Gugatan intelektual ditorehkan Tan Malaka di tengah gejolak Agresi Militer Belanda II, antara 1948 hingga 1949. Dalam situasi genting itu, lahirlah buku Gerpolek: Gerilya Politik dan Ekonomi, yang menggambarkan ketidaksetujuannya terhadap langkah kompromistis pemerintah Indonesia pasca proklamasi. Buku ini menjadi simbol perlawanan kaum bawah terhadap kekuasaan yang dianggap mengabaikan kedaulatan sejati.
Tan Malaka menulis Gerpolek saat Republik masih berjuang mempertahankan kemerdekaan. Dalam bukunya, ia mengkritik keras tiga perundingan penting: Konferensi Linggarjati, Perundingan Renville, dan Konferensi Meja Bundar (KMB). Menurutnya, ketiganya bukan memperkuat Indonesia, tetapi justru melemahkan secara politik, ekonomi, dan nasionalisme.
“Gerpolek bukan sekadar buku strategi, tapi juga manifesto perjuangan rakyat miskin melawan ketidakadilan struktural,” ujar seorang akademisi sejarah politik dari Yogyakarta.
Di awal pembahasan, Gerpolek menyorot peran “kaum murba”—rakyat jelata yang oleh Soekarno disebut sebagai “kaum komanhan” atau proletar. Mereka adalah petani, buruh tambang, dan pekerja kasar yang hidupnya bergantung pada tenaga. Tan Malaka percaya bahwa kelompok inilah yang harus digerakkan untuk melawan keputusan politik yang dianggap merugikan bangsa.
Salah satu kritik utama dalam Gerpolek tertuju pada KMB. Dalam konferensi itu, pemerintah dihadapkan pada dua pilihan batas wilayah: mengikuti jejak Majapahit yang luas, atau menerima warisan jajahan Belanda dari Sabang hingga Merauke. Pemerintah akhirnya memilih batas yang lebih sempit—wilayah bekas jajahan Belanda—karena dinilai lebih realistis untuk dikelola.
Namun ironisnya, dalam Perundingan Linggarjati dan Renville sebelumnya, wilayah Indonesia bahkan menyusut drastis: hanya mencakup sebagian Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Kalimantan. Artinya, hanya 30% wilayah Indonesia yang diakui saat itu.
Tan Malaka menilai keputusan ini fatal. Selain merugikan secara geopolitik, juga berdampak besar pada ekonomi: pelabuhan, perkebunan, dan tambang hilang dari kendali negara. Di sisi lain, sistem negara bagian yang disepakati menumbuhkan egoisme regional dan melemahkan rasa kebangsaan.
Karena itu, Tan Malaka mengajak kaum murba melakukan perlawanan fisik. Ia merancang strategi gerilya melalui taktik seperti membentuk pasukan kecil, pemusatan kekuatan, kecepatan, dan pengaturan tempo. Ia juga menyokong gerakan bawah tanah seperti yang dilakukan Jenderal Sudirman.
Sayangnya, perjuangan itu membuatnya dianggap musuh negara. Ia ditangkap dan dieksekusi diam-diam pada 21 Februari 1949, tanpa pernah mendapat tempat dalam struktur resmi pemerintahan. Meski berpaham komunis, pemikirannya tentang kemerdekaan total—baik politik maupun ekonomi—terus menginspirasi hingga kini.
Warisan Gerpolek menegaskan bahwa kemerdekaan bukan sekadar pengakuan kedaulatan, tetapi juga hak mengatur nasib sendiri, tanpa tekanan asing dan kompromi yang melemahkan rakyat.