Jombang – Di tengah derasnya arus digitalisasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan partisipatif. Hal itu diwujudkan melalui dua agenda strategis yang digelar bersamaan, yakni Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Reviu Standar Pelayanan Publik Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Kominfo Kabupaten Jombang pada Rabu (18/2/2026) siang. Forum dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Endro Wahyudi, S.STP., M.KP., didampingi jajaran pejabat struktural. Hadir pula berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan organisasi masyarakat, kalangan akademisi, hingga mitra media yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem komunikasi publik di daerah.
Dalam sambutannya, Endro Wahyudi menekankan bahwa Forum Renja merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, penyusunan Renja 2027 harus selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Jombang, sehingga setiap program memiliki relevansi dan dampak nyata bagi masyarakat.
“Melalui forum ini, kami membuka ruang dialog seluas-luasnya. Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang kami rancang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga responsif terhadap masukan masyarakat guna mewujudkan perencanaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel,” ujar Endro Wahyudi.
Selain membahas rancangan program tahun 2027, agenda ini juga menjadi momentum evaluasi terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2026 melalui Forum Konsultasi Publik. Dalam sesi diskusi, Dinas Kominfo memaparkan capaian layanan sekaligus menerima berbagai masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan.
Beberapa poin penting yang menjadi fokus pembahasan antara lain penyelarasan program dengan kebijakan strategis daerah, peningkatan transparansi layanan agar mudah diakses dan dipahami masyarakat, serta penyerapan aspirasi publik sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai saran konstruktif dari peserta forum.
Upaya reviu standar pelayanan ini dinilai krusial mengingat perkembangan teknologi informasi yang sangat dinamis. Layanan publik berbasis digital dituntut untuk semakin cepat, mudah, dan akuntabel. Oleh karena itu, Kominfo Jombang berkomitmen melakukan penyesuaian agar pelayanan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini.
Melalui pelaksanaan Forum Renja dan FKP ini, Dinas Kominfo berharap dapat memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kabupaten Jombang. Selain itu, forum tersebut diharapkan mampu membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dengan pendekatan partisipatif yang terus dikedepankan, Kominfo Jombang optimistis perencanaan program tahun 2027 dan peningkatan standar pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. (ADV).