selesaikan kalau tidak bersama-sama. Harus ada kolaborasi karena tidak semudah yang kita bayangkan harus menghilangkan itu,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan layanan jemput bola tersebut, DPPKB Kutim turut menggandeng sejumlah pihak untuk memperkuat intervensi kepada keluarga sasaran. Yuriansyah mengapresiasi keterlibatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman karena perbaikan sanitasi dan kondisi rumah dinilai memiliki hubungan erat dengan upaya pencegahan stunting.
Ia berharap program seperti bantuan jamban sehat dan Rumah Layak Huni dapat semakin menjangkau masyarakat Sangkulirang, khususnya keluarga yang masuk kategori berisiko. Dukungan tersebut dinilai penting agar penanganan tidak hanya berfokus pada asupan makanan, tetapi juga menyentuh faktor lingkungan tempat keluarga tinggal.
“Harapan kita, program dari Perkim seperti bantuan jamban sehat dan Rumah Layak Huni bisa menjangkau masyarakat Sangkulirang,” kata Yuriansyah.
Meski sejumlah perangkat daerah yang berkaitan dengan sektor kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan sosial belum dapat hadir dalam kegiatan tersebut, DPPKB Kutim tetap mendorong penguatan kerja bersama pada agenda berikutnya. Kolaborasi tersebut diperlukan karena faktor penyebab risiko stunting dapat berbeda pada setiap keluarga.
Yuriansyah pun memasang sasaran lebih jauh dari sekadar menurunkan jumlah keluarga berisiko. Ia berharap berbagai intervensi yang berjalan secara konsisten dapat membawa Kecamatan Sangkulirang menuju kondisi bebas stunting.
“Mudah-mudahan ke depan apa yang kita inginkan, bahwa di Kecamatan Sangkulirang itu bisa zero dari stunting. Ini harapan kita,” pungkasnya.
Pada kegiatan itu, DPPKB Kutim juga menyalurkan dukungan makanan tambahan yang bersumber dari Baznas Kutai Timur. Yuriansyah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada sejumlah keluarga sasaran, sedangkan bantuan untuk penerima lainnya akan diteruskan oleh petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana di Kecamatan Sangkulirang.
Sekretaris Camat Sangkulirang Suwandi mengatakan persoalan stunting sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah desa selama beberapa tahun terakhir. Penanganannya juga telah masuk dalam alokasi mandatori spending di tingkat desa sehingga pemerintah desa memiliki ruang untuk menjalankan program pencegahan maupun intervensi.
“Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau bersama tim bisa mendorong bagaimana mengatasi dan mengurangi munculnya stunting yang ada di wilayah Sangkulirang,” katanya.
Menurut Suwandi, hadirnya DPPKB bersama tim di lapangan diharapkan memperkuat program yang telah dijalankan pemerintah desa. Kerja sama antartingkat pemerintahan juga diperlukan untuk memastikan keluarga sasaran memperoleh pendampingan yang sesuai kebutuhan.
Layanan jemput bola tersebut tidak hanya diisi dengan penyaluran bantuan. Jabatan Fungsional Tertentu DPPKB Kutim Agustina memberikan materi mengenai layanan penanganan keluarga berisiko stunting. Sementara Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kutim Ani Saida memaparkan perkembangan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Anak Stunting atau Genting.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berupaya memastikan intervensi kepada KRS berlangsung lebih menyeluruh. Edukasi pemenuhan gizi, ketersediaan air bersih, kepemilikan jamban sehat, rumah layak huni, hingga pemanfaatan kontrasepsi modern bagi pasangan usia subur menjadi bagian dari rangkaian pencegahan yang perlu berjalan bersamaan.
Pendekatan jemput bola juga memungkinkan petugas melihat lebih dekat kondisi keluarga dan menentukan bentuk dukungan yang dibutuhkan. Dengan demikian, bantuan tidak hanya bersifat sementara, tetapi diharapkan mampu menyentuh faktor-faktor yang membuat sebuah keluarga masuk kategori berisiko stunting.
Angka 1.073 keluarga menjadi pengingat bahwa pekerjaan penanganan stunting di Sangkulirang masih membutuhkan perhatian besar. Melalui kolaborasi pemerintah daerah, desa, Baznas, petugas pendamping, dan sektor terkait lainnya, Pemkab Kutim berharap risiko tersebut dapat terus ditekan sehingga tidak berkembang menjadi persoalan tumbuh kembang anak pada masa mendatang.