Madiun – Bak jembatan yang mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, pelayanan administrasi kependudukan hadir langsung di tengah warga melalui kegiatan Bahana Bersahaja yang berlangsung di Desa Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Selama dua hari, yakni [9 Juni 2026] hingga [10 Juni 2026], masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengurus berbagai dokumen penting tanpa harus mendatangi kantor dinas.
Melalui momentum Bahana Bersahaja, Pemerintah Kabupaten Madiun menghadirkan layanan jemput bola dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Dalam kegiatan itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto bersama Wakil Bupati Purnomo Hadi dan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun secara simbolis menyerahkan sejumlah dokumen kependudukan kepada masyarakat, mulai dari Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), hingga Kartu Identitas Anak (KIA).
Sejak hari pertama pelaksanaan, warga tampak memadati stan pelayanan yang tersedia. Beragam kebutuhan administrasi diselesaikan di lokasi, seperti perekaman KTP elektronik, perubahan data Kartu Keluarga, penerbitan akta kelahiran, hingga akta kematian. Tingginya animo masyarakat membuat petugas harus bekerja ekstra untuk melayani setiap permohonan yang masuk.
“Mulai perekaman KTP elektronik, KIA, akta kelahiran, akta kematian, hingga cetak ulang KTP rusak semuanya kami layani di sini. Prosesnya cepat, langsung jadi, dan gratis,” ujar Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dispendukcapil Kabupaten Madiun, Sayoga, S.Sos.
Menurutnya, pelayanan tersebut merupakan bagian dari program jemput bola bertajuk Leladi Sesami yang bertujuan menghadirkan layanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat desa. Program tersebut diperkuat dengan inovasi “Sarapan Pecel” atau selesai pelayanan sampai di desa, sehingga masyarakat tidak lagi dibebani biaya maupun waktu perjalanan menuju kantor dinas atau Mal Pelayanan Publik.
“Kalau ada kekurangan berkas, warga tidak perlu bolak-balik jauh. Cukup pulang mengambil lalu kembali ke desa. Pelayanan sekarang sudah kami turunkan sampai desa, biayanya juga gratis,” jelasnya.
Sayoga juga mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pengurusan dokumen kependudukan maupun aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Menurutnya, kelengkapan administrasi sangat penting untuk mendukung berbagai kebutuhan pelayanan publik lainnya.
“Jangan menunggu saat dibutuhkan, selagi mudah seperti sekarang silakan segera dilengkapi,” pesannya.
Antusiasme masyarakat yang tinggi menjadi gambaran bahwa pelayanan berbasis desa sangat dibutuhkan. Bahkan, menurut Sayoga, petugas sempat kewalahan karena banyaknya warga yang datang sejak hari pertama hingga hari kedua kegiatan berlangsung.
“Pelayanan kami diserbu sejak hari pertama hingga hari kedua, bahkan petugas sempat kewalahan,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen untuk terus memperluas pelayanan administrasi kependudukan berbasis desa. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan publik yang semakin cepat, mudah, efisien, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke wilayah pedesaan. (ADV).