Semarang – Perubahan iklim tak mengenal garis batas di peta pemerintahan. Ketika air mengalir dari hulu menuju hilir, ancaman banjir dan kerusakan lingkungan ikut melintasi wilayah administratif. Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat kerja sama lintas daerah untuk meningkatkan ketahanan iklim sekaligus mengurangi risiko banjir di sejumlah kawasan daerah aliran sungai.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Pemprov Jawa Tengah dan delapan pemerintah kabupaten serta kota di Hotel Gumaya, Semarang, Rabu (5/8/2026). Mercy Corps Indonesia dan Zurich Climate Resilience Alliance turut terlibat sebagai mitra strategis dalam mendukung penguatan kebijakan, pelaksanaan program, dan ketangguhan masyarakat di kawasan daerah aliran sungai atau DAS.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk membangun pengelolaan DAS secara terpadu dari kawasan hulu hingga hilir. Langkah itu dinilai penting karena aliran sungai umumnya melewati lebih dari satu wilayah pemerintahan, sedangkan persoalan lingkungan yang muncul di bagian hulu dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat yang tinggal di kawasan hilir.
Mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyampaikan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Penanganannya, menurut dia, tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing daerah, tetapi harus melibatkan berbagai pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Mercy Corps Indonesia dan Zurich Climate Resilience Alliance yang telah mendampingi Jawa Tengah selama hampir tujuh tahun. Kami sangat mengapresiasi kepedulian semua pihak dalam membangun ketangguhan Jawa Tengah terhadap perubahan iklim, khususnya di kawasan daerah aliran sungai,” ujar Sumarno.
Pendampingan yang berlangsung hampir tujuh tahun tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam merespons ancaman perubahan iklim. Selain mendorong penyusunan kebijakan yang lebih adaptif, kolaborasi juga diharapkan melahirkan program penanganan risiko bencana yang saling terhubung antardaerah.
Sumarno menjelaskan, DAS memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi sumber air baku sekaligus mendukung kebutuhan irigasi pertanian. Oleh sebab itu, kerusakan lingkungan di kawasan tersebut dapat memengaruhi pasokan air, produktivitas pertanian, serta meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi.
“Daerah aliran sungai menjadi sesuatu yang sangat strategis karena merupakan sumber air kita, baik untuk kebutuhan air baku maupun irigasi. Kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan membutuhkan kepedulian dan kerja sama semua pihak untuk menjaganya,” katanya.
Menurutnya, pelestarian DAS harus menjadi tanggung jawab bersama. Upaya menjaga kawasan sungai tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah yang wilayahnya berada di bagian hilir. Daerah yang berada di kawasan hulu juga memegang peran penting dalam menjaga tutupan lahan, mengendalikan sedimentasi, dan mempertahankan kemampuan lingkungan dalam menyerap air.
“Kalau kita bicara daerah aliran sungai, kita tidak bisa bicara secara parsial. Sungai melewati berbagai wilayah pemerintahan, sehingga diperlukan kolaborasi lintas daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tujuan bersama bisa tercapai,” jelasnya.
Sinergi tersebut diharapkan dapat memperjelas pembagian peran antarpemerintah daerah. Setiap wilayah dapat menjalankan program sesuai kewenangannya, namun tetap mengacu pada tujuan bersama, yakni menjaga keberlanjutan sumber daya air, menekan risiko banjir, dan memperkuat kesiapan masyarakat menghadapi perubahan iklim.
Sumarno juga menilai, penguatan ketahanan iklim tidak semata-mata berkaitan dengan perlindungan sumber daya alam. Program itu harus menyentuh masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai karena mereka menjadi kelompok yang berhadapan langsung dengan ancaman banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, dan perubahan pola musim.
“Yang tidak kalah penting adalah membangun kesiapan dan ketangguhan masyarakat yang tinggal di kawasan daerah aliran sungai agar mampu menghadapi berbagai dampak perubahan iklim di masa mendatang,” tambahnya.
Sementara itu, Executive Director Mercy Corps Indonesia Ade Soekadis menyebut perubahan iklim, kebencanaan, dan resiliensi sebagai persoalan yang memiliki banyak dimensi. Penyelesaiannya memerlukan pendekatan terpadu yang tidak hanya berfokus pada satu sektor atau satu kawasan tertentu.
“Perubahan iklim, resiliensi, dan kebencanaan bukan persoalan satu sektor. Ini isu multisektoral yang tidak hanya terjadi di wilayah pesisir, tetapi juga di kawasan hulu. Karena itu, pendekatannya harus menyeluruh, menghubungkan pengelolaan dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Ade menerangkan, pelaksanaan program ketahanan iklim di Jawa Tengah mencakup DAS Tuntang dan DAS Babon. Kawasan DAS Tuntang meliputi Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Grobogan, dan Demak. Sementara DAS Babon mencakup Kota Semarang, Kabupaten Semarang, serta Demak.
Cakupan wilayah tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan satu DAS membutuhkan koordinasi dari sejumlah pemerintah daerah. Kebijakan dan program yang dilaksanakan di satu wilayah perlu diselaraskan dengan daerah lain agar langkah mitigasi, adaptasi, dan pengurangan risiko bencana tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kami ingin membangun model kerja sama yang komprehensif lintas batas administrasi sehingga berbagai tantangan akibat perubahan iklim dapat diminimalkan. Program ini bukan hanya milik Mercy Corps, tetapi menjadi program bersama yang melengkapi dan bersinergi dengan program pemerintah,” kata Ade.
Melalui kesepakatan tersebut, Pemprov Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten dan kota serta mitra pembangunan berupaya menciptakan pola kerja sama yang dapat diterapkan secara berkelanjutan. Model kolaborasi itu diharapkan mampu memperkuat kebijakan daerah, memperbaiki tata kelola DAS, dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
Kerja sama lintas daerah ini menjadi fondasi untuk memastikan penanganan perubahan iklim dilakukan secara menyeluruh. Dengan menghubungkan kepentingan kawasan hulu dan hilir, Jawa Tengah berharap risiko banjir dapat ditekan, keberlanjutan sumber daya air tetap terjaga, dan masyarakat semakin siap menghadapi dampak perubahan iklim pada masa mendatang.