Samarinda – Riuh politik di Kalimantan Timur belakangan menyerupai ombak yang tak kunjung reda. Di tengah silang pendapat mengenai hak angket DPRD Kaltim terhadap Gubernur Rudy Mas’ud, nama Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, ikut terseret dalam pusaran isu. Namun, ia memilih meluruskan kabar tersebut dengan penegasan bahwa dirinya tidak berada di balik proses politik yang kini menjadi perhatian publik itu.
Wakil Gubernur Kaltim itu menyampaikan bantahan atas tudingan yang berkembang di media sosial pada Rabu (28/5/2026). Menurutnya, narasi yang menyebut dirinya sebagai pengatur atau otak di balik hak angket terhadap Gubernur Rudy Mas’ud tidak memiliki dasar yang kuat. Seno menjelaskan, sejak isu tersebut ramai diperbincangkan, dirinya telah mengetahui berbagai tudingan yang diarahkan kepadanya, terutama setelah hak angket resmi masuk agenda rapat paripurna DPRD Kalimantan Timur.
“Tentu saya dirugikan. Tetapi ya kita coba mawas diri saja. Mudah-mudahan pihak-pihak yang menyebarkan isu itu bisa diberikan hidayah,” ujar Seno Aji dalam keterangannya, Rabu (28/5/2026).
Ia menilai tuduhan yang diarahkan kepadanya muncul semata-mata karena statusnya sebagai wakil gubernur. Padahal, menurut Seno, hak angket merupakan mekanisme yang sepenuhnya berada di wilayah kerja DPRD sebagai lembaga legislatif, sehingga tidak berkaitan dengan posisi pemerintah provinsi.
“Saya mengetahui adanya informasi yang beredar di media sosial terkait isu tersebut. Informasi itu tidak benar. Saya bukan dalang, saya wagub,” tegasnya.
Seno juga menyoroti pola penyebaran informasi di berbagai platform digital yang dinilai memiliki kesamaan narasi tanpa menghadirkan klarifikasi dari pihak yang dituding. Ia mengaku hanya sebagian kecil media atau pihak tertentu yang berupaya melakukan konfirmasi langsung sebelum informasi berkembang luas di ruang publik.
“Jadi, hanya karena posisi saya sebagai wagub, kemudian saya dituding demikian? Ini seperti cocokologi,” katanya.
Menurutnya, pemerintah provinsi tetap menghormati setiap proses politik yang berjalan di DPRD Kaltim sesuai ketentuan peraturan dan tata tertib. Ia memastikan tidak ada campur tangan pemerintah daerah dalam pembentukan maupun pembahasan hak angket tersebut. Fokus pemerintah, kata dia, tetap diarahkan pada pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Terkait isu yang beredar itu, saya perlu sampaikan bahwa proses hak angket sepenuhnya merupakan kewenangan DPRD sebagai lembaga legislatif. Pemerintah provinsi menghormati setiap proses yang berjalan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku,” jelasnya.
Selain isu hak angket, Seno turut menanggapi beredarnya sebuah foto yang viral di media sosial dan dikaitkan dengan dugaan pengondisian aksi demonstrasi. Ia menegaskan bahwa gambar tersebut merupakan dokumentasi lama yang diambil dalam konteks berbeda dan kini kembali digunakan untuk membangun persepsi tertentu. Bahkan, ia sempat menanggapinya dengan candaan ringan.
“Kalau saya bisa mengatur semua itu, mungkin sekarang saya sudah diminta Trump jadi konsultan politiknya,” ujarnya berseloroh.
Sebelumnya, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur juga memberikan penjelasan terkait video viral yang menyebut aksi demonstrasi masyarakat sebagai bagian dari skenario politik tertentu. Humas aliansi, Lukman Nil Hakim, memastikan pertemuan yang dikaitkan dengan Wakil Gubernur Kaltim hanyalah agenda silaturahmi organisasi pada Senin (8/12/2025), bukan pembahasan aksi demonstrasi.
“Kami ingin meluruskan bahwa kabar tentang kami bertemu Wakil Gubernur sebelum demo itu adalah bohong atau hoaks. Tudingan di video itu sama sekali tidak punya dasar karena memakai foto lama yang sengaja disebarkan lagi,” kata Lukman.
Di tengah dinamika politik yang berkembang, Seno Aji menegaskan dirinya memilih tetap berkonsentrasi menjalankan amanah pemerintahan. Ia berharap isu yang berkembang dapat disikapi secara lebih bijak dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.