Semarang – Seperti menanam benih di tanah subur, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyemai nilai-nilai koperasi ke dalam dunia pendidikan melalui inisiatif kurikulum baru. Program ini digadang-gadang menjadi yang pertama di Indonesia, sekaligus jawaban atas meredupnya peran koperasi di tengah arus ekonomi modern.
Kebijakan tersebut diumumkan dalam forum diskusi finalisasi kurikulum koperasi yang digelar di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Kota Semarang pada Selasa (5/5/2026). Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan menanamkan pemahaman koperasi sejak jenjang SD hingga SMA. Program tersebut diharapkan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru mendatang.
“Ini bahkan mungkin yang pertama di Indonesia. Harapannya, hasilnya bisa optimal dan memberi dampak luas,” ujar Sumarno.
Ia menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama koperasi saat ini adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep koperasi yang sesungguhnya. Menurutnya, koperasi bukan hanya badan usaha, tetapi juga wadah nilai kebersamaan dan kedaulatan anggota.
“Koperasi bukan sekadar entitas bisnis. Di dalamnya ada nilai kebersamaan, gotong royong, dan kedaulatan anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ini yang perlu ditanamkan kembali,” tegasnya.
Lebih lanjut, kebijakan ini juga dikaitkan dengan program nasional penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dengan edukasi sejak dini, pemerintah berharap kesalahan pengelolaan koperasi di masa lalu, seperti yang terjadi pada sejumlah KUD, tidak terulang kembali. Generasi muda diharapkan memiliki fondasi pemahaman yang kuat sehingga mampu mengelola koperasi secara profesional dan berkelanjutan.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Dwi Silo Raharjo, mengungkapkan bahwa kurikulum ini akan diterapkan secara luas di sekolah umum maupun madrasah. Penyusunan materi dilakukan melalui forum diskusi yang melibatkan sekitar 40 pakar dari berbagai bidang, termasuk unsur pendidikan dan praktisi koperasi.
“Kami ingin mengangkat kembali pendidikan perkoperasian. FGD ini bertujuan menyempurnakan draf kurikulum agar selaras dengan kebijakan pendidikan serta menghasilkan modul yang aplikatif,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa selama ini materi ekonomi di sekolah masih bersifat umum dan belum memberi porsi khusus pada koperasi, padahal pada era 1980-an, pendidikan koperasi sempat menjadi bagian penting dalam sistem pembelajaran nasional.
Inisiatif ini dinilai strategis dalam membangun generasi yang tidak hanya melek finansial, tetapi juga memiliki karakter sosial dan semangat gotong royong. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahkan berencana mengusulkan model kurikulum ini ke tingkat nasional melalui Kementerian Koperasi.
Dengan langkah tersebut, Jawa Tengah optimistis mampu menghidupkan kembali ruh koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan, sekaligus menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan ekonomi masa depan dengan nilai kebersamaan yang kuat.