Banyuwangi – Di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok, bantuan pangan menjadi “jangkar” yang menahan gejolak ekonomi warga. Ratusan ribu masyarakat Banyuwangi kini mulai menerima distribusi beras dan minyak goreng sebagai bagian dari program nasional untuk menjaga daya beli dan kestabilan harga.
Sebanyak 211.782 warga di Kabupaten Banyuwangi tercatat sebagai penerima bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional untuk periode Februari hingga Maret 2026. Total alokasi yang disiapkan mencapai 4,235 juta kilogram beras serta 847.128 liter minyak goreng. Penyaluran bantuan ini dilakukan melalui Perum Bulog Cabang Banyuwangi yang bertugas memastikan distribusi tepat sasaran.
Kepala Bulog Cabang Banyuwangi, Dwiana Puspita, menjelaskan bahwa proses penyaluran telah dimulai sejak [Senin (16/3/2026)] dan dijadwalkan berlangsung hingga [Sabtu, 31 Mei 2026]. Hingga pertengahan April, realisasi distribusi baru mencapai sekitar 13,31 persen dari total alokasi yang tersedia.
“Penyaluran di lapangan dimulai pada tanggal 16 Maret dan berlangsung hingga 31 Mei. Hingga saat ini telah terealisasi sebanyak 13,31 persen,” ungkap Dwiana, Senin (13/4/2026).
Program bantuan pangan ini tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga sebagai instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga komoditas pokok di pasar. Dengan adanya intervensi distribusi, diharapkan lonjakan harga beras dan minyak goreng dapat ditekan, terutama menjelang dan selama periode hari besar keagamaan nasional.
“Diharapkan dengan adanya penyaluran program Banpang di bulan tersebut, akan dapat mencegah kenaikan harga pangan, khususnya di Banyuwangi,” tutur Dwiana.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah penyesuaian dalam petunjuk teknis (juknis) penyaluran bantuan pada periode kali ini. Salah satu perubahan penting adalah pengetatan persyaratan administrasi, khususnya terkait penggunaan kartu keluarga sebagai dasar alokasi penerima.
Perubahan tersebut berdampak pada proses verifikasi data yang memerlukan waktu lebih lama, terutama dalam tahap pengecekan dan penginputan ke dalam sistem. Meski demikian, langkah ini dinilai penting untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Program bantuan pangan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus mengantisipasi dampak inflasi yang berpotensi membebani masyarakat. Dengan distribusi yang dilakukan secara bertahap dan terukur, pemerintah berharap keseimbangan antara ketersediaan dan harga pangan tetap terjaga.
Di sisi lain, peran Bulog sebagai pelaksana teknis di lapangan menjadi krusial dalam memastikan distribusi berjalan lancar. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat setempat juga terus diperkuat agar penyaluran tidak mengalami hambatan berarti.
Dengan cakupan penerima yang besar dan volume bantuan yang signifikan, program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat Banyuwangi. Tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi lokal di tengah tantangan harga pangan yang dinamis.
Pada akhirnya, bantuan pangan ini menjadi bukti bahwa intervensi pemerintah masih menjadi salah satu kunci dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor kebutuhan dasar.