Jakarta – Layaknya bara yang dipadam sesaat, demonstrasi ribuan buruh di depan Gedung DPR/MPR Jakarta resmi bubar setelah menyampaikan tuntutan. Said Iqbal bahkan menggambarkannya sebagai “pemanasan”, menebar ancaman aksi lebih besar jika tuntutan tidak dikabulkan.
Aksi ini melibatkan ribuan buruh yang datang dari berbagai serikat, mendesak pemerintah dan DPR agar menindaklanjuti enam tuntutan utama: penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, kenaikan upah minimum sebesar 8,5–10,5 persen, penghentian PHK dan pembentukan Satgas PHK, reformasi pajak buruh termasuk kenaikan PTKP Rp7,5 juta, penghapusan pajak pesangon, THR, JHT, serta penghapusan diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah, pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa omnibus law, pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi, serta revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.
Dalam jumpa pers, Said Iqbal menegaskan, “Aksi ini masih sangat panjang, dan hari ini merupakan aksi awalan saja sehingga harus disudahi.” ungkapnya pada (28/8/2025).
Alasannya, sebagian peserta aksi harus kembali bekerja atau menghindari risiko pemecatan jika melanggar kewajiban kerja. Demonstrasi dibubarkan sekitar pukul 12.30 WIB dengan tertib dan aman.
Aparat keamanan dan event demo sempat memicu kepadatan lalu lintas Tol Dalam Kota Jakarta, namun tak sampai menjadi bentrokan besar.
Aksi ini adalah sinyal awal dari perjuangan buruh Indonesia terhadap kebijakan tenaga kerja yang dirasa timpang. Jika pemerintah dan legislator tak responsif, aksi lanjutan dipastikan akan digelar.